DPR Pesimis Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara atau RUU RN Akan Selesai

9 tahun ago kesimpulan 0

+ Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara (RUU RN) masih banyak pro-kontra
+ Masa periode DPR sekarang waktunya tinggal sedikit
+ RUU RN harus komit menegakkan kebebasan pers, demokrasi dan HAM
+ RUU Pengadilan Tipikor harus didahulukan

(kesimpulan) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sepakat soal penyelesaian Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara (RUU RN). Anggota Komisi I DPR pesimistis RUU RN dapat rampung pada periode anggota dewan yang berakhir masa tugasnya September 2009. RUU RN masih harus dibahas lebih intensif lagi karena banyaknya materi yang belum selesai. Anggota Komisi I DPR Andreas Pareira (F-PDIP) mengatakan bahwa masa periode DPR sekarang yang waktunya tidak banyak, pesimistis akan dapat menyelesaikannya. Diperlukan waktu lebih intensif untuk membahas materi-materi dalam RUU RN.

Sementara itu, selain membahas RUU Rahasia Negara, DPR juga masih harus membahas beberapa RUU lainnya yang segera harus rampung. Karena itulah, DPR tidak akan tergesa-gesa menyelesaikan RUU Rahasia Negara tersebut. RUU RN merupakan salah satu bagian yang penting, sehingga harus hati-hati.

Di sisi lain, Ketua Komisi I DPR Theo L. Sambuaga (F-PG) menyatakan optimistis RUU RN diselesaikan karena tahapan dalam pengerjaan RUU telah dilakukan sesuai jadwal. Waktu sekitar dua bulan dianggap cukup untuk merampungkannya. Selain itu, RUU RN sebenarnya telah masuk ke DPR pada Oktober 2006. Namun, Komisi I lebih dahulu mengerjakan RUU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebelum membahas RUU Rahasia Negara. Jadi, policy rahasia negara harus mengacu pada UU KIP karena RUU Rahasia Negara itu pengecualian.

Karena UU KIP menjadi acuan, maka DPR meminta pemerintah melakukan beberapa perbaikan untuk menyinkronkan dengan UU KIP. DPR juga berkomitmen untuk tetap menegakkan kebebasan pers, demokrasi dan HAM dalam mengerjakan RUU RN. Sebelumnya, anggota Panitia Khusus RUU Rahasia Negara Dedy Djamaluddin Malik juga menyatakan DPR tidak akan menyelesaikan pembahasan RUU Rahasia Negara pada masa jabatan sekarang karena masih terlalu banyak hal substansial yang belum bisa dipertemukan antara DPR dan pemerintah. Setiap pasalnya masih harus disinkronkan dengan UU KIP. Termasuk juga lingkup rahasia negara, pidana, dan penyidikannya masih jauh dari kata sepakat.

Pro dan Kontra

Kepala Divisi Investigasi dan Informasi Publik ICW Agus Sunaryanto mendesak agar DPR menghentikan pembahasan RUU RN karena masih banyak pro-kontra. Jika dilanjutkan, akan menghasilkan produk legislasi yang kontraproduktif. Staf Khusus Presiden Bidang Hukurn, Denny Indrayana, mengatakan substansi RUU Rahasia Negara perlu didiskusikan dan direvisi kembali agar pengaturannya tidak mengurangi prinsip transparansi dan menghambat akses informasi publik. Apalagi, pengesahan RUU RN menjadi UU tidak diburu dengan waktu sebagaimana RUU Pengadilan Tipikor yang dibatasi pengesahannya paling lambat 19 September 2009.

Deputi Direktur Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi Agus Sudibyo mengatakan bahwa pasal-pasal krusial dalam RUU RN seperti Pasal 6 yang mengatur jenis rahasia negara, yang dalam DIM RUU RN tercantum dalam Poin 62 hingga Poin 132 (sebanyak 70 poin) tidak ada satu pun yang dimasukkan ke dalam pembahasan di panitia kerja. Juga tidak ada satu pun pasal yang mengatur uji konsekuensi dan kepentingan publik. Hal itu berarti perahasiaan sesuatu menjadi rahasia negara menjadi murni didasari interpretasi dan mencerminkan kepentingan birokrasi. Berdasarkan DIM RUU RN, aturan tentang ketentuan pidana, seperti tercantum dalam Bab IX RUU RN atau meliputi delapan pasal, yaitu Pasal 42-49, sangat beragam dengan ancaman hukuman, baik pidana maupun denda yang berat. Ancaman pidana tersebut tidak hanya dapat dijatuhkan ke individu, melainkan juga korporasi.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Andi Widjojanto memprediksi akan ada banyak persoalan yang akan muncul di masa mendatang ketika aturan UU tersebut diterapkan dengan banyak perselisihan dan sengketa tarik-menarik birokrasi, baik antar lembaga negara maupun dengan masyarakat. Secara alamiah, pemerintah akan selalu berupaya menutup atau memberikan informasi sesedikit mungkin. Keberadaan RUU Rahasia Negara akan semakin memperkuat hal tersebut.

Kuatnya upaya pemerintah mengegolkan aturan sekaligus menunjukkan kuatnya penolakan mereka atas aturan tentang keterbukaan informasi publik. Argumen pemerintah selama ini, yang menyatakan keberadaan aturan perundang-undangan tentang rahasia negara justru bertujuan mencegah penyelewengan, masih terlalu sumir dan perlu diperjelas lebih lanjut ke masyarakat. Misalnya, transparan tentang banyak hal, mulai dari kenapa sesuatu ditetapkan sebagai rahasia negara, soal masa retensi (berlakunya status rahasia), bagaimana dan siapa mengelola rahasia negara tersebut, dan dari mana anggarannya.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers, Hendrayana mendesak pemerintah dan DPR agar tidak terburu-buru memaksakan pengesahan RUU Rahasia Negara mengingat potensi persoalan dan penolakan yang akan terjadi. UU RN hanya akan semakin membahayakan hak masyarakat dalam mengakses informasi publik dan juga dapat merusak atau membatasi aturan tentang kebebasan pers. Kalau tetap akan disahkan dan nanti memunculkan persoalan, pers bersama kalangan elemen masyarakat sipil lain akan mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi.

Media Indonesia, DPR Tidak Sepakat Soal RUU Rahasia Negara, Selasa 21 Juli 2009

Kompas, Publik Harus Waspada: Jangan Sampai Kontroversi UU ITE Terulang Pada RUU RN, Selasa 30 Juni 2009.