Panitia Anggaran DPRD Jateng Minta Manajemen Bank Jateng Dievaluasi

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) DPRD Jawa Tengah meminta rencana pemberian tambahan modal Rp51,056 miliar kepada Bank (BPD) Jateng dirasionalisasi. Dewan menganggap bahwa tawaran investasi Bank Jateng ke pemrov tidak menarik, karena Bank Jateng yang bersifat monopolis dan menguasai hampir semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya membuat tawaran yang lebih menjanjikan.

Anggota Panitia Anggaran (PA) DPRD Jateng, Abdul Fikri Faqih mengatakan, pemprov harus merasionalisasi rencana pemberian modal tersebut kepada Bank Jateng, karena tawaran ersebut tidak rasional. Kalau menjanjikan kenaikan pendapatan Rp1 miliar dengan meminta tambahan investasi Rp 51 miliar jelas tidak rasional. Sebagai contoh, jika dana Rp51,056 miliar tersebut dimasukkan ke bank dengan disertai 1 persen bunga per bulan, maka dana Rp50,056 tersebut sudah bisa menghasilkan Rp500 juta. Jika APBD Perubahan 2009 digedok Agustus, maka diperoleh Rp2 miliar. Diperkirakan rasionalisasi penambahan modal cukup hanya Rp 2 miliar saja.

Dana lebih baik digunakan untuk kepentingan lain seperti dialokasikan bagi penerapan Perda Jamkesda dan bantuan desa yang diberikan gubernur. Logikanya kalau ingin menggaet investasi dari luar harus menawarkan sesuatu yang menarik, sedangkan tawaran dari Bank Jateng sangat kecil sekali. Terlebih Bank Jateng sangat monopolis dan menguasai semua PNS disertai perputaran uang di seluruh kabupaten/kota. Selain itu nasabah Bank Jateng juga tidak spekulatif. Non Payment Loan (NPL) atau kredit macetnya juga kurang dari 1 persen. Sedangkan ukuran NPL maksimal 5 persen. Jika Bank Jateng angkanya di bawah 1 persen, keuntungannya seharusnya bisa lebih besar.

Panitia Anggaran DPRD Jateng meminta manajemen Bank Jateng dievaluasi kinerjanya. Terlebih kinerja bank tersebut dianggap kurang baik di mata Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena terlambat membayar jasa giro. (Radar Semarang, Minta Rasionalisasi Modal Bank Jateng, Sabtu 11 Juli 2009)

Iklan