Industri Menolak Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

9 tahun ago kesimpulan 0

+ Kewajiban sertifikasi halal adalah kebijakan yang berlebihan
+ Kebijakan yang memberatkan produsen dan konsumen
+ Kontraproduktif dalam upaya pembangunan industri

(kesimpulan) Kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menolak kewajiban sertifikasi halal yang akan diberlakukan pemerintah. Kewajiban sertifikasi halal hanya akan berdampak negatif dibandingkan dampak positifnya dalam kegiatan usaha. Saat ini pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sedang membahas Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Label halal wajib ditempel pada produk makanan, obat-obatan, kosmetik, serta produk lainnya. Pemerintah akan memberlakukan sanksi administratif dan pidana kepada produsen yang tak mencantumkan label halal.

Wakil Ketua Umum Kadin Haryadi B. Sukamdani mengatakan, kewajiban tersebut akan berdampak pada penambahan biaya usaha. Industri, khususnya usaha kecil dan menengah, tidak siap. Sertifikasi halal berlebihan. Industri kecil menengah tidak memiliki modal besar untuk membangun proses produksi memenuhi persyaratan halal. Padahal sertifikasi tidak hanya menyangkut kehalalan bahan baku, tapi seluruh proses produksi hingga produk jadi. Proses produksi belum siap, belum lagi terbatasnya sumber daya manusia dan lemahnya mata rantai pasokan baku.

Sertifikasi juga membuat adanya biaya tambahan berkisar Rp.2 juta untuk setiap produk. Juga, patut dipertanyakan kemampuan lembaga pemeriksa sertifikasi. Kewajiban sertifikasi akan berpotensi terjadinya ledakan jumlah produk yang harus diaudit dan diperiksa. Akan ada kepanikan dari satu juta pelaku usaha makanan dan minuman. Bisa dibayangkan antreannya, belum lagi biaya yang dikeluarkan. Sertifikasi halal, sebaiknya secara sukarela, seperti yang selama ini telah berjalan. Kebijakan ini, terbukti efektif dengan diterbitkannya sertifikasi halal bagi lebih dari 8.000 produk dalam 11 tahun terakhir. Karena mengutamakan prinsip sukarela sehingga sertifikasi halal dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan konsumen (Koran Tempo, Industri Tolak Wajib Sertifikasi Halal, Rabu 26 Agustus 2009)