Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Harus Mengacu Model Kesatuan Ekosistem

9 tahun ago kesimpulan 0

+ RUU Lingkungan Hidup
+ Lingkungan hidup adalah ekosistem dan bukan batas-batas administratif
+ Kewenangan tata ruang ke KNLH, tidak bertentangan dengan UU Tata Ruang

(kesimpulan) Dorongan mewujudkan pengelolaan lingkungan kewilayahan muncul dalam rapat Komisi VII DPR dengan sejumlah tokoh lingkungan, Kamis 16 Juli 2009. Model pengelolaan tersebut didasarkan atas kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan mengetahui daya dukung dan daya tampungnya, aktivitas berdampak buruk bagi lingkungan dapat dicegah sejak perencanaan pembangunan. Syaratnya, dibuktikan lembaga yang kuat untuk menerapkan di lapangan. Pemerhati lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Hariadi Kartodihardjo mengatakan, apabila terlaksana, keberlanjutan lingkungan akan lebih terjamin.

Selama ini model pengelolaan lingkungan masih terkotak-kotak batas administrasi daerah. Bahkan, bisa dibagi-bagi lagi sesuai dengan izin pengelolaan daerah ataupun pusat. Satu-satunya pengendalian dampak merusak dari aktivitas usaha dilakukan melalui analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Namun, selain tahapan itu terbilang terlambat, juga minim pemantauan dan sanksi atas pelanggaran.

Inventarisasi sumber daya alam (SDA) kewilayahan sebenarnya sudah diterapkan, tetapi lebih diarahkan untuk pemanfaatan komoditas misalnya bahan tambang atau kayu, dan bukan sebagai dasar penetapan daya dukung lingkungan. Lingkungan masih dilihat sebagai obyek yang dapat disisihkan mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini diperparah model pengotakan pengelolaan lingkungan.

Guru besar ITB, Surna T Djajadiningrat mengatakan bahwa pada prinsipnya, lingkungan tidak menganut batas wilayah. Pengelolaan yang tepat mengacu kesatuan ekosistem, bukan batas administrasi kota/kabupaten atau provinsi. Saking pentingnya mengatur pengelolaan secara kewilayahan, muncul usul agar diatur dalam bab khusus. Pengajar lingkungan Pascasarjana Universitas Indonesia (UI), Setyo Moersidik mengatakan bahwa isu ini sangat penting diperkuat. Selama ini masih kurang disentuh dalam undang-undang yang ada. Pengakuan dalam teks pun dinilai belum menjamin operasional di lapangan.

Ada belasan undang-undang yang mengatur sumber daya alam, tetapi perusakan sumber daya alam terus terjadi. Pemerhati hukum lingkungan Mas Achmad Santosa menyatakan bahwa paling penting dari RUU yang sedang dibahas adalah sifat yang dapat diaplikasikan.

Mengenai ide penguatan kelembagaan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH), pengamat dan praktisi lingkungan mendukung. Salah satunya, memasukkan kewenangan konsep tata ruang ke dalam KNLH. Tanpa kewenangan tersebut, penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan kewilayahan tidak akan efektif. Di bawah lembaga lingkungan, pengalokasian tata ruang dapat mencakup cadangan ketersediaan SDA. Memasukkan kewenangan tata ruang ke KNLH, dinilai tidak bertentangan dengan UU Tata Ruang. (Kompas, Pengelolaan Lingkungan Masih Terkotak-Kotak Daerah, Sabtu 18 Juli 2009)