Konsep Dasar Kebijakan Pengelolaan Kehutanan

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Ketika berbicara masa depan pembangunan Sumber Daya Alam Hutan (SDAH) maka landasan pemikiran harus mulai dari masalah yang menyebabkan berpikir ke arah paradigma tersebut. Sejak tahun 1978 mulai dikenal istilah Forest for people, dengan maksud memberikan tekanan bahwa kenyataan sosial secara objektif perlu dipertimbangkan dalam pendayagunaan SDAH.

Dalam konteks Indonesia, kehutanan masyarakat diartikan sebagai sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu, komunitas, atau kelompok, pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan milik (individu/keluarga) untuk memenuhi kebutuhan individu/rumah tangga dan masyarakat, serta dapat diusahakan secara komersial dan non komersial. Pendekatan komersial dan non komersial akan mempengaruhi bentuk-bentuk teknologi, dan organisasi sosial pelaksana kehutanan masyarakat.

Pengertian kehutanan masyarakat tersebut akan berimplikasi kepada siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya. Kehutanan masyarakat yang dikelola oleh individu menempatkan individu sebagai penanggung jawab pengelolaan secara penuh. Jika ada kehutanan masyarakat (KM) dikelola oleh organisasi masyarakat maka peran dan tanggung jawab individu semakin kecil, dan yang bertanggung jawab lebih besar atas sistem pengelolaan adalah komunitas. Sementara itu, jika ada kegiatan “berwama” KM teryata sebagian besar tanggung jawab masih berada di tangan pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, maka semangat akan hilang dan slogan sosial kehutanan akan kehilangan makna. Kegiatan dengan semangat sosial kehutanan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah atau badan usaha milik pemerintah, sesungguhnya masih tidak dapat melepaskan diri dari kepentingan pemerintah. Apabila dibandingkan karakteristik antara pengelolaan hutan yang state based dengan community based (CF) maka akan segera terlihat berbagai perubahan paradigmatis.

Kebutuhan perubahan seperti apa yang diperlukan jika secara sungguh-sungguh perubahan manajemen hutan akan dilaksanakan dari basis negara menjadi basis komunitas (Community Forestry Paradigm). Adanya istilah-istilah yang akhir-akhir ini sangat sering disebut seperti Communit Based Forest Management (CBFM) atau Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat disebut sebagai Metodologi Paradigma Kehutanan Masyarakat. Contoh kehutanan masyarakat adalah hutan kemenyan, hutan adat khepong, hutan rakyat, hutan kampung, hutan kemasya¬rakatan (HKm), hutan adat dan hutan desa.

Tujuan paradigma kehutanan masyarakat adalah memposisikan organisasi masyarakat (termasuk individu) agar mampu melakukan pengelolaan atas sumber daya hutan yang menjadi wilayah kelolanya. Jika terletak di atas lahan milik atau komunal dan adat yang diakui oleh pemerintah, maka tidak ada masalah tenurial di dalamnya. Tetapi sebagian besar kasus di Indonesia justru terletak pada hak atas lahan hutan oleh masyarakat adat, yang sementara ini diklaim sebagai milik negara.

Dapat saja sementara ini dikatakan bahwa program PHBM milik Perhutani sebagai salah saw bentuk CF di Jawa, dan program HKm serta hutan adat sebagai salah satu bentuk kehutanan masyarakat di luar Jawa. Untuk itu eksistensi PHBM dan HKm serta hutan adat harus divalidasi oleh 20 butir karakteristik CF. Namun demikian perlu diingat bahwa PHBM dan HKm itu diharapkan bukan satu-satunya instrumen untuk mewujudkan paradigma CF di Jawa dan luar Jawa. Diharapkan Perhutani dan Dephut membuka diri juga terhadap altematif model atau metodologi lain yang hidup atau yang sudah ada di lapangan. Terlebih dari itu, Perhutani dan Dephut juga harus tetap membuka diri dan masuknya pemikiran otonomi pengelolaan SDAH pada tingkat pengelolaan bersama dengan pemerintah daerah. Komponen otonomi daerah belum masuk dan belum dipertimbangkan. Oleh karena itu salah satu tantangan yang harus diselesaikan adalah bagaimana paradigma CF mampu bersama-sama dengan politik lokal mendorong keberlanjutan fungsi hutan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di beberapa kabupaten, kalangan LSM sudah mulai mengembangkan berbagai pendekatan metodologi dalam konteks CF, yang berada di luar skema program PHBM Perhutani dan HKm.

