Lebih dari 96 Persen Hutan Mangrove di Kawasan Pantai Utara Jawa Tengah Rusak

8 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Kerusakan dan degradasi hutan mangrove di kawasan Pantai Utara Jawa Tengah telah mencapai presentase 96,95 persen. Beberapa penyebabnya adalah alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak, permukiman, industri, dan pengembangan pariwisata. Demikian pendapat Sri Puryono dalam ujian promosi doktor bidang manajemen sumber daya pantai pada Universitas Diponegoro, di Gedung Pascasarjana Undip Semarang, Selasa 30 Juni 2009. Sri Puryono menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Jawa Tengah.

Puryono mengungkapkan, dari 95.334 hektar hutan mangrove di kawasan pantai utara (pantura) Jateng mengalami tiga tingkat kerusakan yaitu:

  1. Seluas 61.194,16 hektar (64,19 persen) hektar mengalami rusak berat
  2. Seluas 31.237,53 (32,76 persen) hektar mengalami rusak sedang
  3. Adapun lahan yang berpotensi mangrove seluas 77.326 hektar.

Kerusakan terparah terdapat di Kota Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Pati. Sebagian besar karena beralih fungsi menjadi industri dan permukiman. Penyebab lainnya, pengembangan pariwisata yang tidak berwawasan lingkungan dan penebangan liar. Lahan mangrove kritis menyebabkan hilangnya ekosistem penahan gelombang, musnahnya habitat hewan-hewan yang hidup di tepi pantai, dan polutan yang berasal dari hulu sungai dan udara tidak lagi dapat dinetralisir.

Hal paling mendesak untuk mengatasi kerusakan tersebut adalah perumusan aturan oleh pemerintah daerah yang memuat tata ruang wilayah pesisir. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Setelah ada aturan berupa peraturan daerah, pemda yang bersangkutan dapat membuat rencana strategi (renstra) pengelolaan wilayah pesisir.

Dalam tata ruang wilayah pesisir, terdapat keharusan bagi pemda untuk menerapkan sistem zonasi di wilayah pesisir, berupa zona konservasi, zona penyangga, dan zona pemanfaatan.

Pemerintah Provinsi Jateng telah menginstruksikan pemerintah kabupaten (pemkab) dan pemerintah kota (pemkot) agar segera merumuskan perda tersebut. Dari 13 kabupaten/kota yang terdapat di pantura Jawa Tengah, hanya Pemkab Pemalang yang memiliki perda mengenai tata ruang wilayah pesisir. Sementara itu Rektor Undip, Susilo Wibowo berharap, Puryono dapat memberikan sumbangan secara nyata terhadap penanganan kerusakan mangrove, seperti dengan membuat “bank mangrove”. (Kompas, ”96,95 Persen Mangrove di Jateng Rusak”, Rabu 1 Juli 2009)