Adakah Jalur Kewenangan Hukum BPKP Mengaudit KPK?

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Kepala Badan Pengawaasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Didi Widayadi bersikap keras untuk melakukan audit terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menimbulkan perdebatan dan dianggap sulit dimengerti. Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa negera ada aturannya dan dijalankan dengan kewenangan. Kewenangan tersebut harus ada dasarnya. Ada tiga teori kewenangan, yaitu:

  1. Atribusi, kewenangan melalui amanah UU/UUD kepada lembaga pemerintah/negara.
  2. Delegasi, kewenangan melalui amanat perundang-undangan kepada peraturan di bawahnya.
  3. Mandat, pelimpahan kewenangan dalam hubungan rutin atasan-bawahan.

Sedangkan BPKP tidak termasuk dalam ketiganya. Alasan Kepala BPKP Didi Widayadi yang berkeras menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tidak dapat diterima, karena BPKP hanya berwenang mengaudit lembaga pemerintahan di bawah Presiden. Di dalam PP 60/2008, yang dimaksud lembaga pemerintahan adalah LPND (Lembaga Pemerintah Non-Departemen) seperti LAPAN, BATAN, dan semua yang berada di bawah wewenang Presiden.

Dalam hal ini perlu dipahami secara betul antara executive agency dan independent agency. Secara konstitusional instansi yang bisa diaudit BPKP, adalah executive agency di bawah Presiden. Adapun KPK, termasuk independent agency, bukan lembaga yang berada di bawah Presiden. Sama halnya BPKP juga tidak bisa masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA). Lebih lanjut Zainal mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa mencopot Kepala BPKP yaitu Didi Widayadi, terkait pengakuannya bahwa niat mengaudit KPK atas perintah presiden.

Menurut pakar Hukum Tata Negara Saldi Isra bahwa pengakuan BPKP merupakan kebohongan publik sehingga presiden sebagai kepala pemerintahan bisa mencopot Didi Widayadi selaku Kepala BPKP. Presiden bisa langsung mengganti Didi dengan menyampaikan ke Komisi III DPR. BPKP harus menjelaskan mendapat perintah baik langsung atau tidak langsung dan dari siapa. Kalau tidak dapat dijelaskan berarti Didi Widayadi mempunyai agenda lain dan harus diklarifikasi.

Anggota Komisi DPR Nursyahbani Katjasungkana menyatakan bahwa DPR bisa meminta klarifikasi Didi Widayadi, namun saat pemilu situasi politik sedang memanas. Ada khawatir masalah tersebut dipolitisasi.

Peneliti dari ICW, Febri Diansyah menilai, KPK semakin dikepung berbagai pihak yang bertujuan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Salah satu yang menonjol adalah pernyataan Presiden Yudhoyono pada hari Kamis 25 Juni 2009, yang menyebut KPK sebagai lembaga superbody dan punya kekuasaan yang terlalu besar tanpa kontrol yang memadai.

Perlu dipahami bahwa selama ini publik menjadi saksi adanya beragam serangan yang tertuju pada KPK, diantaranya:

  1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu undang-undang yang paling sering diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam salah satu putusan MK menyatakan bahwa Pasal 53 UU KPK adalah inkonstitusional. Padahal pasal tersebut menjadi dasar keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Meskipun kemudian MK memberikan waktu 3 tahun bagi pembentuk Undang-undang untuk mengesahkan UU khusus untuk Pengadilan Tipikor, akan tetapi ternyata komitmen Presiden dan DPR sangat meragukan.
  2. Upaya menggembosi KPK dari kalangan anggota DPR. Hal ini ditunjukkan berbagai pernyataan dan manuver politik yang dilakukan oleh sejumlah angggota DPR yang terus menerus berupaya mendelegitimasi KPK.

Kedatangan kepala BPKP ke KPK yang mengatasnamakan perintah Presiden untuk melakukan audit terhadap KPK oleh banyak kalangan dipertanyakan. BPKP dalam menjalankan kerja harus menghormati dan tidak melanggar hukum. Pasal 3 UU KPK menyatakan secara tegas, KPK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun. Terkait dengan jalur pertanggungjawaban KPK, UU 30 tahun 2002 telah mengatur di Pasal 20, bahwa KPK bertanggungjawab pada publik. Posisi Presiden hanyalah sebagai pihak yang menerima laporan.

Namun, Kepala BPKP Didi Widayadi berpendapat lain yang menyatakan bahwa pertimbangan melakukan rencana audit operasional KPK didasarkan atas:

  1. UUD 1945 Pasal 4 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan UUD.
  2. UU 17/2003 Pasal 6 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1) bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Pasal 6 Ayat (2) huruf b bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara dikuasakan kepada kementerian/lembaga.
  3. UU 1/2004 Pasal 58 yang menegaskan bahwa Presiden sebagai kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
  4. PP Nomor 60/2008 tentang sistem pengendalilan intern pemerintah (SPIP).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Didi Widayadi mengatakan bahwa BPKP tidak berniat akan mengaudit kinerja lembaga negaranya (komisioner) karena BPKP tidak dalam kapasitas untuk menilai legalitas, kredibilitas, dan integritas institusi KPK yang direpresentasikan oleh ketua dan wakil ketua. Fokus BPKP adalah akuntabilitas keuangan negara yang harus disampaikan kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sesuai UU (Suara Merdeka, ”Tak Ada Jalur Kewenangan BPKP Audit KPK”, Minggu 28 Juni 2009).