Dua Buron Kasus Terorisme Saifuddin Jaelani dan M Syahrir Adalah Adik Kandung Anggota DPRD Tangerang dari PKS, Drs Anugerah

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Dua buron kasus terorisme Saifuddin Jaelani (SJ) alias Syaifudin Zuhri dan M Syahrir aliasAing ternyata mempunyai kakak seorang anggota DPRD Tangerang dari PKS yaitu Drs Anugerah. Saifudin dan M Syahrir memang pernah membantu kakaknya dalam proses pencalegan. Adiknya Anugerah (Saifudin dan M Syahrir) pernah membantu kakaknya.

Sementara itu, Noordin M Top dinilai tidak mungkin menggunakan orang-orang yang berasal dan Timur Tengah (Timteng) sebagai kurir dana terorisme dari luar negeri. Sebab orang dari Timteng mudah diendus polisi. Koordinator Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF), Mustofa B Nahrawardaya, Minggu 23 Agustus 2009, mengataka bahwa sangat mustahil Noordin menggunakan orang Arab atau Yaman.

Seperti diketahui, polisi telah menangkap Ali Muhammad alias Abah Ali, warga Arab Saudi, di Nagrek, Jawa Barat pada 18 Agustus 2009. Pria yang kerap mengenakan gamis ini masih diamankan kepolisian karena diduga sebagai kurir dana pengeboman JW Marriott dan Ritz-Carlton. Menurut Mustofa, jaringan Noordin justru lebih memilih orang-orang berpenampilan seperti Asia yang kerap ditemui di keramaian. Paling tidak jaringan Noordin menggunakan orang yang beraksen Asia dan berwajah Asia Tenggara. Mereka yang gampang ke luar masuk mal.

Mengenai orang Arab yang kerap mengenakan gamis dan jubah, itu sangat banyak ditemukan di Indonesia. Kalau orang Arab yang tidak bisa berbahasa Indonesia dan tidak bergaul, ya jelas masyarakat akan menilai mencurigakan. Pengamat intelijen, Wawan Purwanto, mengatakan bahwa dalam akitannya dengan identitas teroris, perlu dilakukan pemeriksaan khusus bagi orang-orang yang memiliki identitas ganda. Kalau tidak untuk maksud tertentu buat apa orang pakai identitas ganda. Untuk mencegah kepemilikan identitas ganda, pemerintah harus segera memberlakukan Single Identity Number (SIN). Selain memudahkan pelacakan, sistem ini juga bisa membantu proses pendataan penduduk.

Ketua Komisi I DPR Yusron Ihza, mengatakan bahwa terkait langkah pemerintah untuk melibatkan TNI dalam menangggulangi terorisme merupakan langkah maju yang pantas disambut baik. Dasar hukum pelibatan TNI ini cukup jelas, yaitu Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 7 tegas dinyatakan tugas pokok TNI terdiri dari dua hal, yaitu operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Dalam hal operasi militer selain perang bahkan disebutkan pula tentang operasi untuk mengatasi terorisme.

Namun, agar TNI dapat lebih aktif berperan menanggulangi terorisme, pemerintah perlu segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) guna menjabarkan undang-undang tersebut. Penjabaran ini sangat diperlukan karena di samping bisa menjadi landasan hukum juga dapat berguna untuk mencegah munculnya kecemasan dan reaksi yang tidak perlu dari masyarakat. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno memastikan TNI AL siap mengamankan jalur laut dari kemungkinan penyelundupan senjata dan bahan peledak oleh teroris. Kesiapan itu dilakukan dengan menempatkan kapal patroli di setiap wilayah perairan yang selama ini ditengarai sebagai jalur penyelundupan senjata.

TNI punya perjanjian di perbatasan. Di situ TNI tempatkan kapal-kapal patroli. Kalau ada yang mencurigakan dicegat dan serahkan. Selama ini pengamanan wilayah perairan Indonesia dilakukan secara berlapis. Pengamanan dimulai dari patroli di perairan, terutama wilayah-wilayah perbatasan, di pantai-pantai, dan pelabuhan tempat kapal bersandar (Suara Merdeka, Senin 24 agustus 2009)