Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No 51/2008 tentang PPh atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Pemerintah menetapkan tarif Pajak Penghasilan atau PPh dan prosedur penerapannya bagi sektor jasa konstruksi sebesar 3 persen dan berlaku sejak 1 Agustus 2008. Penetapan tersebut mengakhiri ketidakpastian yang selama ini selalu menyulitkan. Dengan penetapan tersebut, para pengusaha tidak lagi kesulitan memperhitungkan laba dan biaya operasionalnya.

Dirjen Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution, mengatakan perhitungan pajak pelaku usaha jasa konstruksi menjadi jelas, bukan dimulai 1 Januari 2008, tetapi sejak ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru. Peraturan baru yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan PP No 51/2008 tentang PPh atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi. Dalam PP tersebut ditetapkan tarif 3 persen berlaku untuk penghasilan yang dihimpun setelah 1 Agustus 2008.

PPh jasa konstruksi ditetapkan menjadi 3 persen atas omzet dan bersifat final. Sebelumnya, PPh sektor konstruksi ditetapkan tidak final. Ini menimbulkan penuh ketidakpastian, merugikan pengusaha, dan membuat penerimaan negara lebih rendah dibanding potensinya. Pada periode 1995-1998, tarif PPh jasa konstruksi ditetapkan 2 persen. Namun, pemerintah menilai terlalu rendah sehingga diubah menjadi 3 persen. PPh 2 persen tersebut sempat dihentikan penagihannya pada masa krisis ekonomi 1998.

Penetapan tarif final diberlakukan karena Ditjen Pajak kesulitan menetapkan jumlah penagihan yang tepat sesuai kondisi rill jasa konstruksi. Hal ini terjadi pada sebagian besar perusahaan jasa konstruksi, yang berdasarkan catatan Ditjen Pajak jumlahnya mencapai 95.000 unit. Data Departemen Pekerjan Umum menunjukkan, nilai kontrak jasa konstruksi nasional pada 2008 bisa mencapai Rp.170 triliun. Nilai kontrak tersebut didapat dari proyek pemerintah senilai Rp.76,5 triliun dan swasta Rp.93,5 triliun. Dengan PPh sebesar 3 persen, perolehan pajak dari sektor ini diperkirakan akan meningkat (Sumber: Kompas, ” PPh Diterapkan Per 1 Agustus 2008”, Sabtu 13 Juni 2009).

Iklan