Hasil Survei menempatkan Parlemen dan Peradilan adalah Lembaga Terkorup

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Parlemen dan institusi peradilan kembali mendapat sorotan, dua lembaga itu dinilai sebagai institusi terkorup di Indonesia, demikian hasil survei Barometer Korupsi Global (BKG) 2009 yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII). Hasil survei yang dilaksanakan itu dipaparkan Sekjen TII Teten Masduki, di Jakarta, kemarin.

Survei terebut melibatkan 500 responden. Sebanyak 300 responden berasal dari Jakarta dan 200 dari Surabaya. Kriteria responden adalah warga yang berusia 16 tahun ke atas. Pengumpulan data dilakukan pada 11-20 November 2008. Selain di Indonesia, survei serupa juga dilakukan di 69 negara. Terdapat enam objek dalam survei itu, yakni partai politik (parpol), pelayanan publik, parlemen, sektor swasta, institusi peradilan, dan media.

Gallup memberikan skor 1-5. Skor 1 untuk jawaban sama sekali tidak korup dan skor 5 untuk jawaban sangat korup. Parlemen adalah lembaga paling korupsi, disusul institusi peradilan. Parlemen, mendapat nilai 4,4. Peradilan mendapat 4,1, parpol dan pelayanan publik mendapat 4,0, sektor swasta 3,2, dan media 2,3. Angka untuk parlemen, naik 0,3 dibandingkan 2007, sedangkan lembaga peradilan nilainya konstan.

Menurut Teten, yang juga mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), selama 2004 sampai 2009, DPR selalu menjadi lembaga yang dipengaruhi korupsi. Skor lembaga legislatif dalam periode tersebut selalu berkisar di atas 4,0. Teten berharap lembaga penegak hukum menjadikan hasil survei tersebut sebagai pedoman untuk memetakan prioritas pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi harus dipusatkan pada institusi-institusi yang tingkat korupsinya tinggi, bukan di tempat yang korupsinya tergolong kecil. Suatu pedoman ke mana pemberantasan korupsi akan diarahkan.

Anggota Komisi III DPR Gayus Lumbuun tidak membantah hasil survei yang menyebutkan DPR sebagai lembaga yang korup. Lembaga DPR memang patut diindikasikan sebagai lembaga yang korup. Lembaga survei tidak hanya menuding suatu lembaga melalui berbagai temuan, tetapi juga harus aktif menindaklanjutinya dengan berbagai upaya pembenahan di semua sektor. Survei harus bermanfaat, jangan hanya menemukan, tetapi yang lebih penting adalah menindaklanjutinya. Setiap negara tidak akan bebas dari praktik korupsi, yang membedakan adalah bagaimana negara tertentu bisa menyikapi hal itu. Rakyat Indonesia, sebenarnya tidak korup. Salah satu kesalahan adalah pengelolaan negara menggunakan sistem yang korup. Buktinya, korupsi bisa dilakukan melalui prosedur-prosedur yang berlaku.

Jumlah Responden:
300 (Jakarta) + 200 (Surabaya) = 500 orang.

Usia Responden:
16 tahun ke atas.

Pengumpulan Data:
11-20 November 2008.

Indikator Variabel:
Partai politik (parpol), pelayanan publik, parlemen, sektor swasta, institusi peradilan, dan media.

Skala:
1 untuk sangat tidak korup hingga 5 untuk sangat korup.

Hasil:

  1. Peradilan mendapat 4,1
  2. Parpol dan pelayanan publik mendapat 4,0
  3. Sektor swasta 3,2
  4. Media 2,3

Angka untuk parlemen, naik 0,3 dibandingkan 2007, sedangkan lembaga peradilan nilainya konstan. (Sumber: Media Indonesia, 4 Juni 2009)

Iklan