Pertanggungjawaban Rumah Sakit Sebagai Korporasi

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Rumah sakit sebagai sebuah korporasi menurut hukum perdata merupakan legal person (rechtspersoon) yaitu badan hukum yang sifatnya legal personality. Pada awalnya, pembuat undang-undang pidana berpandangan hanya manusia yang dapat menjadi subjek tindak pidana, namun, seiring perkembangan zaman, korporasi juga bisa menjadi subjek tindak pidana.

Di Amerika Serikat ada konsep untuk minta pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu melalui doktrin respondent superior atau vicarious liability. Menurut doktrin ini, apabila pekerja suatu korporasi melakukan tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya dengan maksud menguntungkan korporasi, maka tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada korporasi.

Prinsip ini bertujuan mencegah perusahaan melindungi diri dan lepas tanggung jawab, dengan melimpahkan kegiatan perusahaan yang melanggar hukum kepada pekerjanya. Ajaran vicarious liability biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (the law of tort), yang kemudian diterapkan pada hukum pidana. Kejahatan yang ditimbulkan oleh korporasi sangat besar. Korbannya adalah pekerja. Korporasi, dengan kekuatan finansial dan ahli-ahli yang dimiliki, dapat menghilangkan bukti-bukti kejahatan.

KUHP mengadopsi pendirian bahwa korporasi dapat menjadi subjek tindak pidana sebagaimana terdapat pada Pasal 47 KUHP yaitu “Korporasi merupakan subjek tindak pidana”. Pengaturan tentang tanggung jawab pidana korporasi dalam KUHP terdapat dalam Pasal 47-53. Meskipun dalam RUU KUHP pidana pokok hanya berupa denda, ancaman sanksi maksimum bagi korporasi dapat lebih berat dibanding terhadap perseorangan. Menyangkut denda dinyatakan: “Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun sampai dengan 15 tahun adalah denda Kategori V, yaitu sebesar tiga ratus juta rupiah. Sedangkan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun adalah denda Kategori VI, yaitu sebesar tiga miliar rupiah.”

Selain denda maksimum, telah pula ditetapkan denda minimum bagi korporasi, yaitu denda Kategori IV sebesar tujuh puluh lima juta rupiah. KUHP juga telah mengantisipasi jika korporasi tidak mampu membayar sanksi pidana denda, maka dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. Dengan diaturnya kejahatan korporasi dalam RUU KUHP, diharapkan korporasi tidak lagi berdalih untuk melarikan diri dari tanggung jawabnya, dalam hal ini tanggung jawab pidana.

Korporasi adalah sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (No.31/1999). Tindak pidana korporasi menyatakan tindakan korporasi yang dapat dikenakan sanksi pidana, administrasi maupun perdata melawan hukum/bertentangan dengan hukum. Tindak pidana rumah sakit ke dalam ruang lingkup atau bagian tindak pidana korporasi, berarti di dalam tindak pidana korporasi dapat terjadi tindak pidana layanan rumah sakit.

Pada awal sejarahnya, rumah sakit tidak lebih dari sekedar institusi yang menerima sumbangan dermawan, sehingga perannya hanya menyediakan makanan dan tempat tidur bagi pasien yang memerlukan rawat inap. Keadaan berubah dengan hadirnya banyak dokter yang membantu para pasien, sehingga peran rumah sakit pun bertambah seperti menyediakan peralatan medik, obat-obatan dan tenaga profesional guna meningkatkan fungsi dan peran pelayanan kesehatan. Tidak cukup sampai di situ, masing-masing rumah sakit berlomba- lomba mengembangkan diri menjadi sebuah institusi dengan pelayanan total dan komprehensif. Konsekuensinya adalah tidak hanya menampilkan kualitas pelayanan medik dan penunjang umum lainnya, melainkan memunculkan lebih banyak tanggunggugat korporasi (corporate liability) serta tanggung renteng (vicarious liability) akibat kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang bekerja di dalamnya.

Munculnya tanggung jawab rumah sakit awalnya diakibatkan oleh penerapan langkah-langkah manajerial yang kurang tepat seperti:

  1. Hospital equitment, supplies, medication and food.
  2. Hospital environment.
  3. Safety Procedures.
  4. Selection and retention of employees and conferral of staff privileges.
  5. Responsibilities for supervision of patient care.

Namun dalam perberkembangan sering di akibatkan oleh cacatnya pelaksanaan perjanjian dokter dan pasien. Cacatnya pelaksanaan perjanjian tidak disebabkan belum sahnya hubungan terapeutik, namun pasien merasa tidak puas terhadap hasil perawatan medik. Tanggung jawab rumah sakit selanjutnya disebut sebagai hospital liability.

Dalam Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan: ”Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Jadi perjanjian dua subyek hukum antara dokter dan pasien bersifat sah lalu mengikat para pihak. Perjanjian itu berisi hal-hal implisit yang menurut sifatnya harus dipatuhi menurut undang-undang seperti terungkap dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi: ”Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang”.

Hospital Liability terjadi bila timbul masalah karena kesalahan health care provider seperti kesalahan dokter (malpractice), yang dilakukan sengaja (intensional), kecerobohan (recklessness) atau kelalaian (negligence). Jika hal ini sungguh terjadi, maka undang-undang memungkinkan pasien untuk menuntut ganti rugi kepada health care provider. Malpraktik secara harafiah berarti pelaksanaan atau tindakan yang salah dari profesional (professional misconduct, unreasonable, lack of skill).

