Dugaan Malpraktek Kedokteran dan Alternatif Penyelesaian

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Dalam perundang-undangan Indonesia tidak dikenal istilah medical malpractice baik di dalam hukum pidana, perdata, administrasi dan peraturan-peraturan lainnya. Yang dikenal dalam hubungan dokter dan pasien adalah kelalaian medik. Kelalaian dalam hukum kesehatan berbeda dengan hukum pidana atau hukum perdata biasa. Dalam hukum medik, istilah kelalaian merupakan negligence yang bukan pelanggaran hukum atau kriminal. Namun menurut pandangan umum, setiap kelalaian medik dianggap malpraktik yang melanggar hukum pidana atau hukum perdata. Pemerintah dalam mengatasi silang pendapat di atas, mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan dalam bentuk Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Pemerintah, maupun dalam bentuk Undang-Undang. Bentuk undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang RI. No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Sorotan masyarakat terhadap profesi kedokteran merupakan salah satu tanda bahwa saat ini sebagian masyarakat belum puas terhadap pelayanan dan pengabdian profesi tersebut. Pada umumnya ketidakpuasan pasien atau keluarganya terkait masalah sengketa pasien tindakan medik, yaitu dugaan adanya malpraktik medik seperti:

  1. Perbuatan tercela (actus rheus)
  2. Perbuatan dengan sikap batin yang buruk (mens rhea) yang terdiri atas a) perbuatan sengaja (intenstional) berupa aborsi tanpa indikasi medik (Pasal 349 KUHP jo Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP), Euthanasia (Pasal 344 KUHP), Membocorkan rahasia kedokteran (Pasal 332 KUHP), Tidak menolong orang yang membutuhkan (Pasal 332 KUHP), Surat keterangan dokter yang tidak benar (Pasal 378 KUHP), Memberi keterangan yang tidak benar di depan pengadilan. b) kecerobohan (recklessness) berupa tindakan medik yang tidak sesuai prosedur (lege artis) dan tanpa informed consent.
  3. Kelalaian (negligence) yang berupa tindakan meninggalkan alat bedah dalam perut pasien. Kelalaian yang menyebabkan cacat atau kematian (Pasal 359 KUHP).

Perbuatan dokter dianggap sebagai tindak pidana bila dapat dibuktikan bahwa dokter tersebut mempunyai niat jahat. Namun perbuatan jahat tanpa dilandasi niat jahat belum tentu bisa dianggap tindak pidana. Akibat dari perbuatan, perbuatan tersebut yang dilakukan, tanggung jawabnya bersifat individual.

Asas ini tersirat dalam Pasal 50 Undang-Undang Kesehatan No 23 yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan atau kewenangan yang bersangkutan. Hal ini berarti tenaga kesehatan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan tentang perizinan bagi praktik kedokteran tercantum di dalam Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (3), Pasal 16 dan Pasal 38 ayat (1) dan (2). Jika dokter melakukan apa yang menurut hukum wajib dilakukan tetapi lalai atau sembrono (Pasal 1366 KUHPerdata), atau dokter tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan tetapi tidak sempurna (Pasal 1239 KUHPerdata), maka undang-undang dapat menuntut tanggung gugat (liability) yang bersifat individual atau korporasi. Tuntutan bisa dialihkan kepada pihak lain berdasarkan principle of vicarious liability, (responden, superior, barrowed servant).

Pembuktian dugaan malpraktik perdata umumnya berdasarkan 4D yaitu:

  1. Duty karena telah terjadi kontrak terapeutik.
  2. Direliction of duty karena telah menelantarkan atau melakukan kewajiban di bawah standar.
  3. Damage karena ada kerusakan atau kerugian pada pasien.
  4. Direct causation karena ada hubungan langsung antara kerusakan dan tindakan dokter.

Dalam banyak kasus pasien dirugikan bukan karena tindakan dokter tetapi akibat perbuatannya sendiri. Wajar jika dalam melakukan tugasnya dokter harus menggunakan standar medik, yaitu tindakan yang menggambarkan telah diterapkannya ilmu, ketrampilan, perhatian dan pertimbangan yang layak terhadap pasien, sebagaimana dilakukan kebanyakan dokter, dalam situasi dan kondisi yang lebih kurang sama. Standar medik menjadi pegangan setiap dokter yang melakukan praktik dan melakukan tindakan medik.

Dalam sengketa medik pihak rumah sakit atau dokter atau pasien merasa diri benar dan yang lain harus bertanggung jawab. Posisi demikian tidak menguntungkan semua pihak karena akan memancing pihak luar terlibat dalam sengketa tersebut. Maka bijaksana jika setiap sengketa diselesaikan dengan baik. Adapun alternatif penyelesaian sengketa medik di luar jalur pengadilan dapat ditempuh antara pihak pasien dengan tenaga medis sebagai berikut:

  1. Lumping it, yaitu membiarkan sengketa tidak perlu diperpanjang.
  2. Avoidance, memilih tidak berkontak lagi dengan pihak yang merugikan.
  3. Coercion, salah satu pihak memaksa pihak lain melalui orang ketiga.
  4. Negotiation, para pihak berunding untuk mengambil keputusan.
  5. Mediation, para pihak berunding dengan memakai jasa orang ketiga sebagai edukator, resource person, catalisator, translator.
  6. Arbiration, para pihak yang bersengketa menyerahkan kepada pihak ketiga/arbitrator untuk mengambil keputusan.
  7. Adjudication, melibatkan pihak ketiga yaitu pengadilan yang memiliki wewenang memberikan vonis dan exsekusi.

Penyelesaian sengketa medik lewat jalur hukum mengandaikan ada 3 logika yaitu logika pasien, logika dokter dan logika hukum. Logika hukum bisa bersikap netral atau bergeser memihak dokter atau pasien, tergantung logika mana yang paling benar. Keuntungan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum adalah obyektif, lebih pasti, menonjolkan sisi lahiriah, sangsinya dapat dipaksakan kepada pihak yang bersalah seperti kurungan atau ganti rugi. Kelemahannya yaitu penyelesaian jalur hukum sering bertentangan dengan nilai-nilai moral, membutuhkan waktu lama, melelahkan tenaga, pikiran, biaya tidak sedikit dan dapat berakhir dengan win-loss, loss-loss, bersifat kaku, tidak menyentuh nurani.

Iklan