Kewenangan Kepariwisataan Dalam Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Pada 6 Agustus 1962, Presiden Soekarno mengikuti saran ahli Prof. Prijono dan Prof Mohamad Yamin, menetapkan sebutan pariwisata sebagai pengganti turisme, dan sekaligus membulatkan tekad membangun pariwisata demi kesejahteraan rakyat dan saling pengertian antar-etnis dan antar-bangsa. Sebenarnya, pembangunan pariwisata di Indonesia bisa dirunut awalnya di masa perang kemerdekaan, yakni di bulan April 1947, ketika Wakil Presiden Hatta yang ketika itu memimpin. Panitia Pemikir Siasat Ekonomi menetapkan hotel dan sumber air panas sebagai salah satu bagian dari Plan Industrialisasi. Di tahun 1948 dibentuk PT Hotel Negara dan Turisme (HONET) yang bertugas mengelola hotel-hotel milik Belanda yang telah diambil alih. Aset yang dikuasai pemerintah RI itu harus dikembangkan untuk kepariwisataan.

Pada pemerintahan Presiden Soekarno (1965) dan kemudian masa Orde Baru bidang pariwisata dikelompokkan dengan Departemen Perhubungan, karena keterkaitan yang sangat erat dengan transportasi. Namun sejak 1997, pariwisata digabungkan dengan bidang kebudayaan. Kini keterpurukan di bidang pariwisata sebagaimana bidang-bidang lain telah mencapai tahun kesebelas tanpa terlihat tanda-tanda pemulihan. Sebelum krisis ekonomi dan moneter 1998, sebenarnya sudah terjadi dua kesalahan dalam penanganan pariwisata di Indonesia. Pertama, lahirnya Kepres 15 Tahun 1983 yang membuka 34 pintu gerbang, memberikan bebas visa bagi warga 46 negara, dan peluang yang sangat luas untuk investasi di bidang pariwisata. Dan kedua adalah pernyataan Presiden pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa akhir Pelita VII (atau tahun 2004) pariwisata akan menjadi penghasil devisa nomor satu menggantikan peran minyak dan gas bumi. Dapat dibayangkan, betapa besarnya investasi publik yang harus dilakukan baik untuk menyiapkan prasarana, kelengkapan, dan personel yang memadai untuk 34 pintu gerbang, risiko penyalahgunaan visa dari 46 negara yang tidak semuanya mempunyai potensi untuk mengirimkan wisatawan yang bonafide. Belum lagi untuk keperluan memperbanyak perangkat, pengawasan terhadap berbagai kemungkinan penyalah-gunaan kunjungan bebas visa tersebut, sesuatu yang sulit terpantau.

Ternyata kemudian terbukti bahwa Indonesia yang mempunyai pintu gerbang 11 kali Singapura sampai dewasa ini tidak dapat menyamai tingkat kedatangan wisatawan ke Singapura yang notabene hanya mempunyai 3 pintu gerbang, demikian pula tentang pendapatan devisa. Sedemikian tragisnya sehingga tatkala terjadi krisis BBM, tidak seorangpun tahu di mana keberadaan devisa pariwisata.

Di bidang investasi, pada tahun 1999 terdapat 40 hotel dan kawasan wisata yang terkena kredit macet sebesar 6,7 triliun rupiah. Dan hotel yang dibangun dengan pampasan perang Jepang terpaksa di BOT (build-operate-transfer) kepada perusahaan yang akan mengembangkan kawasan tersebut untuk fasilitas-fasilitas yang mempunyai return of investment tinggi. Hilanglah kebanggaan bangsa dan masyarakat pariwisata Indonesia. Kejadian ini menunjukkan kelemahan dalam penyiapan kebijaksanaan, organisasi, dan pengendalian maupun manajemen operasi lembaga-lembaga publik di bidang pariwisata. Kondisi menjadi lebih parah tatkala pengembangan pariwisata dilakukan dengan pendekatan budaya, yang lebih bersifat pendekatan kualitatif daripada pendekatan ekonomi dan keuangan. Keadaan semakin sulit dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana daerah kabupaten dan kota (dulu dinamakan daerah tingkat II) yang menjadi gugus terdepan pengelolaan pariwisata, tidak siap dengan tenaga-tenaga profesional untuk bidang tersebut.
Dalam pengelolaan wilayah Indonesia yang mempunyai wilayah seluas Eropa, ternyata tidak diterapkan manajemen geostrategis. Di sini terbukti bahwa peledakan bom di sebuah RT di Kecamatan Kuta telah memerikan dampak atas citra keamanan seluruh Indonesia.

