DPR Tidak Progresif Menyelesaikan RUU

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Pusat Studi Hukum dan Kebijakan meminta Dewan Perwakilan Rakyat menuntaskan rancangan undang-undang yang sudah ditetapkan sebagai prioritas program legislasi nasional 2009. Setidaknya DPR harus menyelesaikan RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, RUU Pengadilan Tipikor, RUU Mahkamah Konstitusi, RUU Komisi Yudisial dan RUU Kesehatan.

Dari 16 RUU prioritas 2009, hanya tujuh yang telah disahkan menjadi undang-undang. Sembilan rancangan lainnya belum selesai. Sedangkan RUU Susunan dan Kedudukan, RUU Pengadilan Tipikor, serta RUU Kesehatan adalah prioritas tahun sebelumnya. DPR dinilai memiliki catatan kurang memuaskan dalam kinerja legislasi. Dengan waktu yang tersedia, maka kecil kemungkinan DPR dapat menyelesaikan seluruh RUU yang menjadi prioritas tersebut. Jika tidak mungkin semua, setidaknya lima rancangan itu harus selesai, karena lima rancangan tersebut dinilai memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

Selain itu DPR dinilai tidak ada perkembangan progresif dalam penyelesaian RUU tersebut. Bahkan pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi dan RUU Komisi Yudisial sering tidak memenuhi kuorum. Tidak menutup kemungkinan ada kepentingan tertentu yang menghambat pembahasan RUU-RUU tersebut.

DPR harus memanfaatkan masa reses untuk membahas RUU prioritas. Hal ini pernah terjadi dalam pembahasan RUU Pemerintahan Aceh. RUU Perfilman juga rencananya akan dibahas pada masa reses, kenapa RUU Tipikor tidak bisa?. DPR harus melakukan evaluasi terhadap kinerja legislasinya. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan anggota Dewan periode selanjutnya. (Koran Tempo, RUU Prioritas Diminta Dituntaskan, Senin 6 Juli 2009)

Sisa RUU 2009

  1. RUU Mahkamah Konstitusi
  2. RUU Pengadilan Tipikor
  3. RUU Komisi Yudisial
  4. RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
  5. RUU Kesehatan
  6. RUU Perumahsakitan
  7. RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan
  8. RUU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  9. RUU Metereologi dan Geofisika
  10. RUU Ketenagalistrikan
  11. RUU Jaminan Produk Halal
  12. RUU Perubahan Ketiga atas UU No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Oajak Penjualan atas Barang Mewah
  13. RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  14. RUU Perdesaan
Iklan