LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan Sebagai Bentuk Perlingungan Hukum Bagi Nasabah Bank di Indonesia

9 tahun ago kesimpulan 0
(kesimpulan) Perkembangan dunia perbankan memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Setiap bank harus memiliki image yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perbankan yaitu meminjam dan menyimpan uang maupun memanfaatkan jasa perbankan lainnya.

Bank harus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan dana para nasabah sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah untuk memberikan kepercayaan yang penuh bagi bank dalam menyimpan dan mengelola dananya. Image suatu bank dalam masyarakat menentukan kualitas dari suatu bank. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank menurun maka akan mempengaruhi sistem perbankan itu sendiri. Para nasabah akan melakukan penarikan dananya secara besar-besaran (rush).

Pada tahun 1998 ketika krisis moneter melanda Indonesia, dunia perbankan seakan guncang karena dilikuidasinya 16 bank yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Sebelum krisis moneter perbankan Indonesia memang juga telah menghadapi masalah kredit bermasalah atau Non-Performing Loans yang memprihatinkan, yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil karena krisis moneter tersebut.

Untuk mengatasi krisis yang terjadi, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang “Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum“ dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang “Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat“. Pada saat terjadi likuidasi terhadap 16 bank, terjadi penarikan dana masyarakat yang jumlahnya cukup signifikan. Hal ini didorong karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia.

Sesungguhnya pada tahun 1992 telah diundangkan Undang-undang No.7 tentang Perbankan yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut dunia perbankan. Seiring dengan perkembangan dan permasalahan ekonomi yang semakin kompleks terutama setelah Indonesia dilanda krisis moneter maka pada tahun 1998 diubah dengan Undang-undang No.10. Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 10 November 1998. Perubahan undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh Undang-undang No.7 Tahun 1992 tersebut sudah tidak lagi memadai dalam perkembangan perekonomian nasional dan internasional. Sedangkan sumber-sumber hukum lainnya yang mendukung Undang-undang tersebut adalah antara lain berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi, Surat Edaran Bank Indonesia, dan peraturan pelaksana lainnya. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum formal adalah tempat di mana ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Secara umum hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang berlaku pada saat ini.

Bank-bank yang ada saat ini tetap berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Menjadi wewenang Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi bank-bank tersebut juga membina bank-bank yang bermasalah. Bank Indonesia tidak lagi menjadi bagian lembaga pemerintah tetapi secara operasional Bank Indonesia tetap berhubungan dengan pemerintah.

Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Februari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden mengesahkan pelaksanaan Undang-Undang RI No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang kemudian disingkat dengan LPS sebagai upaya untuk lebih menguatkan kondisi moneter pada saat itu. Salah satu isi dari undang-undang tersebut yaitu ketentuan tentang penjaminan simpanan nasabah seperti pada Pasal 10 yang menjelaskan simpanan nasabah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnnya yang dipersamakan dengan itu dijamin oleh LPS.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas.

Program penjaminan simpanan yang sangat luas lingkupnya memang telah terbukti menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetapi luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Pengelola bank menjadi kurang hati-hati dalam mengelola dana masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Dengan demikian program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang.

Pengertian asuransi simpanan sebenarnya berbeda dengan asuransi pada umumnya, ada dua perbedaan mendasar yaitu: Pertama, dalam asuransi simpanan ada tiga pihak yang menjadi subjek yaitu penyelenggara asuransi simpanan sebagai pihak penanggung, bank sebagai pihak tertanggung, dan nasabah bank sebagai pihak yang menerima manfaat penanggungan. Kedua, kewajiban membayar premi dan menerima penggantian kerugian. Pada asuransi yang wajib membayar premi adalah pihak yang berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan sedangkan dalam asuransi simpanan, premi dibayar oleh bank sedangkan yang berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugia adalah nasabah yaitu nasabah penyimpan.

Pentingnya untuk melindungi uang masyarakat yang disimpan di bank mulai disadari terutama setelah terjadinya krisis moneter yang dilanda Indonesia pada tahun 1998. Kemudian baru pada tahun 2004 pemerintah menyesahkan Undang-Undang No.24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS yang pada dasarnya suatu usaha untuk menjamin dan melindungi uang nasabah.

