Persidangan 10 Anak di Pengadilan Negeri Tangerang Diangap Salahi Norma Universal dan Cacat Hukum

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Persidangan 10 anak laki-laki yang masih berstatus pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, yang dituduh main judi “Macan Buram” (sejenis permainan dengan menggunakan uang koin), kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa 21 Juli 2009. Sidang yang diharapkan dilaksanakan secara maraton dan selesai dengan vonis bebas murni pada hari itu juga, menjadi berlarut-larut karena jaksa tidak menyiapkan tuntutan. Jadwal persidangan terpaksa tertunda hingga Senin 27 Juli 2009, dengan agenda tuntutan dan akan dilanjutkan dengan pembelaan dan vonis.

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Ratna Pudyaningtyas berlangsung di ruang persidangan anak HR Purwoto Ganda Subrata, SH. Seperti sidang pertama, Senin 13 Juli 2009, sidang ini tertutup untuk umum. Para hakim, jaksa, dan pengacara juga tidak memakai jubah saat bersidang, melainkan berbaju safari. Ketika memasuki ruang sidang, Sar, Ba, Rs, Dh, Rh, Ro, Ms, If, Tk, dan Df, semuanya warga Desa Rawa Rengas, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang dan Cengkareng, Jakarta Barat, harus memakai topeng buatan sendiri. Namun, topeng terbuat dari bahan kardus dengan pengait dari karet gelang itu dilepas ketika sidang akan dimulai.

Anak-anak yang berusia antara 12 tahun dan 16 tahun tersebut didampingi orangtuanya, penasihat hukum, antara lain Christine Tambunan dari Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, dan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait. Namun, KPAI yang menyatakan akan ikut dalam pembelaan ke-10 anak itu tidak hadir dalam sidang. Jaksa Rizki Diniarti mendakwa ke-10 anak itu telah bermain judi dengan taruhan Rp1.000 per anak di kawasan bandara pada 29 Mei 2009. Mereka bermain lempar koin dan ditangkap di telapak tangan untuk ditebak sisi mata uang koin pecahan Rp500 mana yang berada di atas. Aparat dari Polres Metro Bandara Soekarno-Hatta menangkap mereka untuk dibawa ke polres.

Sekretaris Jenderal Komnas Anak, Arist Merdeka Sirait, mengatakan kondisi ini mengecewakan karena sidang menjadi berlarut-larut dengan alasan jaksa sibuk merayakan HUT Kejaksaan, membuat nasib anak-anak terkatung-katung. Komnas Anak pun akan mengadukan sikap jaksa tersebut ke Kejaksaan Agung. Sementara, Jaksa Rizki Diniarti mengatakan, baru akan menyusun tuntutan terhadap ke-10 anak tersebut.

Kriminalisasi Anak

Mereka didakwa jaksa dengan Pasal 303 KUHP: melakukan perjudian. Mengadili anak dengan Pasal 303 KUHP amat janggal dan ajaib. Unsur penting Pasal 303 KUHP mensyaratkannya “mata pencaharian” alias pekerjaan. Bagaimana mungkin, anak-anak yang tengah bermain-main sambil bekerja menyemir sepatu berprofesi sebagai penjudi? Hal lain adalah batasan usia tanggung jawab pidana anak. Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku karena harus ada unsur pihak yang bertanggung jawab (strafbaarheid van de dader).

Kriminalisasi anak dalam usia amat muda, melanggar hak hukumnya, tidak logis dibanding logika hukum (ratio legis) yang dirumuskan di negeri lain atau dibanding peraturan nasional lainnya. Pasal 4 Ayat 1 UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan, anak yang dapat diminta pertanggunjawaban adalah berusia delapan tahun (belum mencapai 18 tahun), belum pernah kawin.

Norma universal

The Beijing Rules dan Konvensi Hak Anak (Pasal 40 Ayat 3) tentang pentingnya menaikkan batas usia minimal pertanggungjawaban kriminal anak. Pasal 4 The Beijing Rules, usia awal pertanggungjawaban pidana anak/remaja tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia terlalu rendah, mengingat berbagai kenyataan emosional, mental, dan intelektual anak/remaja. Secara emosional dan mental, anak terlalu dini untuk dianggap mampu menghadapi “penjara” sebagai balasan perbuatan delik atau antisosial yang dilakukan. Pertanggungjawaban hukum yang dituntut tidak lebih berarti dibanding situasi buruk penjara anak di Indonesia. Mulai kontak awal, anak-anak yang berkonflik dengan hukum telah mengalami tekanan mental dan psikologis, mulai dari prosedural penangkapan, penahanan, surat panggilan, penyidikan, dan proses penuntutan.

Konvensi ILO (KILO) 182 melarang bekerja anak usia 18 tahun untuk pekerjaan terburuk (wost form of child labor) dan 15 tahun untuk pekerjaan ringan. Padahal, di penjara jauh lebih buruk dari situasi pekerjaan terburuk bagi anak dalam kualifikasi KILO 182 yang diratifikasi dengan UU No 1/2000. Alasan tidak dipidana bagi anak yang amat muda antara lain, anak itu belum dapat menginsafi nilai atau akibat tindakan, dan belum menginsafi ketercelaan dari tindakannya, yang dengan demikian tiada kesalahan (kehendak) padanya.

Beda Kenakalan Dengan Kejahatan

Adakalanya perbuatan yang dilakukan hanya kenakalan saja bukan kejahatan (kriminal). Kenakalan anak (Juvenile Delinquency) hanyalah suatu “Antisocial behaviour by a minor; esp…, behaviour that would be criminally punishable if the actor were an adult, but in stead is usu. Punished by special laws pertaining only to minor”. Tidak proporsional membiarkan anak dimintakan pertanggungjawaban hukum yang melebihi kemampuan personal anak. Kematangan moral dan psikologis anak makin tidak berkembang wajar apabila berhadapan dengan realitas penjara dan proses persidangan yang hingga kini masih memiliki unsur kekerasan, isolasi keluarga, masa tahanan/pidana, dan sejumlah daftar tindakan tidak pro hak anak dari aparatur penegak hukum.

Pasal 303

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

  1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  3. menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.

Ayat (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

Ayat (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara inereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Batasan Kriminalisasi Umur di Berbagai Negara

Indonesia = 18 tahun dan belum pernah kawin.
Irlandia = 7 tahun
Skotlandia = 8 tahun
Inggris = 10 tahun
Italia, Belanda = 12 tahun
Austria = 14 tahun
Denmark, Swedia = 15 tahun
Belgia = 18 tahun
Spanyol = 16 tahun
Suriah = 15-18 tahun.

Kompas, Sidang 10 anak Berlarut, Rabu 22 Juli 2009.
Kompas, Kriminalisasi Anak, Kamis 23 Juli 2009

Iklan