Di sebagian besar wilayah Indonesia kondisinya aman, tenteram, nyaman. Melalui manajemen krisis yang kuat didukung oleh kekuatan public relations yang efisien keadaan tersebut sepatutnya dapat dihindari. Sering terjadi demonstrasi-demonstrasi yang berdalih hak asasi, namun pada hakikatnya menginjak hak-hak asasi sebagian bangsa Indonesia di antaranya para pekerja pariwisata. Contoh kasus adalah demonstrasi yang telah menghentikan lalu lintas, menginjak hak asasi para sopir taksi yang diganggu pencarian nafkahnya, juga pada usaha-usaha pariwisata yang terdiri dari belasan hotel dan usaha lain di kawasan sekitar hotel Indonesia. Demikian pula, aksi sweeping terhadap wisatawan asal negara tertentu yang hak asasinya dilindungi oleh Konvensi PPB. Selain itu banyak di pemerintahan tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang menerapkan Perda-Perda yang kontra produktif dengan visi kepariwisataan, seperti penutupan usaha hiburan ataupun operasi-operasi KTP oleh Satpol PP terhadap pengunjung hotel dan penginapan.

Membaca statistik pariwisata sejak Orde Baru yang garis angkanya setiap bulan landai menunjukkan bahwa kita tidak berhasil menarik kedatangan wisata liburan musim panas dari negara-negara maju. Itu berarti bahwa wisatawan dari negara-negara tersebut tidak melihat daerah tujuan wisata Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

Masyarakat Indonesia hidup dengan mitos bahwa Indonesia punya budaya adiluhung dan kekayaan serta keindahan alam yang melimpah dengan penduduknya yang ramah-tamah dan industri pariwisata yang modern. Setidaknya ada enam langkah yang perlu kita lakukan. Pertama: mengembalikan pendekatan pembangunan pariwisata kepada pembangunan ekonomi dan menempatkan Departemen Pariwisata dalam kompartemen Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Kedua: menyusun Organisasi dan Personel Departemen Pariwisata yang mampu mengadakan pendekatan secara rasional, demikian pula dalam jajaran provinsi dan kabupaten serta kota. Ketiga: mempertajam sistem pintu gerbang yang efisien yang didukung oleh Daerah-Daerah Tujuan Wisata yang mempunyai daya saing tinggi. Keempat: untuk mempertajam posisi Jakarta dan Bali sebagai pintu gerbang dan daerah tujuan wisata utama agar diadakan benchmark terhadap Singapura, Kuala Lumpur, dan Bangkok, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan selama ini. Kelima: agar diadakan kajian yang mendalam tentang penerimaan pariwisata dan dampak penggandaan (multiplier effect) daripadanya dalam pendapatan nasional. Dan untuk mengurangi kebocoran atas penerimaan devisa agar dikembangkan substitusi impor atas konstruksi, peralatan dan perlengkapan serta konsumsi wisatawan. Statistik pendapatan pariwisata diusahakan agar tidak hanya atas dasar “guestimate” yang telah menjebak Presiden Soeharto memberikan pernyataan politik yang tidak benar. Keenam: agar dalam pemasaran kita benar-benar dapat menyerap pasar nyata agar produk wisata kita dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pasar-pasar wisata yang potensial baik di belahan bumi utara maupun selatan, terutama dari negara-negara industri maju. Sebagai penutup kami mengharapkan agar 16 Agustus dijadikan Hari Pariwisata Nasional sesuai dengan tekad pemerintah tatkala mengubah istilah turisme menjadi pariwisata pada hari bulan itu di tahun 1962.

