Departemen Perhubungan Mewajibkan Psikotes Bagi Seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) PT Kereta Api (KA)

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Departemen Perhubungan mewajibkan PT Kereta Api (KA) melakukan psikotes bagi seluruh sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perusahaan tersebut. Psikotes dilakukan terhadap SDM yang sudah ada maupun yang akan direkrut. Dirjen Perkeretaapian Dephub Tundjung Inderawan mengatakan, uji psikotes diperlukan dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM di lingkungan PT KA. Selama ini, mayoritas kecelakaan KA disebabkan kesalahan manusian (human error). Perlu ada penyegaran untuk meningkatkan SDM. Salah satunya dengan psikotes, terutama di tingkat operation center (OC) dan masinis.

Kewajiban ditegaskan setelah terjadi tabrakan KRL Pakuan Ekspress dan KRL Ekonomi jurusan Bogor-Jakarta, Selasa 4 Agustus 2009. KRL Pakuan menabrak KRL Ekonomi sekitar 1 kilometer (km) dari Stasiun Bogor. Kecelakaan itu menewaskan satu orang dan melukai 52 orang. Hasil penyelidikan internal yang dilakukan Ditjen Perkeretaapian menyimpulkan bahwa KRL Ekonomi dalam kondisi mogok ketika diseruduk KRL Pakuan. Ketika itu, sinyal merah telah dihidupkan, namun tetap dilewati oleh KRL Pakuan. Masinis sempat mengerem, tapi karena jarak yang terlalu dekat, tabrakan tak terelakkan. Jadi, kesimpulan sementara karena pelanggaran sinyal, penyebab detail masih menunggu laporan tim KNKT.

Terkait hal itu, Ditjen Perkeretaapian pun akan melakukan audit terhadap PT KA Commuter Jabodetabek selaku operator kedua KRL tersebut. Audit itu menyangkut sarana dan prasarana, standar operasional prosedur (SOP), dan aspek legalitas. Dalam SOP, misalnya, apabila ada kereta yang mogok, seharusnya masinis langsung melapor ke stasiun. Jika memang tidak ada alat komunikasi, masinis wajib mengibarkan bendera merah (sinyal bahaya) kepada kereta lain.

Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menilai, maraknya kecelakaan kereta bermuara dan ketidakjelasan konsep pengembangan sistem transportasi KA di Indonesia. Sejauh ini, pemerintah belum memiliki program sistem transportasi KA yang menempatkan KA sebagai alat transportasi yang sarat teknologi. Sebenarnya pemerintah memiliki rencana revitalisasi KA, namun persoalan operasional dan pembiayaan masih belum jelas. Inilah yang jadi hambatan besar dalam menjalankan bisnis kereta api di Indonesia (Investor Daily, Dephub Wajibkan PT KA Gelar Psikotes, Kamis 6 Agustus 2009)

Iklan