Dana Upah Pungut Rp104,4 miliar Dibagi-bagi Untuk Menteri Hari Sabarno dan Staff Departemen Dalam Negeri (Depagri)

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan upah pungut di Departemen Dalam Negeri (Depagri) selama 2001 hingga 2008, ditemukan ada dana Rp104,4 miliar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari jumlah tersebut, ada yang digunakan untuk operasional atau dana taktis Menteri Dalam Negeri dan pejabat eselon Depdagri sejak 2001 sampai dengan Agustus 2008, Rp78,98 miliar. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 23 Juli 2009 mengatakan bahwa ini angka yang mencengangkan.

Upah pungut yang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) disebut Dana Penunjang Pembinaan (DPP) sepanjang tahun 2003, yang digunakan untuk kepentingan pejabat di lingkungan Depdagri sebesar Rp3,95 miliar. Sebesar Rp 2,2 miliar di antaranya diterima oleh Mendagri saat itu Hari sabarno. Tanggal 11 April 2003, Hari menerima Rp500 juta, 30 April 2003 menerima Rp300 juta, kemudian 21 Juli 2003 menerima Rp600 juta. Dan pada 19 November 2003 dan 23 Desember 2003, Hari Sabarno menerima masing-masing Rp200 juta dan Rp600 juta. Jadi dalam bulan April 2003 saja, Hari Sabarno menerima Rp800 juta.

Pejabat lainnya yang menerima selama 2003, adalah Sekjen Depdagri Siti Nurbaya sebesar Rp550 juta, Dirjen Otonomi Daerah sebesar Rp550 juta, Irjen Depdagri Sarundajang sebesar Rp300 juta. Sisanya turut dinikmati pejabat lainnya. Anggaran DPP di Depdagri yang bermula dari terbitnya beberapa Kepemdagri, yakni mulai dim Kepmen 27/2002, 35/2002 dan 36/2002 terindikasi merupakan bentuk pungutan liar yang dilegalkan oleh Mendagri. Dugaansemakin diperkuat dengan sistem pengelolaan dana DPP yang disimpan dalam rekening khusus (rekening liar) dan tidak dimasukkan sebagai penerimaan dalam APBN setiap tahunnya.

Begitu juga pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana DPP dilakukan secara terpisah dari pertanggungjawaban dana APBN dan hanya dipertanggungjawabkan kepada Mendagri secara triwulan yang dilakukan sewaktu-waktu jika diperlukan. Karena dikelola secara khusus dalam rekening liar, maka penggunaan dana DPP menjadi sulit diketahui apakah terkait dengan fungsi DPP yakni sebagai dana pembinaan umum dan teknis dalam konteks pemungutan pajak daerah atau untuk keperluan lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

ICW meminta KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dana DPP yang telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, yakni sejak tahun 2001 hingga 2008 di Depdagri. Dana yang diperoleh dari biaya pemungutan pajak itu diduga dipakai sejumlah pejabat di Depdagri tidak sebagaimana mestinya. Kasus ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengubah kebijakan seperti keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengaturnya. Proses hukum tetap dibutuhkan karena ada dugaan tindak pidananya.

Daftar Penerima Dana Upah Pungut

  1. Mendagri Hari sabarno = Rp 2,2 miliar (Tanggal 11 April 2003 = Rp500 juta, 30 April 2003 menerima = Rp300 juta, 21 Juli 2003 = Rp600 juta, 19 November 2003 = Rp200 juta, 23 Desember 2003 = Rp600 juta)
  2. Sekjen Depdagri Siti Nurbaya = Rp550 juta
  3. Dirjen Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi = Rp550 juta
  4. Irjen Depdagri Sarundajang = Rp300 juta


Suara Merdeka, Dana Upah Pungut Rp 104 Miliar Tak Jelas, Jumat 24 Juli 2009
Kompas, ICW Laporkan Adanya Kasus di Depdagri, Sabtu 25 Juli 2009

Iklan