Pada tanggal 9 Februari 2006, perwakilan dari 31 negara anggota United Nation World Tourism Organization (UNWTO) menghasilkan Deklarasi Yogyakarta yang menjadi dasar bersama untuk mengentaskan kemiskinan, melalui pariwisata budaya yang berbasis pada masyarakat lokal, peningkatan kesejahteraan niscaya dapat dicapai. Deklarasi juga telah merekomendasikan pengamanan kebudayaan tradisional dan populer tahun 1989, instrumen deklarasi New York tentang pariwisata untuk tercapainya pembangunan di era milenium tahun 2005. UNWTO mencatat berbagai potensi pariwisata budaya atas pembangunan sosio-ekonomi dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Juga fakta bahwa di era globalisasi ini, perlindungan, pemeliharaan, dan menghadirkan keaslian budaya dalam masyarakat lokal, perlu menjadi tantangan semua pihak di bidang pariwisata. Selain itu, UNWTO memandang pentingnya nilai-nilai kebijakan lokal, pengetahuan, dan kehidupan budaya sebagai kegiatan pengembangan pariwisata.

Mendiskusikan negara kesejahteraan (welfare state) di Indonesia senantiasa menarik. Mengapa? Indonesia bukan saja negara yang memiliki sumberdaya alam yang luar biasa, melainkan pula merupakan negara dengan bentangan luas wilayah dan keindahan alam terkemuka di dunia. Namun kenyataannya, Indonesia adalah negara yang masih menghadapi persoalan kesejahteran yang serius. Ironisnya, kontribusi negara sebagai institusi yang seharusnya memiliki peran penting dalam mensejahterakan warganya, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan perannya dengan baik. Seakan-akan negara tidak pernah dirasakan kehadirannya terutama oleh mereka yang lemah atau dilemahkan, yang miskin atau dimiskinkan.

Rendahnya komitmen dan peran negara dalam pelayanan sosial bisa dilihat, antara lain, dari semangat pemerintah yang saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Pasal 2 RUU BHP tersebut, misalnya, dengan jelas menunjukkan “semangat dagang” pemerintah yang membenarkan pihak asing bersama BHP Indonesia mendirikan lembaga pendidikan dengan modal sampai 49 persen. Tanpa sadar, pemerintah sesungguhnya tengah mengubah jati diri Departemen Pendidikan Nasional menjadi Departemen Perdagangan Pendidikan Nasional.

Hasil survei dan laporan mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk tahun 2007/2008 dari United Nations Development Programme (UNDP), peringkat IPM Indonesia tahun 2007 berada di urutan 107 dari 177 negara. Tanpa perbaikan strategi pembangunan ekonomi dan sosial secara mendasar, peringkat IPM Indonesia tidak menutup kemungkinan segera disusul oleh Laos (130), Kamboja (131) dan Myanmar (132) di tahun-tahun mendatang. Capaian yang tergambar melalui IPM tersebut berkorelasi dengan dimensi kesejahteraan. Indikator pokok IPM menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan (capabilitas) manusia Indonesia. Indikator angka harapan hidup menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat; indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan; dan indikator kemampuan daya beli mempresentasikan dimensi hidup layak. Dengan demikian, rendahnya peringkat IPM Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih berada di tingkat bawah. Bahkan, karena indikator IPM pada hakekatnya merujuk pada konsep basic human capabilities, dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar saja ternyata masih memprihatinkan. Dengan kata lain, dikaitkan dengan cita-cita kemakmuran dan hidup berkecukupan, maka masyarakat Indonesia masih belum terbebas dari lilitan kemiskinan.

