Posisi Jabatan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia Harus Dihapus

9 tahun ago kesimpulan 0

+ Fungsi Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia tidak jelas, namun fasilitas mewah
+ Gaji Rp1,57 miliar, protokoler Rp4 miliar, THR Rp280 juta, perjalanan US$3 ribu/hari

(kesimpulan) Sejumlah anggota dewan berusaha menghapus jabatan deputi gubernur senior (DGS) Bank Indonesia, karena dinilai tidak terlalu diperlukan untuk menunjang kinerja bank central. Upaya penghapusan posisi tersebut akan dilakukan dengan merombak UU BI. Melalui perubahan tersebut, kalangan anggota dewan berpendapat Darmin Nasution dapat saja diajukan sebagai calon gubernur BI. Namun, kekosongan posisi DGS tidak akan menimbulkan masalah.

Anggota Komisi XI DPR RI Harry Azhar Aziz mengungkapkan, pihaknya akan tetap mengajukan penghapusan DGS jika undang-undang BI dirombak. DGS itu tidak jelas fungsinya. Jadi, kalau pun Darmin maju jadi gubernur BI, tidak masalah kursi DGS kosong. Selama ini fasilitas DGS terlalu mewah. Dalam setahun, seorang DGS menerima tunjangan hari raya (THR) hingga Rp280 juta. Bahkan, untuk perjalanan dinas ke luar negeri, DGS memperoleh kelas utama dengan uang jalan per harinya mencapai US$3 ribu. Anggaran protokoler, bahkan mencapai Rp4 miliar per tahun. Belum lagi fasilitas-fasilitas lain, seperti tiket pesawat first class. Misalnya, ke Amerika Serikat tiket pesawatnya US$15 ribu, kalau DPR kelas bisnis saja, US$3-4 ribu.

Direktur Perencanaan Strategis dan Humas BI Dyah NK Makhijani mengatakan, posisi DGS tercantum dalam UU BI yang ketika disusun dahulu kala sudah dengan pertimbangan masak mengapa posisinya diperlukan. Namun, dalam UU BI No.23 Tahun 1999 memang tidak disebutkan secara spesifik tugas-tugas DGS. Yang ada hanya definisi DGS adalah wakil pemimpin merangkap anggota dewan gubernur. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), gaji bersih DGS mencapai Rp1,57 miliar setahun. Jumlah itu mencakup gaji pokok, tunjangan fungsional, insenfif, tunjangan hari raya, dan uang penggantian cuti tahunan.

DGS juga berhak mendapatkan penghasilan lainnya berupa uang penggantian cuti besar, tunjangan hari tua, tunjangan akhir masa jabatan, uang penghargaan masa pengabdian, uang perpisahan, bantuan uang duka, dan fasilitas-fasilitas lainnya berupa perumahan, transportasi, kesehatan, telekomunikasi, asuransi kecelakaan kerja, kartu kredit, dan olahraga. Jika kursi DGS ditiadakan, anggaran BI bisa lebih ditekan. Saat ini, anggaran BI mencapai Rp24 triliun, dan sebanyak Rp16-17 triliun di antaranya merupakan anggaran kebijakan dan Rp8 triliun berupa anggaran operasional. Lebih baik dewan gubernurnya saja dioptimalkan tujuh orang. Jadi, lebih fokus, misalnya ada deputi urusan UMKM. Nanti kalau sudah ada OJK, deputi bidang pengawasan dihapus, jadi jumlah deputinya hanya enam orang

Anggota DPR Dradjad H Wibowo. Menurutnya, sebelum 1999, memang tidak ada jabatan DGS dalam struktur dewan gubernur BI, sehingga jika ke depan DGS ditiadakan, tidak menjadi masalah. Berdasarkan undang-undang BI, pemilihan jabatan dewan gubernur tidak bisa dilakukan dua kali dalam setahun. Pihaknya dari semula telah mengajukan usul, jika Darmin Nasution dijagokan menjadi gubernur BI, harusnya tidak perlu ada pelantikan DGS. Tapi, mungkin ada strategi sendiri supaya Darmin bisa mengenal BI lebih dulu, makanya ditempatkan di kursi DGS sebelum jadi gubernur BI. Yang pasti, sesuai undang-undang, kalau dia menjadi gubernur, maka DGS kosong setahun. Hal yang sama juga bisa terjadi jika Presiden SBY mengusulkan Hartadi A Sarwono yang kini masih menjabat sebagai deputi gubernur (Investor Daily, DPR Akan Hapuskan Posisi Deputi Gubernur Senior BI, Kamis 6 Agustus 2009)

Uang dan Fasilitas Seorang Deputi Gubernur Senior (DGS) Setiap Tahun

Gaji bersih = Rp1,57 miliar setahun
Anggaran protokoler = Rp4 miliar
Tunjangan hari raya (THR) = Rp280 juta
Perjalanan dinas ke luar negeri = US$3 ribu per hari
Tiket pesawat first class = US$15 ribu.

Tunjangan = Fungsional, insenfif, hari raya, uang penggantian cuti tahunan dan uang penggantian cuti besar, hari tua, akhir masa jabatan, uang penghargaan masa pengabdian, uang perpisahan, bantuan uang duka, perumahan, transportasi, kesehatan, telekomunikasi, asuransi kecelakaan kerja, kartu kredit, dan olahraga.