Mahfud MD Usulkan Amandemen Pasal 24B UUD 1945 Tentang Pengawasan Komisi Yudisial (KY) Terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK)

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD mengusulkan perlu perubahan kelima terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 24B terkait pengawasan hakim konstitusi. Mahfud sangat risau sebab tak ada satu institusi pun yang mengawasi hakim

Mahfud, pada Rabu 19 Agustus 2009 di Jakarta, mengatakan bahwa MK adalah pengadilan politik. Sangat rentan terhadap kemungkinan terjadinya transaksi politik, bahkan transaksi uang. Mahfud mengaku tidak khawatir dengan hakim konstitusi periode sekarang. Hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini masih terjaga moralitas dan etiknya. Namun, ke depan, tiadanya pengawasan untuk hakim konstitusi akan sangat berbahaya. Semakin jauh dari titik sejarah, akan semakin sulit karena mereka bisa terkena erosi.

Sebelumnya, hakim konstitusi memang diawasi Komisi Yudisial (KY). Akan tetapi, dalam putusan MK terkait uji materi terhadap UU KY, kewenangan pengawasan terhadap hakim konstitusi itu dihapuskan. Terkait putusan itu, Mahfud menyatakan tak mungkin menghidupkan pengawasan KY hanya melalui peraturan setingkat UU. Satu-satunya jalan hanya mengubah Pasal 24B UUD 1945 dengan menyebutkan secara jelas maksud kata hakim yang diawasi KY, meliputi hakim konstitusi pula.

Usulan Mahfud tersebut disetujui Ketua KY, Busyro Muqoddas dan pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin. Namun, Irman mengingatkan, perlu dipastikan amandemen tidak memberikan kewenangan kepada KY untuk mengawasi putusan MK. Busyro menjelaskan, pengawasan yang dilakukan KY mencakup persoalan kode etik dan perilaku hakim. Mengenai pintu masuk pengawasan, hal itu dapat dibicarakan bersama apakah melalui putusan atau pedoman perilaku.

Selain pengawasan, Irman berharap perubahan kelima konstitusi juga menyelesaikan persoalan kewenangan uji materi (judicial review) yang saat ini masih terpisah. Uji materi peraturan di bawah UU ke Mahkamah Agung (MA). Uji materi UU terhadap UUD 1945 di tangan MK. Kewenangan uji materi ke depan harus disatukan di MK agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Misalnya, ketentuan UU dibatalkan, tetapi aturan di bawahnya masih hidup. Masih terdapat persoalan lain yang membutuhkan penyelesaian, misalnya kekuasaan legislatif yang tak memberikan kedudukan setara kepada DPR dan DPD (Kompas, Ketua MK Usulkan Perubahan Konstitusi, Jumat 21 Agustus 2009)