Posisi Partai Golkar Pasca Pemilu 2009, Merapat Ke SBY-Boediono Atau Oposisi?

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Peneliti dari Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Nico Harjanto, mengatakan bahwa sistem presidensial pemerintahan periode 2009-2014 bakal kuat, menyusul hasil perolehan suara pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang tinggi serta dukungan besar di parlemen dari koalisi partai pendukung dengan total kursi di parlemen sekitar 314 kursi.

SBY akan memerintah dengan legitimasi dan kekuasaan besar sehingga dapat memegang kendali, one man show politics dan keberlangsungan roda pemerintahan lebih terjamin. Apalagi di pemerintahan ini juga tidak ada matahari kembar. Akan tetapi, yang perlu dicermati, umumnya seorang presiden dengan mandat, dukungan yang kuat, dan pengalaman yang nyaman menjadi alergi dikritik.

Partai Golkar Harus Belajar Beroposisi

Anggota Dewan Penasihat Partai Golongan Karya (Golkar), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyatakan bahwa Partai Golkar kini perlu belajar menjadi partai oposisi. Pilihan menjadi oposisi tetap terhormat dan membawa manfaat besar bagi proses demokratisasi dan kepentingan rakyat. Oposisi bisa memberikan keseimbangan yang baik, selama oposisi lemah akan kurang menguntungkan bagi masyarakat.

Selama ini, Partai Golkar memiliki kemampuan sebagai partai pemerintah dan ikut berkuasa. Seharusnya Golkar pun bisa menjadi partai oposisi dan tidak harus berkuasa. Sementara itu, Anggota Dewan Penasihat, Fahmi Idris mengungkapkan bahwa Partai Golkar sulit menjadi partai oposisi karena sejarah dan karakter Golkar yang sudah 30 tahun lebih. Fahmi Idris menyatakan pernah mencoba mengusulkan Partai Golkar menjadi oposisi, tetapi tidak bisa.

Di lain pihak, jajaran pengurus Partai Golkar DI.Yogyakarta mendukung usulan agar menjadi partai oposisi setelah calon presiden yang diusung Partai Golkar, M Jusuf Kalla-Wiranto, resmi dinyatakan kalah. Ini untuk memberikan perimbangan kekuatan dari koalisi dominan dari partai-partai pendukung capres Susilo Bambang Yudhoyono. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DIY, Deddy Suwadi mengatakan bahwa koalisi partai-partai pendukung pemerintah ke depan sangat kuat, karena itu, perlu ada penyeimbang di legislatif.

Salah satu strategi Partai Golkar dalam melanjutkan rintisan koalisi besar bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanuran). Tanpa oposisi yang kuat, kekuatan partai pendukung pemerintah di legislatif bakal terlalu kuat dan fungsi check and balance tidak berjalan semestinya. Kalaupun Yudhoyono menawarkan posisi menteri kepada kader Golkar, dianggap personal, sedangkan partai harus oposisi.

Pemerintahan Otoliter dan Oligarki Keluarga Penjabat Ancam Reformasi

Konsolidasi elite politik dalam upaya berbagi kekuasaan dan sumber daya secara inkonstitusional amat berbahaya dan akan mematikan agenda reformasi dalam penegakan hukum, hak asasi manusia, ataupun pemberantasan korupsi ke depan. Dikhawatirkan pula kedudukan parlemen yang begitu kuat, yang amat dominan, dan kemudian berkompromi dengan pemodal, serta eksekutif.

Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch, Danang Widoyoko menyatakan bahaya jika terjadi konsolidasi elite politik di tingkat nasional, segala upaya dalam agenda reformasi akan gagal. Pentingnya pengawasan hingga 2014 atau 5-10 tahun ke depan soal kemunculan oligarki keluarga penjabat yang memerintah karena hampir dipastikan yang tampil pada masa itu. Dari keluarga Megawati Soekarnoputri akan tampil penerusnya Puan Maharani, lalu dari keluarga Bakrie, begitu pula dari Susilo Bambang Yudhoyono ataupun Jusuf Kalla.