Hutan merupakan salah satu sumber daya yang menjadi bagian dari sumber daya alam, sumber daya alam maka sangatlah tepat jika dilakukan upaya atau cara untuk memanfaatkan, memberdayagunakan, memelihara dan melestarikan kekayaan alam yang berupa hutan melalui program Pengelolaan Hutan, sehingga dalam efektivitas pengelolaan hutan dapat ditentukan dengan tiga perspektif pertanggung jawaban. Ketiga perspektif tersebut adalah; Perspektif efisiensi, perspektif kualitas, dan perspektif efektivitas.

Tujuan Pengelolaan Hutan yang tertuang dalam Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak tercantum secara ekplisit, Kondisi seperti ini memang seringkali di temui dalam mengevaluasi kebijakan publik. Seperti di katakan oleh Wibawa (1994) bahwa mengidentifikasi tujuan yang benar-benar ingin di capai oleh suatu kebijakan yang kabur, karena kebijakan adalah produk politik yang mengakomodasi beraneka ragam kepentingan.

Menanggapi persoalan agar evaluator dalam melakukan perburuan tujuan kebijakan adalah dengan mengkaji peraturan, dokumen resmi Pemerintah. Apabila dengan jalan itu belum juga didapat, maka evaluator dapat menanyakan secara langsung pada pembuat kebijakan dan administrator lapangan tehtang apa sesungguhnya yang diinginkan oleh program mereka.

Berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2002 tentang Tata hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan biaya pajak dan retribusi dari Pemanfaatan Hasil Hutan dan Kawasan Hutan dan memasukkannya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pendapatan Daerah. Berdasarkan hal tersebut di atas maka disimpulkan bahwa menjaring pendapatan Daerah melalui retribusi atau pajak Pemanfaatan hasil Hutan dan Kawasan Hutan merupakan tujuan dari Pengelolan Hutan.

Sepintas tujuan Pengelolaan hutan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan sesuatu yang kontradiktif dengan tujuan poin meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Namun jika kita berfikir lebih jauh, maka hal tersebut merupakan sesuatu yang rasional. Mengingat bahwa kebijakan publik pada hakekatnya merupakan produk kompromi yang merupakan hasil kesepakatan dari berbagai kepentingan stakeholders yang seringkali bertentangan satu sama lainnya.

Key factors yang paling berpengaruh dalam pencapaian efektivitas Pengelolaan Hutan secara umum dapat disebut stakeholders atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam skala lokal dan nasional. Mengacu pada konsep good governance dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam efektivitas Pengelolaan Hutan yang dibatasi stakeholders terdiri dari unsur-unsur yaitu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kehutanan, DPRD, masyarakat, para pemilik modal atau perusahaan (Kalangan Swasta).

John Bryson, Strategic Planning for Public and Non Profit Organization (A Guide to Stregthrning and Sustain Organization Achievement), San Fransisco, Jossey Bass Publisher, 2005.

Marilee Grindle, Politic and Policy Implementation in The World, Princenton University Press, New Jersey, 2000.

Miftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Mohtar Mas’oed, Politik Birokrasi dan Pembangunan, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2004.

San Afriana Awang, Politik Kehutanan Masyarakat, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2003.

Suhardjito, Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyarakat. Pustaka Kehutanan Masyarakat, Yogyakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000.

Wibawa Samodra, Evaluasi Kebijakan Publik, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1998.

William Hendricks, Bagaimana mengelola konflik: Petunjuk Praktis Untuk Manajemen Konflik Yang Efektif, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Iklan