Mobil Dinas Anggota Dewan Jawa Tengah Akan Dibagi-bagi Dengan Modus Operandi Pinjam Nama PNS

8 tahun ago kesimpulan 0

+ Pelepasan aset berupa mobil dinas Anggota Dewan sekitar Agustus-September 2009.
+ Harga jual di bawah pasaran.
+ Modus operandi dipinjamnamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
+ Setelah dibeli dengan pinjam nama, dibalik nama dengan bayar sejumlah uang.
+ Mobil dinas dewan saat ini ada 45 unit.

(kesimpulan) Sejumlah anggota DPRD Jateng periode 2005-2009 dipastikan akan mendapatkan berbagai bonus di akhir masa jabatannya. Selain memperoleh uang yang jumlahnya melimpah, mereka juga akan membawa pulang mobil dinas (mobdin) yang selama ini dipakai sebagai mobil operasional pegangan jabatan (dhem-dheman). Untuk bisa membeli mobil-mobil tersebut dengan harga murah, menggunakan modus operandi pembeli yang akan dipinjamnamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Rencana bagi-bagi mobil dinas wakil rakyat jelang akhir masa jabatan tersebut diungkap oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menegaskan bahwa cara pemberian mobdin secara pribadi sangat tidak bisa dibenarkan. Jika aset-aset kendaraan tersebut akan dilepas, harus dilakukan sesuai prosedur yang ada. Kalau mau dijual harus melalui lelang terbuka dan harganya sesuai pasaran.

Ada puluhan unit mobil dinas yang siap dibagi-bagi. Mobil plat merah tersebut antara lain milik pimpinan dewan seperti ketua dan wakil ketua, ketua komisi, wakil ketua komisi, dan sekretaris komisi. Juga ketua, wakil, dan sekretaris fraksi. Tidak lupa sejumlah mobil operasional sekretariat dewan (setwan). Mobil dinas tersebut, antara lain, sedan mewah Toyota Camry (pimpinan dewan), Honda CRV (ketua fraksi), Suzuki Escudo (sekretaris komisi), dan Toyota Kijang. Ada juga puluhan Mitsubishi L 300 dan mobil pikap.

Jumlah mobil dinas yang dipakai dewan saat ini mencapai 45 unit. Rinciannya, 21 unit mobil untuk 7 fraksi yang ada (FPDIP, FPG, FKB , FPAN, F-Demokrat, FPKS , dan FPPP), 15 unit mobil untuk 5 komisi (komisi A-E). Ditambah 3 unit mobil dinas untuk ketua DPRD Jateng, 6 unit mobil dinas untuk wakil ketua dewan.

Pelepasan aset tersebut akan dilakukan dalam waktu kurang dari dua bulan Agustus-September 2009, sebelum masa jabatan anggota DPRD Jateng habis. Agar tidak menyalahi aturan, para anggota dewan yang akan membeli konon akan diatasnamakan PNS dengan masa jabatan 10 tahun lebih. Sebab, menurut aturan, anggota, dewan memang tak boleh membelinya. Setelah dibeli dengan cara pinjam nama, mobdin kemudian akan dibalik nama dengan membayar sejumlah uang.

Cara pembelian yang sembunyi-sembunyi tersebut identik dengan korupsi. Sebab harga yang ditetapkan jauh di bawah pasaran. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, meminta Gubernur Jateng untuk melakukan lelang terbuka bila aset itu mau dilepas. Kalau tidak MAKI akan melaporkan ke Kejaksaan Tinggi.

Sejumlah anggota dewan memilih bungkam saat ditanya terkait rencana tersebut. Anggota Komisi C Muhadjir M Ardian yang biasanya kritis enggan berkomentar. Mengapa tidak dilakukan lelang terbuka? Sekretaris Dewan (Sekwan) Jateng, Prijo Anggoro, mengatakan “Kalau lelang terbuka, nanti seperti di pasar induk.”

Berbeda dengan anggota dewan lain yang terkesan menutup informasi soal rencana kepemilikan mobil dinas wakil rakyat, anggota Komisi A HM Syahir justru sebaliknya. Menurut Syahir, dari informasi yang diperoleh, jumlah aset kendaraan dinas milik Pemprov Jateng yang akan dilepas cukup banyak. Selain yang dipakai anggota dewan, juga ada kendaraan dinas yang dibawa para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pejabat eselon III, serta, petugas lapangan.

  1. Pelepasan aset sekitar Agustus-September.
  2. Harga jual di bawah pasaran.
  3. Modus operandi pembelian, diduga pembeli akan dipinjamnamakan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masa jabatan 10 tahun lebih.
  4. Setelah dibeli dengan cara pinjam nama, mobil dinas akan dibalik nama dengan membayar sejumlah uang.
  5. Mobil dinas dewan saat ini 45 unit. Rinciannya, 21 unit mobil untuk 7 fraksi yang ada (FPDIP, FPG, FKB, FPAN, F-Demokrat, FPKS, dan FPPP), 15 unit mobil untuk 5 komisi (komisi A-E). Ditambah 3 unit mobdin untuk ketua DPRD jateng, 6 unit mobdin untuk wakil ketua dewan.



Radar Semarang, 45 Mobil Dinas Jadi Bancakan Dewan, Rabu 29 Juli 2009.
Radar Semarang, Dijual 40 Persen dari Harga Pasaran, Rabu 29 Juli 2009.
Radar Semarang, Dhem-Dheman Mobil Dinas, Rabu 29 Juli 2009.