Aktivis 1998 Syafieq Alielha Syafieq berpendapat, perbedaan situasi yang menonjol antara masa awal reformasi hingga 10 tahun terakhir adalah melemahnya sistem kontrol yang kuat dari masyarakat. Dari angkatan 1998 sendiri juga tercerai-berai, berjalan sendiri-sendiri, dan terjadi afiliasi politik yang berbeda-beda. Peneliti senior LIPI Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, posisi SBY yang terlalu kuat dikhawatirkan dapat menciptakan sebuah pemerintahan baru yang otoriter karena merasa mendapat mandat absolut rakyat. Dua parpol besar, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar, diharapkan bersama-sama menetapkan dan memosisikan diri sebagai pihak oposisi.

Dalam pemerintahan periode 2004-2009, ada mekanisme checks and balances, dengan keberadaan sosok wakil presiden yang berani mengatakan tidak, maupun juga dalam hubungan antara eksekutif dan legislatif. Namun pada periode 2009-2014, akan sulit diwujudkan. Apalagi Partai Golkar tidak siap untuk menjadi oposisi yang loyal sebagai penyeimbang.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris berpendapat bahwa SBY diperkirakan akan membagi kekuatan setelah memenangi pilpres karena sekitar 24 partai politik pendukung dengan begitu banyak tim sukses akan banyak menuntut balas jasa politik. Namun di lain pihak, tidak ada jaminan parpol bagian dari koalisi SBY-Boediono untuk tidak berpaling menjadi oposisi karena disiplin parpol relatif lemah atau sering kali dukungan koalisi tidak konsisten. Pada periode SBY-JK, dari parpol pendukung ada yang tetap mengajukan hak angket dan interpelasi.

Tergantung Hasil Munas

Wacana Munas (Musyawarah Nasional) Partai Golkar terus berhembus, pernah diberitakan bahwa sosok yang pertama menggulirkan percepatan munas tersebut adalah mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tandjung. Agenda yang seharusnya dilaksanakan Desember 2009 didorong untuk dimajukan ke Oktober 2009, sebelum pelantikan presiden Baru. Upaya percepatan diduga terkait posisi politik Golkar setelah kekalahan JK-Wiranto. Pilihannya, akan menjadi oposisi atau berbelok masuk dalam barisan pemerintahan SBY-Boediono. Ketua DPD Sulawesi Utara, Laode Ridwan Bae mengatakan bahwa Ketua umum terpilih saat munas nanti akan sangat menentukan arah politik partai Golkar mendatang. Dua kandidat calon ketua umum yang akan bertarung yaitu Ketua Dewan Penasihat, Surya Paloh dan anggota Dewan Penasehat Aburizal Bakrie (Ical). Surya Paloh dikenal lebih dekat dengan PDIP yang selama hampir lima tahun memilih menjadi oposisi pemerintahan SBY-Kalla, sedangkan Aburizal dianggap sejumlah pihak lebih dekat dengan kubu SBY.

Di kubu Ical, ada Mantan Ketua umum Akbar Tandjung dan Wakil Ketua Umum Golkar Agung Laksono berada dalam satu paket. Agung akan menjadi sekretaris jenderal, sedangkan Akbar akan menjabat ketua dewan penasihat. Di kubu Surya Paloh, ada JK dan Siswono Yudhohusodo berada dalam satu paket. JK diproyeksikan menjadi ketua dewan penasehat, sedangkan Siswono sekretaris jenderal.

Aburizal Bakrie

  1. Akan mengusung Akbar Tanjung Sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Agung Laksono sebagai Sekjen.
  2. Lebih condong merapat ke pemerintahan SBY-Boediono

Surya Paloh

  1. Akan mengusung Jusuf Kalla Sebagai Ketua Dewan Penasehat dan Siswono Yudhohusodo sebagai Sekjen.
  2. Lebih condong merapat ke partai-partai yang beroposisi dengan SBY-Boediono

Jawa Pos, Rapimnas Dulu Baru Ganti JK, Sabtu 11 Juli 2009.
Kompas, Akan Kuat Sistem Presidensial, Jumat 10 Juli 2009.
Kompas, Waspadai Konsulidasi Elite Politik Matikan Reformasi, Jumat 10 Juli 2009.
Kompas, Usulan Golkar Sebagai Partai Oposisi Didukung, Senin, 13 Juli 2009.
Kompas, Partai Golkar Harus Belajar Jadi Oposisi, Jumat 10 Juli 2009.

Iklan