Kriminologi

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Philipipe Nonet dan Philipe Selznick mengatakan bahwa Ilmu Hukum selalu memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagai disiplin ilmu. Hal ini tidak berarti bahwa teori hukum yang ada tidak mampu menjelaskan terhadap berbagai permasalahan dan realitas sosial, tetapi apabila melihat bagaimana hukum itu bekerja, maka harus dipahami bagaimana proses hukum itu terjadi, di mana hukum itu dibuat dalam sebuah masyarakat dan dalam kondisi yang bagaimana hukum tersebut dicetuskan.

Selanjutnya menjelaskan bahwa untuk membuat ilmu hukum menjadi lebih relevan dan lebih hidup, ialah dengan melakukan re-integrasi antara hukum, politik dan berbagai teori dalam ilmu sosial lainnya. Dalam tahapan ini, harus memperhatikan masalah-masalah hukum ditinjau dari sudut pandang ilmu pengetahuan sosial. Kemudian untuk memahami, mengajukan kerangka kerja dengan membandingkan masing-masing penalaran tersebut (penalaran dari bidang hukum dan penalaran dari bidang ilmu sosial yang di reintegrasikan) untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada. Ilmu sosial yang banyak membantu ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam upayanya melakukan pendekatan dan memahami sebuah perilaku yang menyimpang tidak lain adalah sosiologi dan kriminologi.

Dilihat dari sejarahnya kriminologi mengalami perkembangan perspektif pandangan dalam mempelajari objek studi kejahatan. Secara garis besar terdapat dua aliran atau paradigma yang ada dalam kriminologi dalam usahanya untuk menjelaskan kejahatan, yaitu spiritistik atau demonologik dan naturalistik. Pendekatan naturalistik ini membagi lagi menjadi tiga aliran yaitu klasik, positive dan kritis.

Aliran Penulisan Klasik dalam kriminologi berisikan sebagaimana pernah dikemukakan oleh Gibbon:”The core concets of the clasical frame of reference are hedonism and free will”. Lebih lanjut dikatakan bahwa “The conclusion from these premises was that criminals make deliberate, rational, hedonistically oriented decisions to engage in lawbreaking”. Hal senada juga dalam aliran klasik dalam memandang kejahatan dan penjahat dilihat semata-mata dari batasan undang-undang. Kejahatan didefinisikan sebagai setiap pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh UU pidana, penjahat adalah setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu dalam menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Oleh karena itu secara rasional tanggapan yang diberikan oleh masyarakat terhadap hal ini adalah meningkatnya kerugian yang harus dibayar dan menurunkan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agar orang-orang tidak memilih untuk melakukan kejahatan.

Sedangkan aliran pemikiran positif sangat bertolak belakang dengan aliran klasik, ide pengetahuannya bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia terbatas dalam arti sudah ditentukan sedangkan aliran klasik percaya pada kebebasan di dalam berkehendak. Faktor penentu tersebut baik berupa faktor biologik maupun cultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginannya dan intelegensinya, akan tetapi mahluk yang dibatasi atau ditentukan oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya. Implikasi terhadap kriminologi adalah bahwa para kriminolog yang positivistik menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai, dan mengarahkan pada aspek-aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari hubungan sebab akibat.

Perkembangan berikutnya adalah kriminologi kritis yang kemunculannya sesudah pemikiran kritis dari disiplin ilmu lain seperti politik, ekonomi, sosiologi dan filsafat. Dengan demikian secara etimologis sudah terdapat perbedaan antara paradigma aliran klasik, positive dan kritis dalam melihat kejahatan R. C. Kwant menyatakan: “Kata kritis berasal dari bahasa Yunani “kriein” artinya “memisahkan”, “memerinci”. Sehingga dapat dikatakan mempunyai sikap atau pemikiran yang kritis jika orang dapat membuat pemisahan, perincian antara yang bernilai dan yang bukan, arti dan bukan arti, baik dan jelek. Sehingga kritis adalah penilaian atas nilai”.

