Jaksa Agung Hendarman Supandji Dianggap Tidak Layak Dapat Gelar Doktor Honoris Causa

9 tahun ago kesimpulan 0

+ Selama kepemimpinan Hendarman Supandji, Kejaksaan memiliki kinerja buruk
+ Banyak kasus korupsi besar di-SP3 dan 40 kasus korupsi tidak jelas penanganannya
+ Penggelolaan keuangan kejaksaan pun dinyatakan disclaimer oleh BPK
+ Rektor Undip Prof Dr dr Susilo Wibowo MS MEd SpAnd tetap beri gelar Hendarman

(kesimpulan) Meski mendapat protes dari sejumlah pihak, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Sabtu 18 Juli 2009, tetap akan menganugerahkan gelar Doktor Honoris Causa (Dr HC) kepada Jaksa Agung (Jakgung) Hendarman Supandji. Undip menilai konsep Hendarman dalam melakukan pemberantasan korupsi layak untuk mendapatkan gelar kehormatan ini. Rektor Undip Prof Dr dr Susilo Wibowo MS MEd SpAnd mengatakan bahwa Undip adalah institusi keilmuan. Jadi, yang diberi penghargaan adalah keilmuan beliau Hendarman, bukan faktor lain. Strategi, perencanaan kerja dan aksi Hendarman diperkirakan akan membantu pemberantasan korupsi yang komprehensif.

Menurut Susilo, Hendarman dinilai telah mengeluarkan sejumlah program untuk menanamkan kejujuran sejak dini. Antara lain dengan pendirian lebih dari 7.000 kantin kejujuran, serta program sekolah antikorupsi di SMA Diponegoro, Jakarta. Konsep ini dinilai tidak hanya memberantas korupsi, melainkan juga mengubah kultur atau moralitas penegak hukum. Konsep mengenai pemberantasan korupsi dinilai oleh Undip, melebihi disertasi seorang doktor di Undip. Pemberian gelar, juga telah melalui kajian tim yang terdiri atas 10 guru besar di FH Undip.

Hendarman menyatakan bahwa ada banyak perangkat yang disiapkan dalam pemberantasan korupsi. Selain sistem, aparat penegak hukum dan masyarakat harus digerakkan. Dalam berbagai seminar, Hendarman banyak mengungkapkan pentingnya kejujuran. Pemberantasan korupsi adalah sama tuanya dengan pelacuran atau judi. Tidak mungkin zero (nol). Selalu ada. Karena itu, konsep saya tentang pemberantasan korupsi mungkin tidak saya nikmati, tapi orang lain di masa datang.

Justru Selama Kepemimpinan Hendarman, Kejaksaan Memiliki Kinerja Buruk

Sementara itu, sejumlah LSM menyatakan penolakannya terhadap rencana Undip memberikan gelar Dr HC kepada Hendarman. Berbagai LSM tersebut adalah Komisi Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Indonesian Corruption Watch (ICW), LBH Semarang, Pattiro Semarang, KAMMI Daerah Semarang, BEM KM Undip dan PBHI Jateng. Sekretaris KP2KKN Jateng, Eko Haryanto, mengatakan bahwa berdasarkan analisis dan pemantauan ICW maupun KP2KKN Jateng, Jaksa Agung Hendarman Supandji justru tidak berhasil dalam memberantas korupsi di negeri ini.

Selama masa kepemimpinan Hendarman, begitu banyak kasus korupsi besar di-SP3-kan atau dihentikan. Beberapa kasus besar yang di-SP3, di antaranya dugaan korupsi impor beras ilegal dari Vietnam, BDNI, kredit likuiditas Bank Indonesia, penjualan kapal tanker Pertamina dan Asabri. Selain itu, setidaknya ada 40 kasus korupsi yang tidak jelas penanganannya di kejaksaan agung, termasuk juga kasus korupsi yang ditangani oleh pihak Kejati dan Kejari yang ada di seluruh Indonesia.

Selama ini, penggelolaan keuangan kejaksaan pun masih dinyatakan disclaimer beberapa tahun oleh BPK. Beberapa kebijakan promosi/mutasi jaksa bermasalah pun tidak berhasil dibenahi. Padahal, menurut UU Kejaksaan No.16 Tahun 2004, Jaksa Agung merupakan penanggung jawab tertinggi kejaksaan. Tentu saja, semua pihak bertanya-tanya apa dasar yang dijadikan Undip untuk memberikan gelar Doktor HC tersebut.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung M Jasman Panjaitan meminta kepada pihak-pihak yang mengatakan bahwa prestasi Hendarman selama memimpin buruk, untuk memberikan bukti. M Jasman meminta pihak-pihak yang menilai Kejaksaan tidak menunjukkan kinerja yang buruk tersebut menyerahkan data-datanya. (Radar Semarang, Diprotes Gelar Doktor HC Jaksa Agung, Sabtu 18 Juli 2009).


Iklan