Pasal Karet Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 dan 311 tentang Pencemaran Nama Baik

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 310 dan 311 tentang Pencemaran Nama Baik disusun pada zaman Belanda dan keadaan sekarang sudah berbeda dari saat pasal tersebut dibuat. Bahkan, pasal-pasal tersebut tak tertutup kemungkinan untuk dihapuskan. Tidak tertutup kemungkinan akan dihapus, tentu dari Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia), supaya tidak menyulitkan hakim dalam penerapan kasus-kasus yang demikian, demikian kata Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 dan 311 tentang Pencemaran Nama Baik merupakan pasal karet peninggalan Belanda, membuat orang tidak nyaman, bisa dipanjangpendekkan. Berbagai desakan agar pasal pencemaran nama baik dalam KUHP maupun undang-undang lain dihapus semakin mencuat. Desakan itu menguat setelah kasus Prita Mulyasari disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang. Prita didakwa mencemarkan nama baik dokter dan Rumah Sakit Omni International Alam Sutra, Tangerang, karena menulis e-mail berisi pengalamannya selama dirawat di rumah sakit tersebut.

Desakan pencabutan disampaikan antara lain, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBEI). Menurut kedua lembaga ini, ketentuan pencemaran nama baik dapat disalahgunakan untuk membungkam sikap kritis masyarakat. Dakwaan pencemaran nama baik juga membuat sejumlah orang harus berurusan dengan pengadilan. Fifi Tanang dan Khoo Seng Seng, keduanya penulis surat pembaca di media massa, harus berhadapan dengan PT Duta Pertiwi. Awal Mei 2009, Fifi Tanang divonis enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun. Sedangkan Khoo Seng Seng dituntut dengan hukuman satu tahun penjara.

Undang-undang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana yang dilakukan Prita dengan menulis lewat e-mail. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun. Hakim harus hati-hati, apalagi menyangkut HAM, kebebasan berpendapat. Jangan menganggap dengan mudah ada penghinaan.

Untuk menghilangkan pasal pencemaran nama baik, menurut Anggara (Koordinator Divisi Hak Asasi Manusia), ada dua hal yang bisa ditempuh. Pertama, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mencabut pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Kedua, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran agar hakim tidak menggunakan pasal terse-but. Hal ini dikarenakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diharapkan lagil karena mereka tetap mempertahankan pasal tersebut. Sementara itu Margiono (Koordinator Advokasi AJI), menyatakan penghapusan pasal pencemaran nama baik bisa dilakukan melalui revisi KUHP, namun prosesnya lama.

Kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra Tangerang

Dunia maya mengubah wajah dunia, e-mail hingga Facebook menjadi sarana untuk menciptakan masyarakat madani. Namun, di Indonesia, ibu muda bernama Prita Mulyasari (32) justru dipenjara karena curhat melalui e-mail. Prita adalah satu dari sekian juta orang Indonesia yang memiliki kesadaran berinteraksi di dunia maya, namun justru menjerumuskan Prita ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Wanita Tangerang, Banten. Sejak 13 Mei 2009, ibu dua anak balita sekaligus karyawan dibui selama tiga minggu. Awal sengketa hukum dari e-mail pribadi yang dikirim pada 15 Agustus 2008 berisi keluhan Prita atas layanan di Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra, Serpong Tangerang.

E-mail pribadi tersebut antara lain menceritakan pengalaman Prita yang merasa tidak mendapatkan informasi pasti atas pelayanan medis di RS Omni Internasional. Pada 7 Agustus 2008 pukul 20.30, Prita masuk UGD RS Omni Internasional, dengan keluhan sakit panas selama tiga hari. Ada beda informasi mengenai hasil tes laboratorium. Prita malah mengalami bengkak di tangan, muka, dan mata dan tidak sembuh setelah dirawat empat hari. Akhirnya keluarga memaksa segera dipindahkan, di sebuah rumah sakit di Bintaro.