I.S. Susanto menggunakan istilah kritis dalam pengertian yang umum sebagai berikut: “Sebagai cara pandang yang lebih mengarahkan pada proses proses terbentuknya realitas sosial. Cara pandang ini akan digunakan dalam membahas, memahami dan mempertanyakan realitas sosial yang ada dalam kehidupan sehari hari, terutama dihubungkan dengan tujuan kehidupan masyarakat dan bernegara, yakni dalam mencapai masyarakat adil dan makmur sebagaimana tersurat dalam Pancasila dan UUD 1945”

Dengan perbedaan tentang tata cara studi ini khususnya dengan aliran klasik dan positif, maka dijumpai penyebutan yang beragam tentang terminologi kritis ini, misalnya J.E. Sahetapy memberi istilah kriminologi baru, kriminologi sosialis, kriminologi radikal, kriminologi sayap kiri atau kriminologi marxis.

Gwynn Nettler mengemukakan bahwa perbedaan paradigma antara kriminologi kritis dengan klasik dan positif terlihat dari proposisi yang mendasari aliran kriminologi tersebut yaitu antara lain: Situated ideas, critical philosophy, contra positivism, crime defined, unjust justice, human right denied dan liberation promised.

Dengan demikian upaya untuk menjelaskan kejahatan sifatnya lebih bersifat situasional (situated ideas), terkait dengan faktor-faktor waktu, dan juga berhubungan dengan faktor ekonomi. Critical philosophy dimaksudkan bahwa kriminologi kritis dalam usaha melihat dan menjelaskan perilaku jahat didasarkan pada filsafat phenomenologi yang berasumsi bahwa orang berpikir dalam konteks baik waktu maupun tempat, dengan demikian pasti ada lebih dari satu cara berfikir. Contra Positivism dimaksudkan bahwa kausal kriminologi kritis tidak puas dengan cara berpikir kausal yang dilakukan oleh kriminologi konvensional, yang sifatnya mekanistis. Oleh karena itu kejahatan menurut kriminologi kritis adalah dirumuskan oleh mereka yang berkuasa, sehingga menurut Gwynn Nettler “Crime is one of the word used to describe the wrongs we do ourselves and others”.

Fenomena kejahatan sebagai konstruksi sosial, yang berarti masyarakat mendefinisikan tindakan tertentu sebagai suatu kejahatan, maka orang-orang tertentu memenuhi batasan sebagai penjahat. Ini berarti bahwa kejahatan dan penjahat bukanlah fenomena yang berdiri sendiri yang dapat diidentifikasikan dan dipelajari secara obyektif oleh ilmuwan sosial.

Kriminologi kritis dalam memandang Sistem Peradilan Pidana (SPP) dalam aktivitasnya bersifat diskriminatif. Pada akhirnya kriminologi kritis berusaha atau menjanjikan kebebasan (liberation promished), dimana hak asas manusia merupakan batu pijakan utamanya dalam melihat keseluruhan persoalan baik proses kriminalisasi, sampai proses penegakan hukum.

Ian Taylor, pelopor dari new criminology, mengungkapkan bahwa pendekatan baru ini berusaha melakukan penelitian dan pemahaman ilmiah terhadap kejahatan dan diperlukan guna mengungkap: “The wider origins of the deviant act, immediate origin of the deviant act, the actual act, immediate origins of social reaction, wider origin of devian reaction, the outcome of the social reaction on deviant’s futher action, the nature of the deviant proccess as a whole”

Permasalahan mendasar atau akar yang lebih luas dari perilaku menyimpang dapat dijelaskan dengan melihat kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan perilaku menyimpang dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Di sisi lain kriminologi kritis juga berusaha untuk mengetahui faktor faktor pencetus langsung dari perilaku menyimpang (immediate origin of the deviant), sebagai akibat tanggapan, reaksi dan perwujudan tuntutan tuntutan struktural dalam pengertian bahwa manusia mungkin secara sadar memilih jalan menyimpang sebagai cara pemecahan masalah-masalah pertentangan. Disamping itu kriminologi kritis juga bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tindakan nyata dengan keyakinan pelaku (the actual act), antara rasionalitas optimum yang dipilih manusia dengan perilaku yang dikerjakan dalam kenyataan, oleh karena selalu terdapat hubungan antara pilihan individu dengan tindakan. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah pemahaman atas dinamika sosial yang melatar belakangi tindakan tindakan. Reaksi reaksi sosial (immediate origins of social reaction) yang dilakukan oleh orang orang, kelompok kelompok (penguasa) atau alat alat pengendalian sosial, terutama dengan menggunakan hukum pidana terhadap penyimpangan. Mempelajari akar yang luas daripada reaksi sosial terhadap pelaku (wider origin of deviant reaction). Reaksi pelaku atas reaksi sosial yang diberikan kepadanya (the outcome of the social reaction on deviant’s futher action). Serta mempelajari sifat dari proses peri1aku menyimpang secara keseluruhan (the nature of the deviant process as a whole) merupakan bidang kajian dari kriminologi kritis.

