Keraton Kasepuhan Cirebon Menang Gugatan Atas Lahan Kantor Dinas Kelautan Perikanan Pertaman dan Perkebunan (DKP3) Kota Cirebon

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada 21 Juli 2009, mengeksekusi kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Pertaman, dan Perkebunan (DKP3) Kota Cirebon menyusul keluarnya keputusan Mahkamah Agung, yang menyatakan lahan tersebut merupakan milik Keraton Kasepuhan Cirebon.

Petugas pengadilan, yang dibantu anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon dan polisi, mengosongkan gedung di Jalan Sutomo di pusat Kota Cirebon tersebut. Seluruh meja kantor dikeluarkan dari gedung sehingga pegawai yang ada pun tidak bisa bekerja. Pagar yang mengelilingi kantor itu pun turut dirobohkan.

Perwakilan dari Keraton Kasepuhan, Pangeran Ruslan H.M., mengatakan kisruh kepemilikan lahan tersebut bermula pada tahun 1980-an. Saat itu ada kesepakatan antara pihak keraton dan Pemerintah Kota Cirebon untuk pemanfaatan lahan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah kota justru mengklaim lahan tersebut milik mereka. Bahkan sampai keluar sertifikat atas nama Pemerintah Kota Cirebon.

Namun, pihak Keraton Kasepuhan Cirebon memiliki data pendukung yang menyatakan lahan tersebut milik keraton. Berdasarkan Petaka Daster (dokumen kepemilikan tanah), lahan tersebut sah milik Keraton Kasepuhan. Karena itu, pada 2001 pihak keraton melakukan tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cirebon.

Walaupun sebenarnya Keraton Kasepuhan Cirebon beranggapan terlambat karena menunggu sampai delapan tahun. Tapi akhirnya terbukti juga jika tanah tersebut secara adat milik Keraton Kasepuhan. Ada pun luas tanah yang dieksekusi mencapai 4.478 meter persegi.

Kepala DKP3 Kota Cirebon Odi Suryadi, saat ditanyakan mengenai permasalahan ini, mengaku bingung, karena mau ke mana, dan pegawai-pegawai mau ke mana. Idealnya, MA melakukan peninjauan ulang atas putusan yang sudah dikeluarkarmya. Ini lantaran eksekusi tersebut bisa mengganggu kinerja jajarannya.

Sementara itu, Wali Kota Cirebon Subardi menyatakan pihaknya akan menempuh jalur hukum atas eksekusi tersebut dengan mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA atas eksekusi tersebut. Menurut pihaknya, lahan tersebut milik Pemerintah Kota Cirebon, yang memegang sertifikatnya (Koran Tempo, Kasepuhan Cirebon Menang Sengketa Lahan, Rabu 22 Juli 2009)

Iklan