Indonesia Butuhkan Investasi Rp.1.700 triliun untuk Penuhi Pertumbuhan Ekonomi 5-6 Persen Pada 2010

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Ekonomi makro Indonesia membutuhkan penanaman modal senilai Rp.1.700 triliun untuk mendorong pertumbuhan investasi 7,1-7,6 persen pada tahun 2010. Jika itu tidak terpenuhi, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 5-6 persen tidak akan terealisasi. Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal itu dalam Rapat. Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu 3 Juni 2009.

Dana investasi tersebut, diharapkan datang dari tujuh sumber, yaitu:

  1. Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri Rp.470 triliun hingga Rp.490 triliun.
  2. Anggaran belanja modal badan usaha milik negara Rp.225 triliun hingga Rp.230 triliun.
  3. Anggaran belanja modal pemerintah, di APBN dan APBD, Rp.155 triliun hingga Rp.175 triliun.
  4. Perbankan sebesar Rp.298 triliun hingga Rp.308 triliun.
  5. Laba ditahan pada perusahaan senilai Rp.40 triliun hingga Rp.44 triliun.
  6. Pasar modal, antara lain penerbitan saham perdana Rp.96 triliun hingga Rp.100 triliun.
  7. Sumber lain sebesar Rp.350 triliun.

Dari semua itu, pemerintah memproyeksikan nominal PDB (produk domestik bruto) pada tahun 2010 di level Rp.6.000 triliun, dengan catatan, perbankan bisa lebih mendorong investasi jika suku bunga lebih rendah lagi.

Selain faktor investasi, pertumbuhan ekonomi 5-6 persen pada tahun 2010 bisa dicapai jika konsumsi rumah tangga tumbuh di kisaran 4,2-4,8 persen. Di sisi lain, konsumsi pemerintah tumbuh 6-6,7 persen dan ekspor tumbuh 5-7 persen.

Sementara itu menurut ekonomi, A Prasetyantoko, hingga tahun 2010 sebagian besar faktor pendukung pertumbuhan ekonomi masih akan tertekan. Ekspor, misalnya, masih akan tetap rendah, sementara permintaan dalam negeri stagnan dan investasi relatif kecil. Pemerintahan perlu memanfaatkan momentum untuk menarik dana-dana internasional, baik modal jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Keduanya hanya bisa ditarik dengan meningkatkan kepercayaan pemilik dana. Momentum yang harus diciptakan adalah kepercayaan kepada pemerintah, bahwa mereka memiliki sesuatu yang baru, yakni strategi, pendekatan, dan implementasi pelembagaan.

Adapun anggota Komisi XI DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Sofyan Usman, mengingatkan pemerintah agar lebih ketat mengawasi rencana anggaran pada setiap kementerian dan lembaga non-departemen. Hal ini karena kementerian dan lembaga non-departemen cenderung memperbesar rencana anggaran, tetapi di akhir tahun tidak dapat menyerapnya. Akibatnya, menambah SAL (sisa anggaran lebih). Padahal, untuk menutup rencana anggaran mereka, pemerintah harus berutang. Pada akhirnya, rakyat yang dikorbankan.

Sementara itu, menurut pengamat pajak, Darussalam, mengatakan perlunya kepastian hukum, terutama di bidang perpajakan. Calon investor memberi perhatian utama pada kepastian perhitungan ongkos dan laba hasil investasinya nanti. Saat ini masih banyak masalah hukum pajak yang perlu dibenahi. Bagi investor, bukan masalah besaran uang yang harus mereka tanamkan, tetapi kepastian biaya pajak yang harus mereka bayar. Sehingga besaran penghasilan dan laba operasinya bisa dengan mudah diketahui. (Sumber: Kompas, 4 Juni 2009)
Ekonomi makro Indonesia membutuhkan penanaman modal senilai Rp.1.700 triliun untuk mendorong pertumbuhan investasi 7,1-7,6 persen pada tahun 2010. Jika itu tidak terpenuhi, dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan 5-6 persen tidak akan terealisasi. Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal itu dalam Rapat. Kerja Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu 3 Juni 2009.

Dana investasi tersebut, diharapkan datang dari tujuh sumber, yaitu:

  1. Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri Rp.470 triliun hingga Rp.490 triliun.
  2. Anggaran belanja modal badan usaha milik negara Rp.225 triliun hingga Rp.230 triliun.
  3. Anggaran belanja modal pemerintah, di APBN dan APBD, Rp.155 triliun hingga Rp.175 triliun.
  4. Perbankan sebesar Rp.298 triliun hingga Rp.308 triliun.
  5. Laba ditahan pada perusahaan senilai Rp.40 triliun hingga Rp.44 triliun.
  6. Pasar modal, antara lain penerbitan saham perdana Rp.96 triliun hingga Rp.100 triliun.
  7. Sumber lain sebesar Rp.350 triliun.

Dari semua itu, pemerintah memproyeksikan nominal PDB (produk domestik bruto) pada tahun 2010 di level Rp.6.000 triliun, dengan catatan, perbankan bisa lebih mendorong investasi jika suku bunga lebih rendah lagi.

Selain faktor investasi, pertumbuhan ekonomi 5-6 persen pada tahun 2010 bisa dicapai jika konsumsi rumah tangga tumbuh di kisaran 4,2-4,8 persen. Di sisi lain, konsumsi pemerintah tumbuh 6-6,7 persen dan ekspor tumbuh 5-7 persen.

Sementara itu menurut ekonomi, A Prasetyantoko, hingga tahun 2010 sebagian besar faktor pendukung pertumbuhan ekonomi masih akan tertekan. Ekspor, misalnya, masih akan tetap rendah, sementara permintaan dalam negeri stagnan dan investasi relatif kecil. Pemerintahan perlu memanfaatkan momentum untuk menarik dana-dana internasional, baik modal jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Keduanya hanya bisa ditarik dengan meningkatkan kepercayaan pemilik dana. Momentum yang harus diciptakan adalah kepercayaan kepada pemerintah, bahwa mereka memiliki sesuatu yang baru, yakni strategi, pendekatan, dan implementasi pelembagaan.

Adapun anggota Komisi XI DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Sofyan Usman, mengingatkan pemerintah agar lebih ketat mengawasi rencana anggaran pada setiap kementerian dan lembaga non-departemen. Hal ini karena kementerian dan lembaga non-departemen cenderung memperbesar rencana anggaran, tetapi di akhir tahun tidak dapat menyerapnya. Akibatnya, menambah SAL (sisa anggaran lebih). Padahal, untuk menutup rencana anggaran mereka, pemerintah harus berutang. Pada akhirnya, rakyat yang dikorbankan.

Sementara itu, menurut pengamat pajak, Darussalam, mengatakan perlunya kepastian hukum, terutama di bidang perpajakan. Calon investor memberi perhatian utama pada kepastian perhitungan ongkos dan laba hasil investasinya nanti. Saat ini masih banyak masalah hukum pajak yang perlu dibenahi. Bagi investor, bukan masalah besaran uang yang harus mereka tanamkan, tetapi kepastian biaya pajak yang harus mereka bayar. Sehingga besaran penghasilan dan laba operasinya bisa dengan mudah diketahui. (Sumber: Kompas, 4 Juni 2009)