Kriminologi kritis dalam studinya tidak terhenti pada kejahatan sebagaimana telah ditentukan undang-undang (aliran klasik dan positiv) serta fenomenanya tetapi juga diarahkan pada proses pembuatan undang undang (kriminalisasi) yang merupakan salah satu (social control), maupun bekerjanya hukum. Kriminologi kritis tidak hanya mempelajari perilaku orang orang yang didefinisikan sebagai kejahatan, akan tetapi juga perilaku dari agen agen kontrol (aparat penegak hukum), disamping juga mempertanyakan dijadikannya tindakan tindakan tertentu sebagai kejahatan. Khusus terhadap UU studi kritis yang dapat dilakukan adalah terhadap perundang-undangan perlu dikaji tentang substansinya, yaitu seberapa jauh cacat yang dimilikinya, seperti kepentingan-kepentingan apa yang ada dibalik UU, siapa atau kelompok masyarakat mana yang akan memperoleh keuntungan/manfaat lebih besar dari pengaturan atau sebaliknya yang akan dirugikan, apakah UU tersebut sudah cukup adil, apakah sanksinya memadahi dan manusiawi, dan sebagainya.

Demikian juga terhadap penegak hukum menggunakan kriminologi kritis kiranya dapat diungkapkan kepentingan kepentingan, dan juga hal-hal yang melatarbelakanginya, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam interaksinya dengan pelanggar, korban serta masyarakat pada umumnya, sehingga menghasilkan penegakan hukum yang bersifat selektif. Sementara dimensi korban tentunya menyangkut persepsinya tentang apa yang dipandang sebagai kejahatan, kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak haknya.

Mencermati dari apa yang telah diuraikan tersebut diatas, kiranya dapat disimpulkan bahwa objek studi kriminologi, terutama kriminologi kritis pada dasarnya adalah sistem peradilan pidana itu sendiri. James M. Henslin dalam mempertimbangkan kejahatan sebagai suatu masalah sosial, maka harus melihat juga paling tidak aspek yang nyata yaitu sistem peradilan pidana. Dikemukakan pula bahwa “We cannot adequately understand crime as a social problem, however without examining the system that deals with it”.

Muladi mengatakan, bahwa sebagai suatu sistem, maka peradilan pidana dalam aktivitasnya tidaklah dapat dilihat sebagai deterministic system yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti, namun harus dilihat sebagai probabilistic system yang hasilnya secara tidak pasti tidak dapat diduga.

Alan Coffey mengatakan, supaya pendekatan konsep peradilan pidana sebagai suatu sistem dapat dilihat, maka digunakan tiga komponen utama yaitu input dari sistem, proses dan output, dan output yang merupakan hasil dari suatu proses sistem tersebut merupakan umpan balik terhadap keseluruhan sistem. Dalam konteks baik sebagai physical system itu berarti bahwa ia merupakan seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti gagasan gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.

Sedangkan menurut Gordon Davis, bahwa pemahaman pengertian system dalam hal ini harus dilihat dalam konteks baik sebagai physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada dalam ketergantungan.

Upaya memahami kejahatan dengan pendekatan kriminologi kritis pada dasarnya adalah melakukan studi terhadap peradilan sebagai suatu sistem, yang didalamnya banyak terkait institusi yang mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda namun antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya sangat terkait erat. Tentunya dalam hal ini melihat bagaimana sistem peradilan pidana tersebut melaksanakan peranan dan fungsinya, yang secara eksplisit maupun implisit berbagai ideologi, gagasan, serta kepentingan dalam merespon kejahatan sebagai masalah sosial dapat dilihat.

Kriminologi kritis ini secara relatif dapat dibedakan antara pendekatan interaksionis dan konflik. Interaksionis simbolik merupakan perspektif Chicago yang mempunyai konsep bahwa perilaku manusia itu bukan merupakan pembawaan dari lahir namun merupakan hasil atau produk lingkungan sosial.

