Pemerintah dan Pemerintahan

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Pamudji menjelaskan bahwa pemerintahan dalam arti Iuas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan negara (tujuan nasional). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara.

Dalam konteks hukum administrasi Prayudi Atmosudirjo membedakan antara pemerintahan yang dijalankan oleh (Pejabat) Pemerintah, dan Administrasi (negara) yang dijalankan oleh pejabat administrasi (negara) oleh karena (Pejabat) Pemerintah selalu merangkap sebagai Administrator Negara atau sebagai (Pejabat) Administrasi (negara). Seorang pejabat berkedudukan sebagai pemerintah bilamana mempunyai wewenang pemerintahan dan sedang menjalankan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan adalah fungsi politik, dan pemerintahan berarti sama dengan penegakan (handhaving) dan/atau penggunaan (aanwending) dari wibawa (gezag) dan atau kekuasaan (yacht) negara.

Selanjutnya dikatakan bahwa Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintah (regeringbesluit) yang bersifat strategis, atau ketentuan-ketentuan umum (algemene bepalingen), dan melalui tindakan-tindakan pemerintahan (regeringsmaatregelen) yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara, dan kekuasaan negara. Keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintahan tidak ditujukan kepada tertentu, namun selalu bersifat aturan umum (algemene regel), policy atau prinsip. Kemudian ditegaskan pula bahwa keputusan pemerintah tidak dapat dilawan oleh warga masyarakat karena tidak mengenai seseorang secara langsung. Namun bilamana telah menginjak tahap penyelenggaraan (realisasi), maka pejabat tersebut mengubah posisinya menjadi administrator negara yang bersikap melayani dan menangani (handling) orang per orang beserta kasus-kasus mereka. Jadi keputusan atau tindakan atau dilawan oleh warga masyarakat itu adalah keputusan atau tindakan pejabat atau badan administrasi negara yang mengandung kekurangan, kesalahan, atau kekeliruan.

Dalam kepustakaan Inggris dijumpai kata “government” yang sering diartikan baik sebagai “pemerintah” ataupun sebagai “pemerintahan”. Menurut Black’s Law Dictionary, Government, from the Latin Gubernacultun, signifies the instrument, the helm, whereby the ship to which the state was compared, was guided on its course by their “gubernator” or helmsman, and agency of state distinguished as it must be in accurate thought from its scheme and machinary of government. In US, Government consists, of the executive, legislative, and judicial branches in addition to administrative agencies. (Selanjutnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “executive” adalah “as distinguished ,from the legislative and judicial departments (i.e branches) of government, the executive departments is that which is changed with the detail of carrying the laws into effect and securing their due observance”.

Memahami apa yang terkandung di dalam UUD 1945 beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya disebut dengan pemerintah dan pemerintahan. Pada UUD 1945 dalam bagian Pembukaan Alinea IV dikatakan “Kemudian dariapada itu untuk membentuk pemerintah negara Indonesia yang…”. Kata ”pemerintah” dalam kalimat yang terdapat dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 ini jelas dimaksudkan adalah keseluruhan alat-alat kelengkapan negara sesudah amandemen UUD 1945 telah menambah dan mengurangi beberapa lembaga negara sebelumnya, dengan komposisi yang ada terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Sedangkan di bagian Batang Tubuh ditemukan istilah ”pemerintahan” yang terdapat dalam judul Bab III, yakni Kekuasaan Pemerintahan Negara. Adapun isi Bab III (Pasal 3 s/d Pasal 15) hanya mengatur kekuasaan lembaga kepresidenan, dan tidak mengatur lembaga-lembaga negara lainnya. Ini artinya adalah bahwa yang memegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan itu adalah Presiden, yang dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden (Pasal 4 ayat 1) dan para menteri (Pasal 17).

Kemudian dalam Bab VI istilah ”Pemerintahan” dipergunakan lagi sebagai judul bab tersebut, yakni Pemerintahan Daerah. Apabila dilihat dari Pasal 18 bab ini temyata ada pemerintah untuk mengatur tentang susunan pemerintahan daerah dengan undang-undang, yakni undang-undang yang mengatur susunan (struktur organisasi atau kelembagaan) pemerintahan daerah beserta dengan segala fugsi, tugas, wewenang, dan urusannya.

UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai undang-undang organik (pelaksanaan) dari Pasal 18 tersebut yang kini berlaku, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ”Pemerintah” yang merupakan nama lain dari ”Pemerintah Pusat” adalah perangkat Negara Kesatuan RI yang terdiri dari Presiden beserta para menteri (Pasal 1 butir a). Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif (Pasal I butir b). Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi (Pasal 1 huruf d). Jadi berdasarkan No.22 Tahun 1999 tersebut yang dimaksud dengan Pemerintah (baik Pusat maupun Daerah) adalah lembaga/institusi/struktur, jabatan yang memegang kekuasaan eksekutif. Sedangkan yang dimaksud dengan ”pemerintahan” adalah proses, fungsi, kegiatan, penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh badan eksekutif dan juga oleh badan legislatif.

Dengan demikian dapat kiranya disimpulkan bahwa pengertian “pemerintah” dapat diartikan luas dan sempit. Pemerintah dalam arti luas adalah yang organ-organ kenegaraan yang pada pasal perubahan UUD 1945 terdiri dari MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Sedangkan ”Pemerintah” dalam sempit adalah Presiden beserta jajaran/aparatur yang berada pada lingkup kekuasaan eksekutif. Singkatnya “Pemerintah” itu adalah suatu institusi, organ, badan, lcmbaga, struktur, atau susunan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Pemerintahan” adalah berkenaan dengan sistem, fungsi, cara, perbuatan, kegiatan, kegiatan atau tindakan memerintab yang dilakukan atau diselenggarakan atau dilaksanakan oleh Pemerintah.

Bangir Manan, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1997.

Black’s Law Dictionary, Fith Edition, Henry Campbell Black, St. Pail Minn West Publishing Co. 1979.

C.F. Strong, Modern Political Constitutions, ELBS Edition First Published, 1966.

Pamudji, Perbandingan Pemerintahan, Bina Aksara, Cetakan Ketiga, 1988.

Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia, Indonesia, Cetakan Kesembilan, Jakarta, 1988.

Iklan