Hingga saat ini, jumlah orang miskin di Indonesia masih sangat mencemaskan, potret kesejahteraan ini akan lebih buram lagi jika dimasukkan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang oleh Departemen Sosial diberi label Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Di dalam kelompok ini berbaris jutaan gelandangan; pengemis; Wanita Tuna Susila; Orang Dengan Kecacatan; Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA); Komunitas Adat Terpencil (KAT); Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus atau Children in Need of Special Protection (CNSP) (anak jalanan, buruh anak, anak yang dilacurkan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang terlibat konflik bersenjata); jompo telantar dan seterusnya. Mereka seringkali bukan saja mengalami kesulitan secara ekonomi, melainkan pula mengalami social exlusion (pengucilan sosial) akibat diskriminasi, stigma, dan eksploitasi.

Francis Fukuyama, menunjukkan bahwa pengurangan peran negara dalam hal-hal yang memang merupakan fungsinya hanya akan menimbulkan problematika baru. Bukan hanya memperparah kemiskinan dan kesenjangan sosial, melainkan pula menyulut konflik sosial dan perang sipil yang meminta korban jutaan jiwa. Keruntuhan atau kelemahan negara telah menciptakan berbagai malapetaka kemanusiaan dan hak azasi manusia selama tahun 1990-an di Somalia, Haiti, Kamboja, Bosnia, Kosovo, dan Timor Timur. Fukuyama, menjelaskan bahwa kita telah “insyaf” dari “kekeliruan” pemikiran sebelumnya. Dalam bukunya yang terdahulu, bahwa sejarah peradaban manusia (seakan) telah berakhir. Pertarungan antara komunisme dan kapitalisme juga telah usai dengan kemenangan kapitalisme (neoliberalisme). Mengapa kapitalisme menang. Jawabanya adalah karena sistem ini dianggap paling cocok untuk manusia abad ini. Dan kita tahu semua, kapitalisme sangat menganjurkan peran negara yang sangat minimal dalam pembangunan ekonomi, apalagi pembangunan sosial. Sekarang, dalam bukunya State-Building dengan lantang Fukuyama berkata bahwa “negara harus diperkuat!”. Kesejahteraan, kata Fukuyama, tidak mungkin tercapai tanpa hadirnya negara yang kuat; yang mampu menjalankan perannya secara efektif. Begitu pula sebaliknya, negara yang kuat tidak akan bertahan lama jika tidak mampu menciptakan kesejahteraan warganya. 3 Poverty line (garis kemiskinan), selain berbeda untuk wilayah perdesaan dan perkotaan, juga berbeda untuk setiap provinsi setiap tahunnya.

Pentingnya penguatan negara ini terutama sangat significant dalam konteks kebijakan sosial. Negara adalah institusi paling absah yang memiliki kewenangan menarik pajak dari rakyat, dan karenanya paling berkewajiban menyediakan pelayanan sosial dasar bagi warganya. Dalam masyarakat yang beradab, negara tidak boleh membiarkan satu orang pun yang berada dalam posisi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Globalisasi dan kegagalan pasar sering dicatat sebagai faktor penyebab mencuatnya persaingan yang tidak sehat, monopoli dan oligopoli, kesenjangan ekonomi di tingkat global dan nasional, kemiskinan dan keterbelakangan di negara berkembang, serta ketidakmampuan dan keengganan perusahaan swasta mencukupi kebutuhan publik, seperti jaminan sosial, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Mishra, menyatakan bahwa globalisasi telah membatasi kapasitas negara-bangsa dalam melakukan perlindungan sosial. Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) menjual kebijakan ekonomi dan sosial kepada negara-negara berkembang dan negara-negara Eropa Timur agar memperkecil pengeluaran pemerintah, memberikan pelayanan sosial yang selektif dan terbatas, serta menyerahkan jaminan sosial kepada pihak swasta.

