DPRD Yogyakarta Setujui Anggaran Untuk Studi Kelayakan Kurikulum Anti Terorisme

10 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Tim panitia anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menyepakati adanya anggaran untuk pendidikan antiterorisme sebesar Rp.120 juta di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010. Angka tersebut jauh di bawah angka yang diusulkan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta Andung Prihadi Santoso, dalam rapat kerja di gedung DPRD Yogyakarta, Senin 24 Agustus 2009, mengatakan, kalau Rp.15 miliar, masih berat menyiapkan kurikulum pendidikannya. Jadi dianggarkan Rp.120 juta untuk workshop.

Uang sebesar Rp.120 juta itu, bisa menjadi tahap awal bagi pemerintah provinsi untuk menganggarkan pendidikan antiterorisme. Dana pendidikan antiterorisme itu masuk di Dinas Pendidikan. Rencananya, akan ada empat angkatan yang memperoleh pendidikan antiterorisme. Mereka yang diberi workshop adalah kepala sekolah, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat. Setiap angkatan mendapat jatah Rp.30 juta. Setelah diadakan workshop, pemerintah provinsi akan mengkaji apakah pendidikan antiterorisme itu akan diformalkan atau tidak. Masukan itu akan dikaji, apakah pendidikan antiterorisme bisa masuk kurikulum di sekolah atau tidak.

Anggota panitia anggaran, Afnan Hadikusumo, mengatakan kurikulum tambahan di sekolah akan membebani siswa. Kalau menjadi pendidikan formal, akan menyulitkan siswa karena sangat berat. Adapun anggota panitia anggaran yang mendorong alokasi anggaran pendidikan antiterorisme, Noor Harish, kecewa dengan anggaran yang sekecil itu. Ancaman terorisme di depan mata, kok tidak peduli. Pariwisata di Yogyakarta bisa hilang dalam sekejap karena teror. Karena itu, siswa sejak dini harus dibekali pendidikan antiterorisme agar tak terbujuk para teroris yang mereknit anak-anak muda (Koran Tempo, Anggaran Pendidikan Antiterorisme Disetujui, Selasa 25 Agustus 2009)

Iklan