Hukum Perjanjian

10 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, di mana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan menurut teori ilmu hukum, perjanjian digolongkan ke dalam hukum tentang diri seseorang dan hukum kekayaan karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta berhubungan dengan hal-hal yang diatur dalam suatu perjanjian yang dapat berupa sesuatu yang dinilai dengan uang.

Istilah hukum perjanjian atau kontrak dalam bahasa Inggris yaitu contract law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenscomsrech. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.

Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan “Perikatan” adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang mana pihak satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan.

Perjanjian atau kontrak adalah sumber perikatan dan hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, di mana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Pada dasarnya, perjanjian menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak nominaat (bernama) dan inominaat (tidak bernama). Kontrak nominaat (bernama) merupakan kontrak yang dikenal di dalam KUHPerdata. Kontrak inominaat adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUHPerdata diundangkan.

Perjanjian batasannya diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Mengenai batasan tersebut para sarjana hukum perdata umumnya berpendapat bahwa definisi atau batasan atau juga dapat disebut rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas yang mengandung banyak kelemahan-kelemahan.

Adapun kelemahan tersebut dapatlah diperinci: Pertama, Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Di sini dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Sedangkan maksud dari perjanjian itu mengikatkan diri dari kedua belah pihak, sehingga nampak kekurangannya di mana setidak-tidaknya perlu adanya rumusan “saling mengikatkan diri”. Jadi jelas nampak adanya konsensus/kesepakatan antara kedua belah pihak .yang membuat perjanjian. Kedua, kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus/kesepakatan. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain dan perbuatan melawan hukum.

Dari kedua hal tersebut di atas merupakan perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus atau tanpa adanya kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat lugas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Dalam perumusan pasal itu tidak disebutkan apa tujuan untuk perjanjian sehingga pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaklah jelas maksudnya untuk apa. Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, maka perlu dirumuskan kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu.

Untuk dapat mencerminkan apa yang dimaksud perjanjian itu, rumusan Rutten adalah perjanjian merupakan perbuatan hukum yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada, tergantung dari persesuaian pernyataan kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum demi kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan dan atas beban masing-masing pihak secara timbal balik. Selanjutnya untuk adanya suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan.

Untuk kedua bentuk tersebut sama kekuatannya dalam arti sama kedudukannya untuk dapat dilaksanakan oleh para pihak. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan tertulis dapat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan. Bila secara lisan sampai terjadi perselisihan, maka sebagai alat pembuktian akan lebih sulit, di samping harus dapat menunjukkan sanksi-sanksi, juga itikad baik pihak-pihak diharapkan dalam perjanjian itu.

Perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan di mana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu. Yang penting dalam persesuaian kehendak itu adalah bahwa kehendak dari kedua pihak bertujuan untuk terjadinya akibat hukum tertentu yang sesuai dengan peraturan hukum. Jadi kehendak itu harus diketahui oleh pihak lain, kalau tidak maka perjanjian tidak akan terjadi.

Menurut Rutten dalam bukunya Purwahid Patrik, maksud yang ada di dalam jiwa orang-orang yang tidak diketahui tidak menimbulkan akibat hukum. Maka dari itu J. Van Dunne memberikan definisi perjanjian sebagai berikut: ”Perjanjian dapat ditafsirkan sebagai suatu hubungan hukum penawaran dari satu pihak dan perbuatan hukum penerimaan dari pihak lain”. la menolak teori kehendak yang sudah ketinggalan zaman, ia menyatakan bahwa kesepakatan bukanlah merupakan persesuaian kehendak antara yang menawarkan dan penerimaan tetapi merupakan perbuatan hukum.

Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan. Alumni. Bandung. 1996.

Purwahid Patrik. Dasar-Dasar Hukum Perikatan. Mandar Maju. Bandung 1994.

Salim H.S. Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika. Jakarta. 2004.

Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek (terjemahan). Cet. 28. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1996.

Subekti. Hukum Perjanjian. Cet. XII. PT. Intermasa. Jakarta. 1990.

Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT. Intermasa. Jakarta. 2003.

Supraba Sekarwati. Perancangan Kontrak. Iblam. Bandung 2001.

Iklan