Motif Pemerintah di Balik Rancangan Undang Undang Rahasia Negara atau RUU RN

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Seluruh elemen masyarakat sipil diminta waspada terhadap kemungkinan disahkannya Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara (RUU RN) sebelum masa pemerintahan atau masa kerja legislatif periode tahun 2004-2009 berakhir.

Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Djoko Susilo menanyakan masih banyak kalangan masyarakat sipil, seperti media massa, jurnalis, organisasi profesi wartawan, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), bersikap adem ayem. Jangan sampai setelah ada kasus seperti Prita, publik baru terbelalak dan terkaget-kaget, lalu mengajukan penolakan keras. Padahal saat UU ITE diproses tidak ada orang yang memerhatikan sehingga aturan tersebut bisa dengan mudah lolos.

Masyarakat harus lebih berhati-hati mengingat ada banyak pasal dalam RUU Rahasia Negara (RN) yang pada praktiknya nanti akan lebih membebani subyek hukum, dalam hal ini masyarakat, ketimbang pemerintah. Dalam sejumlah pasal dimungkinkan seseorang atau korporasi dijatuhi hukuman pidana atau denda berat lantaran sekadar menerima atau memperoleh sesuatu yang dikategorikan rahasia negara. Seperti halnya wartawan atau media massa, dengan hanya mendapatkan informasi berkategori rahasia negara saja, tanpa perlu mempublikasikannya, bisa dipidana dengan RUU RN. Namun, pengelola rahasia negara malah hampir tidak akan kena masalah.

Wakil Ketua Dewan Pers, Leo Batubara membenarkan bahaya memberikan “cek kosong” kepada pemerintah, terkait peraturan pemerintah untuk melaksanakan RUU RN jika nanti disahkan. Kalangan pers sebetulnya sangat kaya pengalaman jika berurusan dengan pemerintah dalam kasus seperti ini. Pada masa Orde Baru, dalam UU Pokok Pers tidak ada yang namanya bredel. Akan tetapi, dalam PP atau Peraturan Menteri, SIUPP bisa dicabut. Hal serupa bisa juga terjadi pada RUU RN, di mana keberadaan aturan perundang-undangan menjadi tidak berdaya dan justru dilemahkan oleh sebuah PP. Dengan alasan itulah, Dewan Pers menolak UU Pokok Pers diatur lebih lanjut melalui PP. (1)

Di lain pihak, Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara mengaku sangat optimistis proses pembahasan RUU tersebut bisa tuntas sebelum masa kerja DPR periode tahun 2004-2009 berakhir per 1 Oktober 2009. Anggota Fraksi Partai Demokrat, Guntur Sasono mengatakan bahwa masalah keterbatasan waktu pembahasan, juga menguatnya keberatan elemen masyarakat sipil terhadap RUU Rahasia Negara, harus dilihat sebagai tantangan yang harus diselesaikan. Purnawirawan TNI tersebut mempersilakan jika memang masih ada elemen masyarakat sipil yang keberatan atau bahkan menolak terhadap RUU RN. Namun, pihaknya akan tetap menyelesaikan proses pembahasannya.

Deputi Direktur Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi Agus Sudibyo mengatakan bahwa pasal-pasal krusial dalam RUU RN seperti Pasal 6 yang mengatur jenis rahasia negara, yang dalam DIM RUU RN tercantum dalam Poin 62 hingga Poin 132 (sebanyak 70 poin) tidak ada satu pun yang dimasukkan ke dalam pembahasan di panitia kerja. Juga tidak ada satu pun pasal yang mengatur uji konsekuensi dan kepentingan publik. Hal itu berarti perahasiaan sesuatu menjadi rahasia negara menjadi murni didasari interpretasi dan mencerminkan kepentingan birokrasi. Berdasarkan DIM RUU RN, aturan tentang ketentuan pidana, seperti tercantum dalam Bab IX RUU RN atau meliputi delapan pasal, yaitu Pasal 42-49, sangat beragam dengan ancaman hukuman, baik pidana maupun denda yang berat. Ancaman pidana tersebut tidak hanya dapat dijatuhkan ke individu, melainkan juga korporasi. (2)

Sejumlah kalangan sipil menyatakan sangat khawatir, pemerintah dan DPR terburu-buru mengesahkan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Baik pemerintah maupun DPR harus menjelaskan sekaligus meyakinkan bahwa aturan perundang-undangan tersebut tidak akan memicu persoalan baru di masa mendatang.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Andi Widjojanto memprediksi akan ada banyak persoalan yang akan muncul di masa mendatang ketika aturan UU tersebut diterapkan dengan banyak perselisihan dan sengketa tarik-menarik birokrasi, baik antar lembaga negara maupun dengan masyarakat. Secara alamiah, pemerintah akan selalu berupaya menutup atau memberikan informasi sesedikit mungkin. Keberadaan RUU Rahasia Negara akan semakin memperkuat hal tersebut.

Kuatnya upaya pemerintah mengegolkan aturan sekaligus menunjukkan kuatnya penolakan mereka atas aturan tentang keterbukaan informasi publik. Argumen pemerintah selama ini, yang menyatakan keberadaan aturan perundang-undangan tentang rahasia negara justru bertujuan mencegah penyelewengan, masih terlalu sumir dan perlu diperjelas lebih lanjut ke masyarakat. Misalnya, transparan tentang banyak hal, mulai dari kenapa sesuatu ditetapkan sebagai rahasia negara, soal masa retensi (berlakunya status rahasia), bagaimana dan siapa mengelola rahasia negara tersebut, dan dari mana anggarannya.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers, Hendrayana mendesak pemerintah dan DPR agar tidak terburu-buru memaksakan pengesahan RUU Rahasia Negara mengingat potensi persoalan dan penolakan yang akan terjadi. UU RN hanya akan semakin membahayakan hak masyarakat dalam mengakses informasi publik dan juga dapat merusak atau membatasi aturan tentang kebebasan pers. Kalau tetap akan disahkan dan nanti memunculkan persoalan, pers bersama kalangan elemen masyarakat sipil lain akan mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Konstitusi. (3)

Kompas, ”Publik Harus Waspada: Jangan Sampai Kontroversi UU ITE Terulang Pada RUU RN”, Selasa 30 Juni 2009.
Kompas, ”RUU Tuntas September: Pasal-Pasal Krusial Tak Masuk Panitia Kerja”, Rabu 1 Juli 2009.
Kompas, ”Jangan Buru-Buru: RUU Rahasia Negara Sensitif”, Senin 29 Juni 2009.

Iklan