Pembangkangan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip Kapada Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo Minta Tumbal Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Soemarmo HS

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Wali Kota Semarang, Sukawi Sutarip didesak mengklarifikasi langkahnya mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) Soemarmo HS kepada Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Pemprov Jawa tenggah masih menganggap pencopotan Soemarmo ilegal dan tidak sah. Perintah bagi Sukawi untuk menghadap Gubernur Bibit disampaikan Sekda Jateng Hadi Prabowo pada Jumat 31 Juli 2009. Sebelumnya, Kamis 30 Juli 2009 sore, Hadi telah mengirimkan Surat bernomor 821/2499/Rhs kepada Sukawi. Isinya, memerintahkan wali kota melakukan klarifikasi kepada gubernur.

Pemprov memberikan kesempatan bagi Sukawi untuk memberi penjelasan sebelum Gubernur Bibit mengambil sikap atas langkah ngawur wali kota tersebut. Sukawi dianggap telah salah dasar hukum pemberhentian Soemarmo. Acuan hukum pencopotan Soemarmo adalah Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2003 (PP 9/2003). Padahal aturan tersebut telah menginduk Undang-Undang No.22 Tahun 2003 (UU 2/2003) tentang Pemerintahan Daerah dan sudah direvisi menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 (UU 32/2004). Penggunaan PP tidak bisa dibenarkan sehingga pemberhentian itu dianggap ilegal. Kalau sudah direvisi, penggunaan aturan itu jadi cacat. Muncul pertanyaan, siapa yang memberi masukan penggunaan peraturan tersebut.

Lagal? Atau Ilegal?

Pemberhentian Soemarmo sebagai sekda menuai pro-kontra seputar keabsahannya. Wakil Wali Kota Mahfudz Ali mengatakan sah, merujuk pasal 21 PP Nomor 9 tahun 2003 yang menyatakan bupati/wali kota memiliki kewenangan untuk memberhentikan sekda. Sementara Sekda Jateng Hadi Prabowo menganggap tidak sah karena melanggar pasal 32 ayat 2 UU No 32 tahun 2004.

Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Djunaedi mendukung pernyataan Mahfudz Ali. Menurutnya, dalam PP Nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS, wali kota memiliki kewenangan untuk memberhentikan sekda. Meski demikian, aturan tersebut tidak sekadar dipakai dalam satu pasal saja. Sebab, dalam PP itu juga masih ada pasal-pasal lanjutan yang mengatur pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS. Yang dikhawatirkan dampak lanjutan dari pemberhentian tersebut. Sebab tindakan pemberhentian itu dapat memicu polemik internal birokrasi.

Anggota DPRD Kota Semarang Fris Dwi Yulianto menyatakan, kepala daerah memiliki kewenangan memberhentikan sekda, hal itu sesuai PP 9 tahun 2003. Namun demikian, masalah tersebut sangat memprihatinkan. Kalau dianalisa bisa saja ada muatan politisnya. Tapi ini kembali lagi kepada kewenangan kepala daerah atas pemberhentian ini. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro (Undip), Arief Hidayat, mendukung penilaian Sekda Hadi Prabowo. Langkah Wali Kota Semarang mencopot Sekda Soemarmo HS merupakan bentuk pembangkangan terhadap gubernur. Mestinya wali kota paham tentang prosedur hukum yang berlaku seperti diatur dalam UU No.32 tahun 2004 tentang penggantian jabatan sekretaris daerah.

Penunjukan Harini Krisniati sebagai Plt Sekda Kota Semarang justru akan memunculkan masalah baru. Sebab penunjukan itu akan mengancam legalitas produk hukum yang dikeluarkan oleh sekda baru. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Hasyim Asy’ari menilai, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pejabat daerah yang pengangkatannya tidak sesuai peraturan, maka keputusannya dinilai ilegal. Aturan pemberhentian dan pengangkatan seorang pejabat sekretaris daerah (sekda) kabupaten/kota harus mengacu pada UU No.32/2004. Dalam aturan itu disebutkan, kewenangan siapa yang menduduki top level PNS kabupaten/kota ada di tangan gubernur atas usulan bupati/wali kota. Gubernur tidak mengeluarkan keputusan pergantian maupun penunjukan sekda baru. Berarti sekda lama masih diakui. Kalau tiba-tiba muncul pejabat barru, apakah itu Plt, berarti ada pelanggaran UU No.32/2004 sehingga tidak sah. Kalau demikian, jabatan itu tidak berdasarkan undang-undang, sehingga produk hukum yang dikeluarkannya jadi illegal.