Sifat Hospital Liability berupa:

  1. Contractual liability, yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban dokter sebagai suatu prestasi akibat hubungan kontraktual. Dalam hubungan terapeutik, kewajiban atau prestasi bukan dinilai dari hasil (result) tetapi upaya (effort). Hospital Liability terjadi jika upaya medik tidak memenuhi standar medik.
  2. Liability in tort, yaitu perbuatan melawan hukum yang bersifat bukan kewajiban tetapi menyangkut kesusilaan atau berlawanan dengan ketelitian yang dilakukan dokter. Misalnya: membuka rahasia kedokteran, kecerobohan yang mengakibatkan cacat atau meninggal dunia.
  3. Strict Liability, yaitu tanggung jawab bukan karena melakukan kesalahan, tetapi akibat yang dihasilkan. Misalnya: limbah sampah rumah sakit membuat warga sekitar sakit.
  4. Vicarius liability, yaitu tanggung jawab akibat kesalahan yang dibuat karyawan atau employee. Dalam hubungan dengan rumah sakit, jika dokter sebagai karyawan melakukan kesalahan maka rumah sakit turut bertanggung jawab.

Undang-undang memberikan peluang kepada pasien untuk menuntut rumah sakit secara pidana maupun perdata. Tuntutan perkara ini dimungkinkan sejauh tenaga medik melakukan kekeliruan fatal. Namun tuntutan bisa diterima atau tidak tergantung pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan penilaian hasil pembuktian oleh hakim. Menurut Pasal 2 Undang- Undang No.14 Tahun 1970 tugas hakim adalah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan serta menyelesaikan setiap perkara. Dalam perkara malpraktik, harus dapat dibuktikan apakah benar ada kesalahan, kecerobohan atau kelalaian dokter, di mana dan kapan terjadi, siapa pelaku dan saksinya. Apa ada alat-alat bukti misalnya: berupa tulisan.

Dalam kacamata hukum makna kebenaran tidak bersifat mutlak sebagaimana kebenaran ilmiah. Kebenaran hukum dibedakan atas:

  1. Kebenaran formil, yaitu kebenaran berdasarkan kehendak para pihak dan formalitas pembuktian dan lainnya (preponderance of evidence).
  2. Kebenaran materiil, yaitu kebenaran sesungguhnya yang sesuai dengan fakta yang terjadi (beyond reasonable doubt).

Setiap hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam lingkungan rumah sakit merupakan perikatan (Verbintenis) yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lain. Doktrin perikatan bertujuan untuk mencapai suatu hasil atau prestasi dan ikhtiar (Inspanning) atau upaya profesional semaksimal mungkin. Sedangkan perjanjian merupakan bagian dari perikatan yang mengandung kesepakatan dua pihak atau lebih untuk saling mengikatkan diri dalam hubungan hukum. Di situlah makna hubungan terapeutik antara dokter dan pasien menjadi penting. Maka sahnya perjanjian harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu ada kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan kausa yang halal. Setiap perjanjian mengandung adanya kebebasan (Pasal 1338 KUHPerdata) di mana isinya:

  1. Perjanjian yang dibuat dengan sah itu mengikat sebagai undang-tmdang bagi pembuatnya.
  2. Dijalankan dengan itikad baik.
  3. Tidak dapat diputuskan tanpa persetujuan pihak lain.

Hubungan terapeutik menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Akibat lain dan hubungan terapeutik sering menimbulkan dugaan pelanggaran yang oleh umum disebut malpraktik kedokteran. Dugaan pelanggaran dapat berupa:

  1. Pelanggaran etik yang ditangani organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), dengan sanksi peringatan atau pemecatan sementara yang berdampak rasa malu.
  2. Pelanggaran disiplin yang ditangani Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dengan sanksi disiplin yang bersifat mumi etik profesi seperti peringatan, pencabutan surat izin praktik, pencabutan surat tanda registrasi, re-schooling, penjara dan denda; sedangkan jika ada dugaan pelanggaran malpraktik akan ditangani Konsil Kedokteran Indonesia.
  3. Pelanggaran hukum yang ditangani oleh pengadilan umum perdata atau pidana, dengan sanksi hukuman pidana atau ganti rugi materi.
  4. Dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyalahgunaan disiplin tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan melalui pengadilan.

PUSTAKA

Fahamsyah dan Suarda, 2006. Implementasi Teori Pertanggungjawaban Pidana. Mimbar Hukum Volume 18, Nomor 2, Juni 2006

Hendrojono Soewaono, 2006. Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik. Penerbit Srikandi Surabaya.

Laden Merpaung, 1998. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Profesinya; Jakarta.

Setiyono, 2003. Kejahatan Korporasi. Bayumedia. Malang.

Soeraryo D, 2004. Etik, Hukum Kesehatan Kedokteran. Badan Penerbit Undip. Semarang.

Sofwan Dahlan, 2000. Hukum Kesehatan. Badan Penerbit Undip. Semarang.

Sofwan Dahlan, 2007. Malpraktek. Badan Penerbit Undip. Semarang.

Sudarto, 1990. Hukum Pidana I. Yayasan Sudarta. Semarang.

Wibisono M, 2007. Doctor’s Criminal Responsibility of Medical Treatment. Unair. Surabaya.

Wila C. 2001. Hukum Kedokteran. Penerbit PT. Mandar Maju. Bandung.

Iklan