Perseorangan Dapat mencalonkan Diri Saat Bursa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen pada 2010

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Bursa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen pada 2010 mendatang dipastikan akan ramai, karena selain kandidat dari parpol, calon perseorangan atau independen bisa mencalonkan diri. Syaratnya, calon perseorangan harus memiliki dukungan minimal 3 persen dari jumlah penduduk Kebumen. Sesuai UU nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, setiap calon perseorangan harus memiliki dukungan minimal 3 persen dari jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk Kabupaten Kebumen berkisar 1,2 juta jiwa, maka seorang calon perseorangan tersebut, minimal memiliki dukungan dari 36.000 jiwa.

Ketua KPU Kebumen Teguh Pumomo SH Mhum, pada hari Jumat 24 Juli 2009, mengatakan bahwa dukungan 3 persen dari jumlah penduduk harus tersebar merata di 26 kecamatan dan 460 desa yang ada di Kebumen, dukungan dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Prinsipnya dukungan itu harus murni berasal dari masyarakat Kebumen yang sudah memiliki hak pilih, bukan anggota partai, PNS atau anggota badan penyelenggara pemilu, seperti KPPS, PPS, PPK, Panwas dan KPU. Mengenai jumlah penduduk Kebumen, KPU dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data kependudukan yang paling baru.

Mekanismenya, calon perseorangan menyerahkan bukti dukungan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di setiap desa. Selanjutnya akan diverifikasi di tingkat PPK sebelum diserahkan ke KPU. Syarat dukungan calon independen harus diserahkan sebelum pendaftaran, jadi bukan mendaftarkan diri lebih dulu. Format dukungan diatur dengan Peraturan KPU nomor 15 tahun 2008.

Calon independen tidak boleh main-main, karena sesuai aturan, jika mengundurkan diri dari pencalonan, calon independen akan didenda Rp20 miliar. Calon independen juga dikenai sanksi tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk selamanya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sementara untuk Parpol yang akan mengajukan calon bupati dan wakil bupati harus memenuhi persyaratan perolehan minimal 15 persen dari jumlah kursi DPRD atau 15 persen dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD (Radar Semarang, Perseorangan Bisa Nyalon Bupati, Sabtu 25 Juli 2009)

Iklan