Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Franchise

10 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Franchise senantiasa terkait pemberian hak untuk menggunakan dan atau memanfaatkan Hak Kekayaan Intelektual tertentu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk: 1) Merek, baik yang meliputi merek dagang maupun merek jasa, ataupun indikasi asal (indication of origin) tertentu; dan 2) Suatu bentuk format, formula, ciri khas, metode, tata cara, prosedur, sistem dan lain sebagainya yang bersifat khas yang terkait dengan, dan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap output atau produk yang dihasilkan dan selanjutnya dijual, diserahkan atau diperdagangkan dengan mempergunakan merek dagang, merek jasa atau indikasi asal tersebut di atas, yang dinamakan dengan Rahasia Dagang.

Yang dimaksud dengan hak milik intelektual (intelectual property right) juga disebut hak milik immaterial adalah hak milik yang tercipta berdasarkan atau hadir dari karya, kreasi, daya fikir atau inteletualita seseorang, dengan perkataan lain hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari intelektualita seseorang. Hak milik intelekual secara umum dapat dikelompokkan yaitu:

Hak merek

Rumusan tentang franchising, merupakan konsep bisnis yang berkaitan dengan hak paten, hak merek, hak cipta, dan desain produk industri. Dengan adanya perjanjian franchise mengakibatkan adanya pemberian hak untuk menggunakan sistem franchise yang bersangkutan.

Hak merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang merek yang menyatakan bahwa suatu merek dianggap sah apabila merek tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Merek. Barang siapa yang pertama yang mendaftarkan, dialah yang berhak atas merek, dan secara eksklusif (exclusive) dia dapat memakai merek tersebut, sedang pihak lain tidak boleh memakainya, kecuali dengan izin. Tanpa pendaftaran tidak ada hak atas merek, inilah terdapat lebih banyak kepastian. Hal ini tersimpul dalam pasal 3 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa pemilik merek yang terdaftar dalam daftar merek umum untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek itu atau memberi izin kepada seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

Jelas bahwa penekanan terletak pada pendaftaran yang menimbulkan hak atas merek dan bukan pada pemakaian pertama. Perlu pula diperhatikan Pasal 4 Undang-Undang No.15 Tahun2001: “(1) Merek hanya didaftar atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik”. Perlu dijelaskan bahwa pemakaian merek berbeda dengan kepemilikan merek. Kepemilikan merek dapat diperoleh dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang. (Menurut pasal 41 ayat 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2001).

Pemakaian merek dapat dilakukan oleh pemilik sendiri, maupun oleh orang lain dengan izin pemilik merek. Izin ini dapat melalui lisensi atau franchise. Apabila diasumsikan bahwa esensial franchise itu adalah perjanjian pemberian lisensi, sesuailah dengan azas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Oleh karena itu ketentuan-ketentuan lesensi yang terdapat dalam undang-undang tentang merek dapat diterapkan pada perjanjian franchise (franchising). Pemberian lisensi kepada orang lain dilakukan dengan perjanjian untuk menggunakan mereknya baik untuk sebagian ataupun seluruhnya jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Artinya tidak setiap orang boleh memakai merek orang lain tanpa izin pemilik merek yang bersangkutan. Apabila seseorang memakai merek orang lain tanpa izin pemilik merek maka pemilik merek dapat menuntut pemakai merek tanpa izin itu. Termasuk merek dalam franchise. Tuntutan itu dapat dilakukan berdasarkan hukum perdata maupun pidana. Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 72 sampai dengan pasal 76 dan pasal 81 sampai pasal Undang-Undang Merek (Undang-Undang No.19 Tahun 1992).

Inti yang penting dari pasal-pasal tersebut adalah:

Pasal 72 ayat (1): Pemilik terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang menggunakan mereknya. yang mempunyai persamaan baik pada pokoknya atau pada keseluruhannya secara tanpa hak, berupa permintaan ganti rugi dan penghentian pemakaian merek tersebut.

Pasal 76: Hak mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Bab ini (maksudnya Bab VIII tentang gugatan ganti rugi, yang diawali pasal 72) tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tindak pidana dibidang merek.

Adapun ketentuan pidana yang dapat dituntutkan pada pemakai merek orang lain tanpa hak (izin pemilik) adalah:

Pasal 81: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan akan diperdagangkan. dipidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 82: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 83: Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan 82 adalah kejahatan.

Pasal 84: Setiap orang yang memperdagangkan barang atau jasa tersebut menggunakan ayat (1) merek terdaftar milik orang lain secara tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau dan denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Ayat (2): Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Hak Paten (Undang-Undang No.6 Tahun 1986).

Paten adalah hak khusus yang dibenkan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang tehnologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 ayat 1). Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu dibidang tehnologi yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Paten).

Dari Pasal 1 angka 2 UUP dapat disimpulkan bahwa penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa: 1) Proses produksi, atau 2) Hasil produksi, atau 3) Penyempurnaan proses produksi, atau 4) Penyempurnaan hasil produksi, atau 5) Pengembangan proses produksi, atau 6) Pengembangan hasil produksi.

Suatu paten bila dialihkan kepada pihak penerima maka pengalihan itu harus dilakukan secara tertulis. Jika dilakukan dengan perjanjian harus dengan akta notaris. Dan wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum. Apabila dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan maka pengalihan itu tidak sah dan tidak berlaku (Pasal 73 Undang-Undang Paten).

Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila ada orang lain memakai, melaksanakan paten milik orang lain yaitu pemakaian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari paten, maka perbuatannya itu tidak sah karena itu dapat dituntut. Pengalihan pemilihan paten baik seluruhnya atau sebagian dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Pelanggaran terhadap paten dapat dituntut secara perdata dan pidana. Setiap orang yang menggunakan paten tanpa izin pemegang hak paten, dapat dituntut oleh pemegang (pemilik) hak paten berupa ganti rugi dan penyerahan kepadanya seluruh atau sebagian dari paten itu (Pasal 121 dan Pasal 122 Undang-Undang Paten). Disamping itu dapat juga dituntut secara pidana bagi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakkan sebagai membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberikan paten, menggunakan proses produksi yang diberikan paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya. Tindak pidana ini merupakan perbuatan kejahatan. (Hal ini tersimpul dalam pasal 126 s/d pasal 129 Undang-Undang Paten).

Hak Cipta

Fungsi hak cipta dapat dilihat dari ketentuan pasal 2 UUHC 2002, hak cipta adalah hak ekslusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun hak cipta itu merupakan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh penciptanya atau pemegang hak cipta, penggunaan atau pemanfaatanya hendaknya berfungsi sosial, karena ada pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur dalam UUHC 2002. Dengan kata lain, hasil karya cipta atau ciptaan bukan saja hanya dinikmati oleh penciptanya saja tetapi juga dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna disamping nilai moral dan ekonomis. Hak dari ciptaan dapat beralih pada orang lain melalui lima cara, yaitu: warisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara, dan perjanjian yang harus dilakukan dengan akta, mengenai wewenang yang disebut dalam akta. (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta).

Setiap orang yang mempergunakan ciptaan orang lain tanpa izin pencipta dapat dituduh sebagai perbuatan kejahatan dan ditindak dengan ketentuan pidana, seperti tersebut dalam Pasal 44 yaitu: Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengadakan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan seterusnya.

Selain menyangkut Hak Milik Intelektual, terhadap perjanjian franchise masih terdapat lagi ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan franchise tersebut.

Iklan