Dengan tidak adanya kewenangan bagi Plt Sekda Kota Semarang, maka dilarang membuat keputusan termasuk penggunaan anggaran. Kalau sampai ada tanda tangan untuk penggunaan anggaran, bisa masuk kategori penyalahgunaan wewenang dan bisa disebut tindakan korupsi. Inilah yang disebut memunculkan masalah baru.

Adanya gesekan bupati/wali kota dengan pejabat sekda, memang kerap terjadi di daerah. Kasus seperti di Kota Semarang ini juga pernah terjadi di Demak. Saat itu Sekda Tafta Zani, kata Hasyim, diganti oleh Plt atas keputusan Bupati Endang Setyaningdyah. Pakar hukum tata negara Undip lainnya Untung Dwi Hananto menilai, kebijakan Wali Kota Semarang itu adalah bentuk “perlawanan” terhadap Gubemur Bibit Waluyo. Sudah pasti Wali kota dan orang-orang di sekitarnya tahu aturan mainnya. Tapi kenapa pengangkatannya seperti dipaksakan, padahal undang-undang sudah jelas mengaturnya.

Sukawi Sutarip Vs Soemarmo HS = Setali Tiga Uang

Jargon yang sangat populer dalam politik, tak ada kawan dan lawan yang abadi. Menurut Lord Palmerston, seorang negarawan Inggris pada abad XIX, dalam politik hanya terdapat kepentingan yang abadi. Ketika Wali Kota, Sukawi Sutarip mencopot Soemarmo HS dari posisi Sekda, Kamis 30 Juli 2009, jargon politik paling populer itu seperti menemukan konteksnya. Sekalipun Sekda merupakan jabatan karier atau nonpolitis, tapi dalam penetapan atau pencopotannya kental dengan nuansa politis.

Sejak lama, hubungan Sukawi Sutarip – Soemarmo terbaca sebagai relasi patron-klien yang harmonis. Bahkan, ada yang menyebut, Soemarmo adalah anak emas Sukawi. Fakta menunjukkan, karier Soemarmo cukup mengalami penanjakan yang signifikan selama masa pemerintahan Sukawi. Posisi puncak sebagai pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga menjadi pimpinan birokrasi diraihnya pada periode pertama kepemimpinan Sukawi.

Dalam banyak kesempatan, Sukawi juga memberikan kepercayaan besar pada Soemarmo. Soemarmo yang dipercaya Sukawi untuk merealisasikan mimpi besar Semarang Pesona Asia (SPA) pada 2007. Pada perhelatan akbar itu, Soemarmo menjadi ketua organizing committee SPA. Dalam ranah lain, Soemarmo tercatat sebagai Ketua Harian PSIS, yang Sukawi menjabat sebagai ketua umumnya. Kolaborasi Sukawi-Soemarmo memiliki peran besar dalam mengalirkan dana miliaran rupiah dari APBD ke PSIS selama 10 tahun. Posisi Soemarmo sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Semarang, berpengaruh signifikan pada konteks itu. Termasuk, ketika Pemkot bemiat mengakuisisi PSIS, lewat pembelian saham PT Mahesa Jenar senilai Rp 20 miliar. Tapi, kehidupan adalah roda yang berputar. Kini “kebersamaan itu telah pudar”, Sukawi telah memberhentikan Soemarmo, dengan menunjuk Harini Krisniati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda.

Sukawi Sutarip

Dasar Hukum:
PP No.9/2003, Permendagri No.5/2003, SK Wali Kota No.821.2/165

Dasar Pertimbangan
1. Hubungan Sekda dan Wali Kota Semarang tidak harmonis
2. Soemamo tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya

Tindakan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo

1. Langgar UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. PP No.9/2003 menginduk UU No.22/2003 yang direvisi UU.32/2004
3. Keluarkan Surat 821/2499/Rhs perihal permintaan klarifikasi
4. Lapor Mendagri

Radar Semarang, Pemprov Hanya Akui Soemarmo, Sabtu 1 Agustus 2009.
Suara Merdeka, Kebijakan Plt Sekda Kota Semarang Ilegal, Sabtu 1 Agustus 2009.
Semarang Metro, Pilih Sekda Depan atau Sekda Belakang, Sabtu 1 Agustus 2009.

Iklan