Benar, negara bukanlah satu-satunya aktor yang dapat menyelenggarakan pelayanan sosial. Masyarakat, dunia usaha, dan bahkan lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Namun, sebagai salah satu bentuk kebijakan sosial dan public goods, pelayanan sosial tidak dapat dan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada masyarakat dan pihak swasta. Sebagai lembaga yang memiliki legitimasi publik yang dipilih dan dibiayai oleh rakyat, negara memiliki kewajiban (obligation) dalam memenuhi (to fulfill), melindungi (to protect) dan menghargai (to respect) hak-hak dasar, ekonomi dan budaya warganya. Mandat negara untuk melaksanakan pelayanan sosial lebih kuat daripada masyarakat atau dunia usaha. Berdasarkan konvensi internasional, mandat negara dalam pelayanan sosial bersifat “wajib”. Sedangkan, mandat masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan sosial bersifat “tanggungjawab” (responsibility).

Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan sosial yang berkeadilan, peran negara dan masyarakat tidak dalam posisi yang paradoksal. Melainkan, dua posisi yang bersinergi. Bahkan di Indonesia, komitmen dan peran negara dalam pelayanan sosial seharusnya diperkuat dan bukannya diperlemah, seperti diusulkan kaum neoliberalisme pemuja pasar bebas. Pada era desentralisasi sekarang ini, penguatan negara mencakup juga pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan memiliki agenda kebijakan sosial yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Pemberian wewenang yang lebih luas kepada Pemda tidak hanya dimaknakan sekadar peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) secara ekonomi, tanpa kepedulian terhadap penanganan “PAD” (Permasalahan Asli Daerah) secara sosial.

Konsep Negara Kesejahteraan adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker, misalnya, menyatakan bahwa negara kesejahteraan “… stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards.”

Negara kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (market failure) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara (state failure) pada masyarakat sosialis.

Dalam konteks ini, negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penganugerahan hak-hak sosial” (the granting of social rights) kepada warganya. Semua perlindungan sosial yang dibangun dan didukung negara tersebut sebenarnya dibiayai oleh masyarakatnya melalui produktifitas ekonomi yang semakin makmur dan merata, sistem perpajakan dan asuransi, serta investasi sumber daya manusia (human investment) yang terencana dan melembaga.

Dapat dikatakan, negara kesejahteraan merupakan jalan tengah dari ideologi kapitalisme dan sosialisme. Namun demikian, dan ini yang menarik, konsep negara kesejahteraan justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Barat, negara kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi ‘penawar racun’ kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, welfare state sering disebut sebagai bentuk dari ‘kapitalisme baik hati’ (compassionate capitalism). Meski dengan model yang berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, AS, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut welfare state. Sedangkan, negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut welfare state, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis.

Oleh karena itu, meskipun menekankan pentingnya peran negara dalam pelayanan sosial, negara kesejahteraan pada hakekatnya bukan merupakan bentuk dominasi negara. Melainkan, wujud dari adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberi mandat untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Sutopo Yasamihardja, Back to Basic Pariwisata Indonesia, Harian Sinar Harapan, Jumat 29 September 2006.

Rizka Halida, Kepemimpinan Nasional: Calon Presiden Muda Bisa Menang, Media Indonesia, 15 Januari 2008.

Human Development Report 2007/2008: Fighting Climate Change, Human Solidarity in a Divided World, New York: Palgrave McMillan.

Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia, Alfabeta, Bndung, 2007.

Fukuyama, Francis (2005), State-Building: Governance and World Order in the 21st Century (Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21), Jakarta: Gramedia.

Fukuyama, Francis (1992), The End of History and the Last Men, New York: Free Press.

Mishra, Ramesh (2000), Globalization and the Welfare state, London: McMillan

Spicker, Paul (1995), Social Policy: Themes and Approaches, London: Prentice Hall.

Esping-Andersen, Gosta (1997), “After the Golden Age? Welfare state Dilemmas in a Global Economy” dalam Gosta Esping-Andersen (ed), Welfare states in Transition: National Adaptations in Global Economics.

Husodo, Siswono Yudo (2006), “Membangun Negara Kesejahteraan”, makalah disampaikan pada Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare state dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.

Suharto, Edi, (2006), Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial (cetakan ketiga), Bandung: Alfabeta.

Suharto, Edi (2007), Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik: Peran Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan di Indonesia, Bandung: Alfabeta.

Iklan