Mengembalikan Lagi Kewenangan Komisi Yudisial (KY) Untuk Menumpas Mafia Peradilan Di Mahkamah Agung (MA)

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Pemerintahan ke depan perlu mempertegas komitmen untuk memberantas korupsi di masyarakat dan menumpas mafia peradilan, terutama di Mahkamah Agung. Salah satu langkahnya dengan mengembalikan lagi kewenangan Komisi Yudisial (KY) seperti pada saat ide awal pembentukannya.

Dalam diskusi yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia di Jakarta, Rabu 22 Juli 2009, yang bertema “Mungkinkah Mahkamah Agung Bebas Mafia Peradilan?” Pengamat hukum tata negara, Dr Irman Putra Sidin mengatakan bahwa presiden dan partai politik harus merampungkan persoalan Komisi Yudisial dan memberikan senjata ampuh untuk bekerja mengawasi hakim agung. KY ke depan diharapkan fokus kerjanya pada hakim agung. Jika fokusnya jelas dan hanya pada hakim agung, KY akan mempunyai prestise yang hasil kerjanya bisa punya pengaruh pada hakim-hakim yang tingkatannya di bawah hakim agung. KY memang perlu terus diadvokasi agar punya kewenangan yang lebih baik.

Saat ini, banyak lembaga pengawasan lembaga peradilan, tetapi tidak banyak yang bekerja. Bahkan, lembaga pengawasan seperti lembaga kode etik internal terkesan sering menjadi lembaga proteksi pelaku internal dari desakan pihak luar. Anggota Komisi III DPR, Gayus Lumbuun menekankan bahwa untuk menghasilkan hakim agung yang baik memang harus dimulai dari proses rekruitmennya. Proses hakim agung bukanlah proses seperti orang mencari kerja, tetapi harus melihat komitmennya terhadap rasa keadilan masyarakat dan jejak rekam perilakunya.

Direktur Eksekutif Legal Resourch Center, Uli Parulian, mengatakan, bahwa masih kuatnya solidaritas korps hakim membuat pemberantasan mafia peradilan makin sulit ditegakkan. Solidaritas yang tidak pada tempatnya sering kali membuat mereka tutup mata dan mulut atas peristiwa yang diketahuinya. Kuatnya solidaritas korps, pengawasan yang tidak efektif dan tidak transparan, serta kesadaran masyarakat yang rendah membuat mafia peradilan di MA sulit diberantas.

Soekotjo dari KY yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan, meskipun kewenangannya belum penuh, tetap KY berusaha melakukan perbaikan lembaga peradilan. Pihaknya sudah menyelesaikan tugas sesuai kewenangan dan membuat 28 rekomendasi, yang semuanya tidak ditanggapi. Inilah yang terjadi. Sementara, Juru bicara Komite Advokasi Suara Rakyat, Adhie Massardi, mengatakan, perjuangan membersihkan MA dari mafia peradilan hanya bisa dilakukan dari atas. (Kompas, Kembalikan Kewenangan Komisi Yudisial, Kamis 23 Juli 2008)

Iklan