Persoalan mendasar dalam interaksionis adalah bagaimanakah masyarakat itu membentuk seseorang, atau bagaimanakah individu tersebut menciptakan, mempertahankan dan mengubah masyarakat. Dalam konteks kriminologi maka pendekatan interaksionis berusaha untuk menentukan mengapa tindakan-tindakan dan orang-orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari ”persepsi” makna kejahatan yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan. Mereka juga mempelajari makna kejahatan yang dimiliki agen kontrol sosial. Dan orang orang yang beri batasan sebagai penjahat. Disamping itu juga dipelajari makna proses sosial yang dimiliki kelompok yang bersangkutan dalam mendefinisikan seseorang sebagai penjahat.

Menurut Weber ada realitas dibelakang struktur sosial yang makro, yang merupakan interaksi simbolik yang bermakna antara manusia. Oleh karena itu dalam penjelasan perilaku devian para interaksionis menekankan pada peranan dari makna (meaning). Goode mengemukakan tiga kunci pangkal tolak untuk para interaksionis yaitu; pertama orang beraksi berdasarkan makna (meaning). Kedua makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat (intimate others), dan ketiga makna terus menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain dan situasi. Gwyn Nettler menempatkan penyebab perilaku seseorang dalam intepretasi terhadap realitas.

Sebaliknya pendekatan konflik lebih memfokuskan studinya dalam mempertanyakan kekuasaan dalam mendefinisikan kejahatan. Menurut kriminologi konflik, orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatan dan bekerjanya hukum. Secara umum dikatakan bahwa mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar, mempunyai kedudukan yang labih baik (menguntungkan) dalam mendefinisikan perbuatan perbuatan yang bertentangan dengan nilai nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan.

Pandangan konflik bertolak pangkal dari anggapan-anggapan dasar bahwa konflik merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat, sehingga setiap masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir. Juga merupakan anggapan dasar bagi para penganut pendekatan konflik bahwa setiap unsur dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan untuk terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial, sedangkan setiap masyarakat terintregrasi karena dominasi oleh sekelompok orang-orang terhadap sekolompok orang-orang lain.

Konflik juga dapat terjadi adanya ketidak seimbangan (disequilibrium/imbalances) aspek-aspek yang ada dalam masyarakat atau antara kelompok-kelompok sosial atau antara keduanya yaitu antara kelompok sosial dengan aspek-aspek yang ada dalam masyarakat. Perbedaan dan ketidaksamaan tersebut dapat bersumber dari kekuasaan yang dimiliki, penguasaan sumber-sumber ekonomi, sehingga menurut James M. Haslin dari persepktif konflik ini, kejahatan merupakan ciri yang melekat dari masyarakat, mana setiap orang berkompetisi dalam memperoleh sumber atau barang yang langka dan terbatas.

Derivasi yang terkenal adalah teori labeling, Howard Becker dan Edwin Lemert pada dasarnya menyepakati bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat. Ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini akan menyebabkan masyarakat di sekitarnya memperhatikan terus menerus orang yang diberi label tersebut. Kedua, adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang lekatkan pada. dirinya, dan salah satu proses tersebut akan menjelaskan kejahatan dan menciptakan karir penjahat.

Becker melihat perilaku penyimpang (deviance) berpendapat: Social groups create deviance by making the rules whose infraction constitutes deviance, and by applying those rules to particular people and labeling them asoutsiders. From this point of view, deviance is not a quality of the actthe person commits, but rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an “offender”. The deviant is one to whome that label has successfully been aplied, deviant behaviour is, behaviour that people so label”.

Stanley Eitzen menyatakan bahwa kejahatan tersebut diciptakan dan dipertahankan pada tiga level yaitu: From this perspective (labeling) deviance is creted and sustained at three leves: (1) The first level is that of collective rule making. The rules of society created deviance, What is deviant varies from societ to society and from one period to onother within a society. (2) The second level of creatig and sustaining deviance is that of interpersonal relation. (3) Finally, there is the forma1 level of the organizational processing of deviants. Here the focus on the public and privar agencies that process the way ward, for examples; the courts, prisons, and mental hospital.

