Mahkamah Konstitusi (MK) Tolak Gugatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

9 tahun ago kesimpulan 0

Nomor putusan : 108-109/PHPU.B-VII/2009
Perkara : Perselisihan hasil pemilu calon presiden dan wakil presiden
Pemohon I : Jusuf Kalla dan Wiranto
Pemohon II : Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto
Termohon : Komisi Pemilihan Umum

Pertimbangan Kualitatif:

  1. Bantuan IFES yang dinilai sebagai campur tangan pihak asing. Masih sebatas dugaan atau sinyalemen yang tidak didukung oleh bukti yang meyakinkan.
  2. Penghapusan atau pengurangan TPS. Pemohon I dan pemohon II tidak dapat membuktikan bahwa dengan dikuranginya jumlah TPS menyebabkan hilangnya suara pemilih.
  3. Daftar Pemilih Tetap. Secara formal termohon telah melakukan pelanggaran prosedur dan berlaku tidak profesional.
  4. Pelanggaran Pemilu lainnya. Tidak terjadi pelanggaran pemilu yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat berakibat pemilu kehilangan keabsahannya.

Pertimbangan Kuantitatif: Penggelembungan suara dan Pengurangan suara.

  1. Telah terjadi beberapa kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPU, tetapi kesalahankesalahan tersebut bukanlah merupakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.
  2. Tidak ditemukan bukti-bukti yang cukup, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk menyatakan hasil Pilpres 2009 adalah cacat hukum dan tidak sah.
  3. Pilpres 2009 adalah sah dengan catatan bahwa semua pelanggaran yang terjadi yang belum diproses secara hukum dapat diproses lebih lanjut melalui peradilan umum.

Amar Putusan

  1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima.
  2. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II untuk seluruhnya.

Pemilu Sah Dengan Catatan

Mahkamah Konstitusi mengakui, secara kualitatif, Pemilu Presiden 2009 masih banyak mengandung kelemahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak profesional. Namun, hal itu tidak membuat pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) 8 Juli lalu cacat hukum dan tidak sah. Meski terjadi pelanggaran dan kecurangan, itu bersifat prosedural dan administratif. Mahkamah Konstitusi (MK) tak melihat adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang membuat pilpres perlu diulang.

Hakim konstitusi Mohammad Alim, Rabu 12 Agustus 2009 mengatakan, untuk menegakkan keadilan substantif yang mendasari keputusan hukum, sekaligus demi kemanfaatan bagi masyarakat dan negara, MK harus menyatakan, Pemilu Presiden dan Wapres 2009 adalah sah dengan catatan, semua pelanggaran yang terjadi yang belum diproses secara hukum dapat diproses lebih lanjut melalui peradilan umum.

Rabu, MK di Jakarta menolak gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan tim hukum pasangan calon presiden-wapres M Jusuf Kalla-Wiranto dan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. Mahfud MD, seusai pembacaan putusan, mengatakan bahwa dalam pendapat hukumnya, MK menyoroti KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang terkesan lemah dan mudah dipengaruhi berbagai tekanan publik dari peserta pemilu. KPU terkesan kurang kompeten, kurang profesional, serta kurang menjaga citra independensi dan netralitasnya. Oleh sebab itu, MK merekomendasikan agar ke depan hati-hati memilih anggota KPU.

KPU juga mendapatkan kritik terkait penggunaan jaksa pengacara negara sebagai kuasa hukum dan penerimaan bantuan asing, khususnya dari International Foundation for Electoral System. Menurut MK, hal itu perlu dipertimbangkan kembali karena menimbulkan dugaan adanya intervensi dari asing dan netralitas KPU kurang terjaga. MK juga menyoroti kelemahan Undang-Undang Pemilu Presiden terkait penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai syarat penyusunan daftar pemilih. Hal itu tak bisa dilaksanakan mengingat administrasi kependudukan belum tertib.

Tidak Terbukti

MK dalam pertimbangannya menyatakan, kedua pemohon tak bisa membuktikan terjadinya pelanggaran kualitatif dan kuantitatif seperti yang didalilkan. Dalil penggelembungan suara, sebesar 25,3 juta seperti ditudingkan tim hukum JK-Wiranto atau 28,6 juta suara seperti ditudingkan tim hukum Megawati-Prabowo, juga tidak terbukti. Soal kisruh daftar pemilih tetap (DPT) yang didalilkan pemohon, terdapat sekitar 25 juta NIK ganda dan bermasalah, menurut Mahfud, MK hanya menemukan NIK bermasalah dalam soft copy DPT yang diserahkan pemohon sejumlah 3,6 juta. Jumlah itu total di seluruh Indonesia. Itu pun tidak digunakan penyelenggara pemilu.

MK mengakui, sebenarnya ingin memberi pelajaran pada penyelenggara pemilu, misalnya dengan memerintahkan pemilu ulang. Tetapi jika tidak ada bukti, bagaimana bisa meyakinkan hakim lain. MK mengakui terjadinya kesalahan prosedur yang dilakukan KPU, tetapi kesalahan itu bukanlah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kesalahan KPU bersifat teknis administratif yang bisa ditoleransi dan justru dilakukan untuk memenuhi tuntutan kontestan (Kompas, MK Nilai KPU Tidak Profesional, Kamis 13 Agustus 2009)

Iklan