Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Kepailitan di Pengadilan Negeri

9 tahun ago kesimpulan 0
(kesimpulan) Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara musyarawah, bisasanya berakhir di Pengadilan, dengan diselesaikan permasalahan di Pengadilan pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya suatu keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku. Khususnya perselisihan yang disebabkan oleh hutang piutang perusahaan yang disebabkan oleh kebangkrutan yang marak terjadi akibat krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, di mana banyak pengusaha yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan hutang-hutangnya dalam bentuk valuta asing, dengan meningkatnya nilai dollar tersebut secara otomatis hutang-hutangnya menjadi membengkak luar biasa sehingga debitur menjadi tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Pemerintah Indonesia dengan sigap menerbitkan Undang-Undang Nomer 4 tahun 1998 tentang Kepailitan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomer 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang sebagai langkah yang sangat maju untuk mengatur permasalahan yang timbul di bidang kepailitan, sekaligus sebagai penyempurnaan dari ketentuan dalam faillissements verordening staatsblad tahun 1905 Nomer 217 jo staatsblad tahun 1906 Nomer 348. Namun dalam prakteknya proses kepailitan sering ditemui hambatan-hambatan yang menghalangi jalannya proses kepailitan sampai dengan pelaksanaan putusan kepailitannya. Hambatan ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena lambatnya pelaksanaan putusan kepailitan dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kepailitan tersebut.

Penelitian ini menganalisis mengenai faktor-faktor apa yang dapat menjadi hambatan tidak dapat dilaksanakannya putusan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan upaya apa yang harus dilakukan oleh kurator untuk mencegah timbulnya hambatan-hambatan tersebut. Suatu penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, dan menggunakan pendekatan historis (historical approach), pendekatan menurut peraturan perundang-undangan (statutory approach) yang menitik beratkan pada alat-alat pembuktian dalam perkara kepailitaan di Pengadilan Niaga yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis terhadap selengkapnya tentang pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, khususnya eksekusi tentang kepailitan yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Klas I.

Berdasarkan analsis disimpulkan bahwa 1) Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap seperti Debitor tidak kooperatif atau tidak cukup mempunyai harta pailit dan Kurator kurang profesional. 2) Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dapat dilakukan dengan jalan yaitu upaya damai dan pemberesan harta pailit.

Iklan