Hak Veto Lingkungan Mendesak Diwujudkan Untuk Atasi Kehancuran

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Di tengah laju kehancuran lingkungan berikut ancaman rentetan bencana, muncul gagasan semacam hak veto lingkungan. Gagasan tersebut mensyaratkan cara pandang baru pemerintah dalam merespons keterbatasan daya dukung lingkungan. Tanpa hak veto yang memungkinkan pengambil kebijakan menghentikan rencana sementara atau selamanya setelah analisis lebih dalam, daya dukung lingkungan akan terus tergerus tanpa batas.

Aktivis dari Institut Hijau Indonesia (IHI), Chalid Muhamad menyatakan, bila hak veto diwujudkan, sebagian dari masalah lingkungan hidup dapat ditangani lebih baik. Hak veto menjadi semacam sinyal tanda bahaya yang muncul akibat penerapan kebijakan yang bermasalah. Alarm tersebut bisa datang dari komunitas masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerintah daerah, akademisi, atau lembaga legislatif. Begitu ada laporan, kebijakan patut segera dikoreksi. Kalau secara obyektif memang harus diperbaiki atau dibatalkan.

Saat ini, dari beberapa daerah di Indonesia dilaporkan, sejumlah kegiatan pertambangan mengancam daya dukung lingkungan. Di Sulawesi Tenggara, ada upaya menurunkan status konservasi menjadi hutan produksi di kawasan Taman. Nasional Rawa Aopa Watumohai (TNRAW). Masyarakat secara tegas menyatakan menolak karena penurunan status akan diikuti penambangan batu bara di kawasan perbukitan, yang dikhawatirkan mematikan sumber air bersih warga Kendari dan irigasi sawah-sawah lumbung pangan. Ketua Kelompok Kerja Perencanaan dan Evaluasi TNRAW, Budi Prasetyo mengemukakan, jika bukit ditambang, air rawa akan kering. Di Nusa Tenggara Barat, pemerintah provinsi berhenti menerbitkan izin baru dan tidak memperpanjang kuasa pertambangan lama. Alasannya, menunggu ketentuan baru dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Gagasan penerapan hak veto lingkungan dikumandangkan oleh mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup sekaligus pemerhati lingkungan, Emil Salim. Melanjutkan model pembangunan yang mengutamakan kepentingan ekonomi di atas kepentingan lain seperti sekarang ini, terbukti mengancam keberlanjutan kehidupan yang layak. Rencana kebijakan yang mengancam keberlanjutan lingkungan semestinya bisa dibatalkan. Inilah yang dimaksud dengan hak veto lingkungan. Tanpa adanya hak veto lingkungan, Indonesia akan terjebak dalam model penanganan responsif, sementara itu ancaman kehancuran terus bergerak cepat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) bersama sejumlah LSM, pernah mendesak pemerintah memberlakukan moratorium (penghentian) sementara penebangan hutan. Namun, pemerintah masih saja melihat sumber daya alam sebagai komoditas yang harus dijual. Penatalaksanaan daya dukung lingkungan sebagai unsur utama pengambilan keputusan, dinilai berada di tangan eksekutif. Peran legislatif penting, tetapi berkaca pada pengalaman selama ini, hal tersebut tidak mutlak. Belum pernah ada usulan eksekutif yang ditolak legislatif. Penolakan akhirnya bermuara pada kompromi, bukan penolakan total.

Untuk menambah pengetahuan legislatif, Institut Hijau Indonesia (IHI) berencana menggelar lokakarya berbagi pengalaman. Mayoritas anggota DPR yang benar-benar baru membutuhkan pembekalan, termasuk dalam persoalan daya dukung lingkungan. Sebelumnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, dalam kuliah umum yang digelar Sarekat Hijau Indonesia, menyatakan saat ini merupakan waktunya lingkungan menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan. Jangan lagi soal ekonomi jadi panglima dengan polkam dan kesra tinggal pendukung.

Data Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral per 30 Juni 2009 menyatakan, luas total izin konsesi tambang mineral dan batu bara di Indonesia adalah 2,2 juta hektar atau lebih besar dari luas Pulau Bali (1,8 juta hektar), yang dieksploitasi aktif 278.000 hektar. Sementara itu, laju deforestasi mencapai 1,2 juta hektar per tahun. (Kompas, Hak Veto Lingkungan Mendesak Diwujudkan, Kamis 9 Juli 2009)


Iklan