Pola Hubungan Kemitraan Dalam Bidang Usaha Franchise

9 tahun ago kesimpulan 0
(kesimpulan) Fenomena di bidang usaha terutama bidang pemasaran saat ini yaitu tumbuh suburnya bisnis franchise, ditandai dengan munculnya gerai-gerai franchise, keagenan, dan lisensi yang baru di Indonesia. Perubahan di bidang bisnis tersebut tentu berpengaruh terhadap aspek hukum yang menaungi seperti hukum normatif tentang merek, produk usaha, sistem kerja, rahasia perusahaan yang dapat dijual atau dikelola olah pihak lain seperti dalam bisnis antara franchisor dan franchisee tersebut. Permasalahan yang muncul yaitu bagaimana bentuk hubungan kemitraan usaha yang dilakukan pihak franchisor dan pemakai merek usaha yaitu franchisee.
Roti Buana sebagai perusahaan di bidang franchises produk roti mengadakan kerja sama usaha yang sepakati antara franchisor dengan franchisee, sehingga ada hubungan kemitraan. Hubungan hukum yang terjadi antara franchisor dan franchisee merupakan hubungan hukum sejajar antara pengusaha satu dengan pengusaha yang lain. Karakteristik formil bidang usaha franchise yaitu suatu rumusan yang tepat terkait perjanjian franchise atau disebut juga dengan perjanjian franchising. Antara franchisor dan franchisee saling mengikatkan diri untuk melaksanakan hal-hal tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Pada perjanjian tersebut dijelaskan tentang franchisee yang memanfaatkan produk dan jasa sesuai dengan cara dan prosedur yang telah ditetapkan oleh franchisor. Perlu adanya analisis pola hubungan kemitraan bidang usaha franchise, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pola hubungan kemitraan bidang usaha franchise tersebut.

Pola hubungan kemitraan bidang usaha franchise Roti Buana adalah kerja sama yang didasarkan pada asas kepercayaan dan transparansi, memiliki iktikad baik untuk bekerjasama dan berbagi keuntungan maupun risiko, ada instrumen hukum untuk melindungi hak-hak franchisor dan franchisee, suatu kekuatan hukum “memaksa” untuk tetap menyeimbangkan hak dan kewajiban, asas-asas pola kemitraan franchise didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Kendala-kendala dalam pelaksanaan hubungan kemitraan bidang usaha franchise yaitu dependensi, interdependensi, dan independen. Dibutuhkan kepercayaan dan transparansi, di mana bisnis yang dikembangkan franchisor betul-betul bisnis yang prospektif dan menguntungkan. Jika dilandasi saling percaya maka dalam mekanisme operasionalnya, muncul iktikad baik untuk bekerjasama dan berbagi keuntungan maupun risiko. Selain itu instrumen hukum yang saling mengikat untuk melindungi hak-hak baik pihak franchisor maupun franchisee dalam kerja sama mereka, suatu kekuatan hukum untuk “memaksa” kedua belah pihak tetap menyeimbangkan hak dan kewajiban masing-masing. Hindari situasi saling curiga yang berujung pada konflik dengan menciptakan sistem yang transparan.

Iklan