Edwin Lemert menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi sosial, di mana proses proses seseorang diasingkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya karir kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi di sekitar status status sebagai pelaku penyimpangan. Dalam kaitanya dengan hal ini Lemert memperkenalkan pembedaan utama antara penyimpangan primer (primary deviant) dan penyimpangan sekunder (Secunder deviant). Penyimpangan primer merupakan proses dengan mana cap (label) diberikan pada seseorang sedangkan penyimpanglan sekunder adalah reaksi seseorang terhadap label yang diberikan masyarakat terhadap dirinya.

Hal terpenting dalam usaha mengungkap kejahatan dengan pendekatan teori labeling ini adalah digunanya metode mengukur/mengetahui adanya kejahatan dengan menggunakan self report study yaitu melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap/tidak diketahui oleh pihak Polisi.

Abudusalam, R, Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polri, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Arief, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya, Bandung, 1998.

Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Arief, Barda Nawawi, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Universitas Diponegoro, Semarang 1994.

Arief, Barda Nawawi, Makalah Pada Seminar Nasional Polisi Indonesia III, Pusat Studi Kepolisian (PSK) FH Undip di Hotel Patrajasa, Semarang, 22-23 Oktober 1998.

Atmasasmita, Romli, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.

Duadji, Susno, Kenakalan dan Kriminalita Remaja Ditinjau dari Segi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, makalah pada Seminar Sehari Kenakalan dan Kriminalitas dikalangan Remaja/Generasi Muda yang diselenggarakan oleh PWI Cabang Yogyakarta, 26 April 1992.

E. Reasons, Charles, Social Thought and Structure, November 1997.

Hadiman, Kamus Istilah Polri, Dislitbang, Polri, Jakarta, 1987.

Hulsman, M.L.Hc., Sistim Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, Cetakan Pertama, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1984.

Ismail, Chaerudin, Kredibilitas dan Reputasi Arahan, Pidato, Ceramah Seri II Dispen Polda Jabar, Bandung, 1998.

Jacob, T., Pendidikan Menghadapi Masa Depan, makalah pada Seminar Sehari Pendidikan dan Transformasi Budaya di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 30 Juli 1990.

Kunarto, Etika Polisi , Cipta Unggul, Jakarta, 1997.

Kusumah, Mulyana W., Kenakalan Remaja Dalam Perspektif Kriminologi, Prisma No. 9, 1985.

Kusumah, Mulyana W, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Armico Bandung 1994.

Kusumah, Mulyana W, Kejahatan, Penjahat dan Reaksi Sosial, Alumni, Bandung, 1983.

Lamintang, PAF, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Bina Cipta, Bandung, 1986.

Muladi, Kapita Selekta Sistim Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995.

Moch. Anwar, Dading, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Bagian II) Alumni Bandung 1996.

Poernomo, Bambang., Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Prakoso, Joko, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegak Hukum, Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung 1983.

Reasons, Charles E., Social Thought & Social Structure: Competing parading ms in Criminology an Interdiciply journal, vol. 3 no 3 .

Reksodiputro, Boy Mardjono, KUHP Sistem Bejana Berhubungan, Forum Keadilan No. 26, Desember 1990.

Sahetapy, J.E., Kejahatan Kekerasa Suatu Pendekatan Interdisipliner, cetakan Pertama, Sinar jaya, Surabaya, 1983.

Sahetapy, J.E.,dan B. Mardjono Reksodiputro, SH, MA., Paradoks Dalam kriminologi, cetakan kedua, CV. Rajawali Pers, Jakarta, 1989.

Singgih, Tugas dan Wewenang Kejaksaan setelah Berlakunya UU No 5 Tahun 1991, Makalah Pada Temu Kaji Ilmiah Antar Praktisi Hukum Se Indonesia yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Ujung Pandan, 16-17 Desember 1991.

Soekanto, Soejono, dkk, Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tindakan Kriminologis, Bina Aksara, Jakarta, Desember 1987.

Soegandhi, R, KUHP Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

Sudarsono, Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Suproyoko, Unsur Kriminal Dalam Perkelahian Pelajar, Kedaulatan Rakyat, 21 Desember 1988.

Susilo, R, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995.

Vembriarto, St., Sosiologi Pendidikan, Andi Offset, Yogyakarta, 1990.

Wojowasito, S., Kamus Umum Lengkap Inggris Indonesia, Cetakan Pertama, Pengarang, Bandung, 1989.

Penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian, Karya Anda, Surabaya.

Undang-undang Bidang Pertanahan Kemananan (Hankam 1997), dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Iklan