Mahkamah Konstitusi (MK) Tolak Permohonan Uji Materi Pasal 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, bahwa pasal penghasutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 160, tidak bertentangan dengan konstitusi. MK menolak membatalkan ketentuan pasal tersebut karena substansi norma dalam pasal penghasutan masih relevan dan dibutuhkan. Hanya saja, Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tafsir baru terkait penerapan Pasal 160 tersebut. MK menyatakan, pasal tersebut merupakan delik material dan bukan lagi delik formal seperti yang selama ini diterapkan.

Dalam putusan MK yang dibacakan pada Rabu 22 Juli 2009, permohonan uji materi Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), diajukan oleh Rizal Ramli, Ketua Komite Bangkit Indonesia yang juga tersangka kasus penghasutan. Rizal Ramli diduga menghasut sehingga mengakibatkan tindakan anarki dalam unjuk rasa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Mei 2008.

Pemohon mendalilkan, pasal tersebut karena dianggap bersifat sangat lentur sehingga penerapannya bergantung interpretasi penguasa. Hal ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum pidana. Pada zaman kolonial Belanda, pasal ini banyak digunakan untuk menjerat tokoh pergerakan, sementara pascakolonial pemerintah sering menggunakannya untuk menjerat orang yang berpemikiran kritis.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa substansi norma yang terkandung dalam Pasal 160 masih sejalan dengan prinsip negara hukum. Norma itu memuat prinsip universal yang tidak mungkin dinegasikan oleh negara yang menjunjung tinggi hukum. Pasal ini ingin melindungi masyarakat dari perbuatan menghasut melakukan perbuatan pidana atau kekerasan terhadap penguasa umum.

Ahli politik Daniel Dhakidae dan ahli hukum JE Sahetapy berpendapat bahwa Pasal 160 merupakan upaya melanggengkan kekuasaan kolonial serta memotong hak-hak rakyat. Namun, menurut MK, meski warisan kolonial, substansi yang terkandung bersifat universal. (Kompas, KUHP Pasal Penghasutan Konstitusional, Kamis 23 Juli 2009)

Pasal 160 (KUHP)

Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.