Belum Ada Waralaba Yang Mendaftar HaKI

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Hingga kini belum ada pemilik waralaba yang mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual atau HaKI, waralabanya ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada perlindungan hukum terhadap pengguna waralaba atau terwaralaba. Demikian dikemukakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta. Tidak adanya pemberi waralaba yang mendaftar HaKI menyebabkan negara tidak bisa memberikan perlindungan terhadap penerima waralaba jika terjadi persoalan antara dua pihak.

Hingga tahun 2009, jumlah pemberi waralaba lokal 750 usaha, 100 di antaranya sudah beroperasi penuh. Adapun pemberi waralaba asing mencapai 250 usaha. Waralaba adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak paten, merek, hak cipta, dan desain produk industri. Syarat menjadi pemberi waralaba yang menjalankan sistem waralaba adalah mempunyai HaKI yang terdaftar di Dephuk dan HAM. Pendaftaran HaKI, tidak hanya untuk perlindungan kekayaan intelektual, tetapi juga kepentingan ekonomi. Banyak creator tidak mendapat perlindungan karena tidak sadar atas hak eksklusif mereka. Waralaba sebagai subsektor perdagangan yang memerlukan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, Kadin mengupayakan agar pemilik merek mendaftarkan haknya.

Sementara itu, PT Holcim Beton, anak perusahaan PT Holcim Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan beton jadi, pertama kali membuka usaha waralaba minimal Rp 3,5 miliar. Pembukaan waralaba tersebut karena potensi pasar beton jadi masih sangat besar. Apalagi, hingga kini produsen beton jadi masih terpusat di Jakarta dan sekitarnya. Calon yang ingin membuka waralaba harus memiliki semangat kewirausahaan dan jaringan kerja yang kuat di tingkat lokal. Paling tidak, karena ada pembatasan pasar seluas 40 kilometer persegi, satu kota minimal hanya dipegang oleh satu investor. (Sumber: Kompas, Rabu 10 Juni 2009)