Pada tahun 1980, sistem penjamin simpanan baru diterapkan di 16 negara. Selama kurun waktu 20 tahun, penerapannya meningkat dalam kelipatan tiga kali menjadi 68 negara saat ini. Sistem ini diterapkan pada tahun 2004 di Indonesia maka menjadi negara yang ke 69 di dunia dan negara ke 10 di Asia. Dari 68 negara yang telah menerapkan sistem ini hampir separuh yaitu 32 negara berada di Eropa. Sisanya 36 negara terdistribusi di Afrika, Asia, Timur Tengah dan benua Amerika masing-masing 10, 9, 3, dan 14 negara.

Sistem ini diterapkan dengan skema yang bervariasi pada setiap negara diantaranya menyangkut sumber pembiayaan, penetapan premi yang menjadi pengelola, dan wajib tidaknya bank mengikutinya. Sejumlah 68 negara yang menerapkan sistem penjamin simpanan, 52 negara menerapkan sistem dengan sumber pembiayaan secara gabungan antara pembiayaan oleh bank dan pembiayaan dari publik atau negara. Cile merupakan satu-satunya negara yang menerapkan sistem penjaminan dengan sepenuhnya dibiayai oleh dana publik yang bersumber dari pajak yang diberlakukan pada seluruh rakyat. Delapan negara di Eropa dengan 7 negara lainnya malakukan pembiayaan secara privat dari bank yang menjadi anggota sistem ini.

Terdapat tiga skema yang menyangkut lembaga yang menjadi pengelola yaitu: 1) Skema di mana LPS dikelola oleh pemerintah melalui suatu badan tertentu; 2) LPS sepenuhnya dikelola oleh badan privat atau swasta; 3) LPS dikelola secara bersama oleh pemerintah dengan privat.

Distribusi dari 68 negara yang telah menerapkan sistem penjaminan simpanan berdasarkan tiga skema pengelolaanya seperti yang telah disebutkan adalah 33 negara menetapkan sistem penjaminan simpanan dengan lembaga yang dikelola oleh badan pemerintah.

Sebanyak 24 negara termasuk Amerika Serikat, Canada, dan Kamerun menyerahkan pergelolaan lembaga penjamin simpanan kepada gabungan pihak privat dan pemerintah. Selebihnya, 11 negara yang meliputi 8 negara Eropa, seperti Perancis, Jerman, Italia, dan Inggris melakukan pengelolaan lembaga penjamin simpanan yang sepenuhnya dilakukan oleh privat, yang merupakan kepemilikan bersama dari semua bank anggota sistem atau lembaga privat yang sepenuhnya tidak ada kaitannya dengan bank anggota sistem.

Skema sistem seperti yang telah dijelaskan di atas, menurut penelitian yang pernah dilakukan sangat menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan simpanan. Misalnya sistem penjamin simpanan yang di suatu negara menerapkan premi dengan berbasis risiko belum tentu berhasil diterapkan di negara lain. Di lihat dari perspektif fairness, seharusnya penerapan premi harus berbasis risiko, akan tetapi kenyataannya hanya 22 negara diantaranya Amerika Serikat yang menetapkan premi berbasis risiko, sedangkan sisanya 46 negara yang diantaranya banyak negara-negara maju seperti Perancis, Belanda, Inggris, Kanada, Austria, Jerman, dan Jepang masih menetapkan premi yang tidak berbasis risiko atau flat.

Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan.

Pada 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat.

Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, LPS, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya, dibentuk. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) seperti dimuat pada Pasal 4 UU LPS. No.4 Tahun 2004 yaitu: 1) Menjamin simpanan nasabah penyimpan. 2) Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya.

Deyuzar Syamsi, Prospek Bisnis Tanpa Uang Tunai, (Bank & Manajemen, No.53 Maret/April 2000, PT. Bank Negara Indonesia Tbk).

Fandy Tjiptono, Manajemen Jasa, (Yogyakarta; Penerbit Andi Offset, 1996).

Kansil, C.S.T, Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982).

Lembaga Kajian Hukum Ekonomi, Sejarah dan Perkembangan Perbankan Di Indonesia, (Jakarta: Bank Indonesia, 1990).

Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003).

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern: Buku Kesatu, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).

Murti Sumarni, Marketing Perbankan (Yogyakarta; Penerbit Liberty, 1997)

Philip Kotler, Dasar-Dasar Pemasaran Jasa, (Jakarta; Penerbit Erlangga, 1994).

Porwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Simorangkir, O.P, Pengantar Lembaga Keuangan, (Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia, 2004).

Sutan Remi Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1993).

Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1989).

Thomas Suyitno, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta: Gramedia, 1990).