Adakah Relevansi Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (PP No.44/2009) Tentang Jalan Tol?

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 (PP No.44 /2009) tentang jalan tol yang diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 8 Juni 2009 membolehkan sepeda motor melewati jalan tol bila ada jalur tol khusus. Sebelumnya, PP No.44/ 2009 tentang Perubahan PP No.15/2005 tentang Jalan Tol diperkirakan hanya sekadar regulasi agar motor dapat melewati Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tersebut mendapatkan berbagai sorotan dan kekecewaan berbagai kalangan praktisi transportasi. Timbul pertanyaan, apa dasar PP itu? Suramadu? Atau menyiasati besarnya populasi motor?

Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik, Universitas Gadjah Mada, Heru Sutomo, mengatakan bahwa terbitnya PP No.44/2009 tersebut sungguh megecewakan karena pada dasarnya disusun untuk merespon penggunaan Jembatan Suramadu. Namun, ternyata, sudah mengatur secara detail berkaitan dengan jalur khusus untuk motor di jalan tol. Pasal 38 Ayat la dalam PP tersebut berbunyi, “Jalan tol dapat dilengkapi jalur jalan tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih”.

Apakah Jembatan Suramadu yang memicu terbitnya PP No 44? Pada bagian “menimbang” aturan tersebut antara lain disebutkan, “…sepeda motor merupakan moda transportasi dengan populasi cukup besar sehingga perlu kemudahan dalam penggunaan jalan tol dengan memperhitungkan faktor keselamatan dan keamanan”.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, menegaskan bahwa kata “dapat” di pasal 38 ayat la artinya tidak otomatis seluruh tol boleh dilintasi motor. Tentu dievaluasi tiap permohonan jalur khusus motor di tol. Akan dilihat apakah layak dilintasi motor dengan jarak jauh.

Pakar transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, mengatakan bahwa penolakan motor di jalan tol adalah harga mati. Dulu, Jembatan Rajamandala yaitu ruas Padalarang-Cianjur juga boleh dilalui motor, tanpa mengubah PP sehingga ditutup peluang bagi motor untuk tak lewat ruas tol lain. Oleh karena perlu dipertanyaan, untuk apa ada PP No 44?

Ketua Prasarana dan Angkutan Organda, Rudy Thehamihardja mengatakan bahwa terbitnya PP No.44/2009 tersebut diduga hasil lobi industri motor. Namun, Presiden Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Gunadi Sindhuwinata mengatakan bahwa pihaknya tidak tahu menahu bila ada lobi tersebut. Gunadi juga tidak setuju motor masuk ke jalan tol.

Selama ini pengendara motor cenderung tidak tunduk hukum, sebagai contoh kampanye menyalakan lampu bagi motor di siang hari tidak serius dijalankan. Kecepatan maksimal motor idealnya tidak lebih dari 60 kilometer per jam, di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, bila motor dipacu dengan kecepatan 60 km per jam, mayoritas motor akan menyalip. Apa juga dijamin kontrol kecepatan motor di tol? Kemudian, jarak jelajah ideal kendaraan motor dalah 30 km sedangkan beberapa ruas jalan tol seperti Jakarta-Bandung adalah 150 km) atau Jakarta-Bogor adalah 45 km. Dapatkan PP No.44/2009 menjelaskan hal tersebut?

Pakar transportasi Universitas Trisaksi Jakarta, Fransiskus Trisbiantara, mengingatkan, di Jakarta saja, setiap bulan lebih dari 105 jiwa pengendara motor meninggal akibat kecelakaan motor. Berapa orang lagi harus tewas sia-sia? Andaikata perilaku bersepeda motor tidak dibenahi, tetapi tetap dibangun jalur khusus motor yang terjadi adalah “kematian” kota.

Selain itu, moda transportasi massal sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan, juga diprediksi banyak pengamat akan kalah bersaing dengan motor. Ironisnya, carut-marut tranportasi tersebut justru buah dari kebijakan pemerintah yang keliru, yang memberi ruang bertambahnya jumlah kendaraan dan bukannya membatasi.

Keadaan yang mengejala akibat dari kemacetan lalu lintas di Jakarta adalah munculnya “premanisme bermotor”. Hal ini dapat terlihat pada pengguna kendaraan roda dua di jalanan, meskipun ada polisi lalulintas, kini puluhan motor tanpa rasa bersalah, menerobos lampu merah atau melaju di jalur berlawanan. Trisbiantara mengatakan bahwa negeri ini butuh satu hingga dua generasi untuk menertibkan mental agar taat dan tidak melanggar hukum (Kompas, ”Menggugat PP Nomor 44 Tahun 2009”, Rabu 1 Juli 2009).


Iklan