Narapidana Teroris dan Koruptor Tidak Layak Mendapat Remisi

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Pemerintah harus konsisten memerangi tindak pidana terorisme dan korupsi. Pemberian remisi untuk narapidana terorisme dan korupsi dalam rangka HUT ke-64 Kemerdekaan RI oleh Departemen Hukum dan HAM terus menuai kecaman. Remisi tersebut dinilai tidak tepat mengingat dampak yang sangat besar ditimbulkan dua jenis kejahatan tersebut. Menkum dan HAM Andi Mattalatta berkilah bahwa pemberian remisi tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.28/2006.

Namun, pemberian remisi tersebut dianggap aneh di tengah semangat menjadikan terorisme dan korupsi sebagai musuh bersama. Terlebih diberikan sebagai kado istimewa HUT Kemerdekaan RI. Ini sama dengan mengecilkan makna kemerdekaan. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim Zuhdi, di Jakarta, Selasa 18 Agustus 2009, mendesak PP yang menyebabkan terpidana kasus korupsi dan teroris bisa mendapatkan remisi harus dicabut.

Korupsi dan terorisme termasuk extraordinary crime yang hukumannya harus maksimal. Kalau remisi diberikan kepada koruptor, buat apa ada hukuman berat bagi mereka. Kalau dapat remisi terus, cepat bebasnya. Buat apa ada aturan keras seperti UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah harus mencabut PP No.28/2006 itu. Kalau pemerintahnya tidak mengerti juga, nanti ICW akan uji materi ke MA. Pemerintah bisa menunda penggunaan PP tersebut. Menurut mantan Hakim Agung Benjamin Mangkoedilaga, terorisme dan korupsi adalah masalah yang luar biasa. PP itu bisa dikesampingkan dulu. Kalau keadaan sudah biasa atau normal, bisa diberlakukan lagi.

Sebelumnya, Depkum dan HAM memberikan remisi terhadap tujuh napi terorisme. Namun, dari remisi ini sebenarnya dua napi, yakni Lilik Purnomo dan Hasanuddin, tidak memenuhi syarat remisi karena mereka belum menjalani 1/3 masa hukuman. Pakar hukum UI, Rudi Satriyo, menyatakan bahwa pemberian remisi yang tak sesuai aturan harus dicabut. Selain itu, harus diselidiki kenapa bisa turun remisi itu.

Konsistensi sikap tegas pemerintah dibutuhkan untuk memberantas aksi terorisme dan korupsi. Karena itu, pemerintah jangan menoleransi para pelakunya dengan diskon pengurangan masa tahanan. Pakar hukum pidana Universitas Andalas, Ismanyah, mengatakan bahwa faktor sosiologis mesti ikut dipertimbangkan. Harus dipertimbangkan tingkat ketakutan masyarakat akibat tindakan teroris (Media Indonesia, Teroris dan Koruptor Tidak Layak Dapat Remisi, Rabu 19 Agustus 2009)

Penerima Remisi Kasus Korupsi

Andrian Pandelaki Lumowa (Vonis = 15 tahun / Remisi= -5 bulan)
Freddy Santoso (Vonis = 4 / Remisi= -2)
Marudin Saur M (Vonis = 4 / Remisi= -2)
Dedy Suwarsono (Vonis = 4 / Remisi= -2)
Asep Hartiyoman (Vonis = 2 / Remisi= -2)
Sugiono Prasojo (Vonis = 3 / Remisi= -2)
Baso Amiruddin (Vonis = 5 / Remisi= -2)
Abdul Chalik Saleh (Vonis = 3 / Remisi= -2)
Taswin Zein (Vonis = 4 / Remisi= -2)
Ferry Sutanto (Vonis = 8 / Remisi= -2)
Abdul Salam (Vonis = 4,5 / Remisi= -2)

Penerima Remisi Kasus Terorisme

Ahmad Rafiq Ridho (Vonis = 8 / Remisi= -3)
Ismail (Vonis = 12 / Remisi= -5)
Lilik Purnomo (Vonis = 14 / Remisi= -4)
Syaiful Bahri (Vonis = 10 / Remisi= -5)
Arifin alias Apin (Vonis = 2 / Remisi= -2 / Bebas)

Peraturan Pemerintah (PP) RI No 28/2006 Pasal 34 ayat 3

Bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotik, dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berkelakuan baik; dan
b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.

Iklan