G-8 Usulkan Sanksi Berat Pada Negara Negara Tax Havens

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Negara-negara tax havens (bebas pajak atau surga pajak) diberi waktu hingga Maret 2010 untuk menerapkan standar pajak internasional. Negara-negara yang tergabung dalam G-8, Perancis dan Inggris kembali mendorong negara-negara maju untuk bekerja sama menanggulangi permasalahan tax havens. Keduanya akan membawa isu tersebut untuk dibahas dalam pertemuan G-8 yang melakukan pertemuan puncak di L’Aquila, Italia, 2009. Mereka adalah Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia, Jerman, Italia, Jepang, dan Kanada.

Perdana Menteri Inggris Gordon Brown dan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy menyetujui untuk menetapkan Maret 2010 sebagai batas waktu penerapan transparansi sesuai dengan standar internasional bagi negara-negara tax havens. Jika lewat dari batas waktu, negara-negara G-8 meminta agar sanksi keras diberlakukan terhadap mereka yang tidak mematuhi peraturan.

Negara-negara yang masuk negara tax havens harus menerapkan transparansi pajak, pertukaran informasi pajak dan mengurangi penghindaran pajak, demi kesehatan ekonomi global. Sanksi keras akan diberlakukan termasuk pengurangan investasi, mengenakan pajak untuk dana yang masuk ke negara tax havens, dan penarikan bantuan luar negeri.

Organisasi Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah mengumumkan kriteria negara-negara surga pajak. Empat negara masuk daftar hitam karena tidak kooperatif, yaitu Filipina, Uruguay, Kosta Rika, dan Malaysia (Labuan). Adapun Swiss dan Liechtenstein masuk daftar abu-abu karena belum sepenuhnya menerapkan standar internasional (Media Indonesia, ”Negara Tax Havens Dikenai Sanksi”, Rabu 8 Juli 2009).

Iklan