Prita didakwa telah merusak nama baik dan dijerat pasal berlapis, yaitu Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman 1,4 tahun penjara, Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik secara tertulis dengan ancaman 4 tahun penjara, serta Pasal 27 Ayat 3 UU ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp.6 miliar.

Pada 11 Mei 2009, Pengadilan Negeri Tangerang memenangkan gugatan RS Omni. Putusan perdata menyatakan Prita terbukti melakukan perbuatan hukum yang merugikan RS Omni. Hakim memutuskan Prita membayar kerugian materiil sebesar Rp.161 juta sebagai pengganti uang klarifikasi di koran nasional dan Rp 100 juta untuk kerugian imateriil. Prita, warga Vila Melati, Serpong, Tangerang, mengajukan banding.(1)

Pada 4 Juni 2009, Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan yang mendampingi Megawati Soekarno Putri menelepon Wakil Ketua Mahkamah Agung Abdul Kadir Mappong untuk membebaskan Prita. Mappong pun langsung memerintahkan Ketua PN Tangerang untuk membebaskan Prita sekalipun penetapan itu tanpa melewati sidang. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah meminta PN Tangerang untuk segera membebaskan Prita. Kasus Prita juga menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kemelut hukum antara Prita Mulyasari Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra mendapat sorotan tajam dari masyarakat, sekitar 70.000 warga yang bergabung dalam Causes in Facebook.com bertajuk ”Dukungan bagi Ibu Prita Mulyasari” serta dari para Blogger. Meski mendapat perhatian dari berbagai kalangan publik dan pemerintah, RS Omni tetap enggan mencabut gugatan.(2).

Sejumlah Kasus Hukum Terkait Surat Pembaca dan E-mail

13 Mei 2005, Revrisond Baswir, pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, dilaporkan ke Mapolda Yogyakarta atas tuduhan mencemarkan nama baik SCTV lewat tulisannya dalam mills internet. Revrisond kemudian meminta maaf kepada SCTV dan SCTV mencabut pengaduannya.

14 Juli 2008, Anggota DPR dari PAN, Alvin Lie, melaporkan kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Iwan Piliang terhadap dirinya lewat tulisan di mills internet.

16 November 2008, Erick Adriansjah, broker di PT Bahana Securities, ditahan polisi atas dugaan pencemaran nama baik lewat e-mail yang menyebutkan lima bank mengalami kesulitan likuiditas.

18 April 2008, PN Jakarta Utara menghukum Pan Esther membayar ganti rugi sebesar Rp.1 miliar kepada PT Duta Pertiwi karena terbukti bersalah mencemarkan nama baik PT Duta Pertiwi lewat tulisan di rubrik surat pembaca. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menerima permohonan banding dan membatalkan denda Rp 1 miliar.

14 Mei 2009, Fifi Tanang, Ketua Perhimpunan Penghuni Apartemen Mangga Dua Court, Jakarta, divonis hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun oleh PN Jakarta SeIatan dalam kasus pencemaran nama baik PT Duta Pertiwi melalui surat pembaca.

3 Juni 2009, Prita Mulyasari dibebaskan dari tahanan dan berstatus tahanan kota setelah mendekam selama 20 hari di LP Wanita Tangerang dalam kasus pencemaran nama baik RS Omni Internasional Alam Sutera Tangerang melalui tulisan di milis Internet. Sidang kasus pidananya sedang berjalan.

4 Juni 2009, Khoe Seng Seng dan Kwie Meng Luan alias Wenny dijatuhi hukuman pidana masing-masing 1 tahun penjara oleh PN Jakarta Timur dalam kasus pencemaran nama baik lewat tulisan di rubrik surat pembaca.

Sumber:

  1. UU ITE dan Kemelut Hukum Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional Alam Sutra (http://www.kesimpulan.co.cc/2009/06/uu-ite-dan-kemelut-hukum-prita.html)
  2. Koran Tempo, 6 Juni 2009, MA: Pasal Pencemaran Nama Baik Bisa Dihapus
  3. Kompas, 6 Juni 2009, Sejumlah Kasus Hukum Terkait Surat Pembaca dan Email