Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2009 di Atas 7 Persen Tidak Realistis

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Para kandidat presiden-wakil presiden telah mengeluarkan angka target pertumbuhan ekonomi. Jusuf Kalla-Wiranto mematok angka 8 persen, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono memasang angka 7 persen, dan bahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto mematok angka dua digit, atau berarti minimal >10 persen. Ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tersebut menargetkan pertumbuhan ekonomi yang sangat jauh di atas rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu 2004-2009 yang hanya sekitar 5,6 persen.

Program atau rencana ekonomi tentu saja tidak hanya asal tunjuk angka, namun harus memiliki dasar pertimbangan sekaligus berbagai resep jitu untuk memenuhi target tersebut. Analis Ekonomi, Faisal Basri mengatakan bahwa yang paling penting adalah bagaimana cara mencapai target tersebut. Secara sederhana dirumuskan bahwa pertumbuhan ekonomi berhubungan langsung dengan investasi dan berhubungan terbalik dengan incremental capital output ratio (ICOR) atau pertumbuhan = investasi/ICOR. ICOR mencerminkan efisiensi di dalam perekonomian, semakin kecil ICOR, semakin sedikit tambahan modal yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tertentu.

Jika diasumsikan bahwa ICOR = 4, maka untuk mencapai target pertumbuhan sebesar 7 persen dibutuhkan investasi sebesar 28 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika target pertumbuhan dinaikkan menjadi 8 persen, maka kebutuhan investasi adalah 32 persen PDB. Sedangkan kalau target pertumbuhan didongkrak menjadi 10 persen, maka kebutuhan investasi sebesar 40 persen PDB. Sebagai perbandingan, nisbah investasi terhadap PDB pada tahun 2008 adalah 27,7 persen atau setara dengan sekitar Rp.1.500 triliun.

Sumber dana untuk membiayai investasi dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Sumber dana dalam negeri terdiri dari APBN, kredit perbankan, dan pasar modal. Adapun dari luar negeri terdiri dari utang luar negeri dan penanaman modal asing langsung (PMAL). Sudah hampir bisa dipastikan bahwa sumber dana dari APBN sangat terbatas. Pada tahun 2009, pemerintah hanya mampu mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 72 triliun atau 1,3 persen PDB.

Kemampuan pemerintah untuk meningkatkan belanja modal untuk tahun 2010-2014 diperkirakan tidak akan meningkat tajam mengingat tuntutan untuk menaikkan pengeluaran rutin dan berbagai kebutuhan nonproduktif lainnya semakin mendesak.

Kalaupun hendak dipacu dengan menggelembungkan defisit anggaran, undang-undang yang ada sudah membatasi maksimal 3 persen PDB. Kalaupun pemerintah memaksakan diri untuk menempuh defisit APBN maksimal 3 persen terus-menerus selama lima tahun ke depan, tampaknya ada kendala struktural yang tidak bisa dipecahkan dalam jangka pendek.

Selain itu, belanja modal pemerintah yang semakin agresif juga akan berdampak terhadap kian ketatnya persaingan pencarian dana oleh pihak swasta sehingga niscaya akan menimbulkan efek mendesak (crowding-out effect), akibatnya tidak menghasilkan dampak yang maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Bertolak dari kenyataan bahwa kendala-kendala jangka menengah tampaknya belum sepenuhnya bisa diatasi untuk memobilisasikan semua potensi sumber dana domestik, mau tidak mau masih harus berutang ke luar negeri dan mengundang penanaman modal asing langsung, mengingat kemampuan perbankan belum mampu untuk menopang. Jika menutup diri dari sumber dana asing, maka pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5 persen seperti selama ini tidak akan bakal tercapai. Sementara itu jika penjadwal ulang pembayaran utang luar negeri atau pembatalan sepihak akan membuat rakyat tambah sengsara seperti yang dialami Argentina.

Sementara itu Presiden Director Center for Banking Crisis, Achmad Deni Daruri, mengatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi ditetapkan hingga 10 persen (atau lebih tinggi) per tahun, pemerintah dinaggap tidak berfikir cerdas karena mesin ekonomi yang terkendala ”over heating” yang justru menyebabkan pertumbuhan ekonomi gagal berlangsung secara terus-menerus. Seperti yang dikatakan Daruri (catatan: pendapat ini dimuat oleh Media Indonesia, harian milik Media Group), bahwa pertumbuhan ekonomi bukanlah ”lompat kodok”.

Rusman Heriawan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyataka bahwa pertumbuhan ekonomi yang realistis di 2010 berada di kisaran 5-6 persen. Target pertumbuhan ekonomi 7 persen atau diatasnya dinilai terlalu ambisius. Kalau pertumbuhan diinginkan sampai 7 persen itu tidak mustahil, tapi terlalu ambisius. Sebab angka lima sebagai batas bawah angka pertumbuhan dan enam adalah batas atas yang menandakan optimisme pemerintah. BPS memberi asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 di level 4 persen hingga 4,5 persen.

Untuk mencapai pertumbuhan 7 persen mungkin saja dicapai dengan catatan yang harus dipenuhi oleh pemerintah yaitu: menjaga daya beli masyarakat, suplai cukup, inflasi rendah, pendapatan naik, harga tidak naik, dan lain-lain. Jika itu semua dicapai, mungkin dengan kerja keras bisa. Selain itu, pertumbuhan juga sangat bergantung pada situasi eksternal. Terutama, kondisi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Indonesia. Meskipun pemerintah sudah mendorong industri untuk tumbuh, konsumsi masyarakat lebih kuat, dan investasi dipacu, dan faktor eksternal tidak akan bisa dikontrol.

Direktur Eksekutif Indef, Ahmad Erani Yustika menilai target pertumbuhan ekonomi yang dipatok di level 7 persen dinilai berlebihan, karena ekonomi dunia masih belum pulih sepenuhnya sehingga ekspor Indonesia masih terganggu. Terutama disebabkan negara-negara yang perekonomiannya masih hancur. Jika pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2010 mencapai 5,5 persen hingga 6,5 persen saja sudah terhitung bagus.

Sementara itu, perkirakan status ekspor Indonesia pada semester II 2009, masih akan negatif. Sebab pada semester II 2008, ekspor mencapai puncaknya. Kondisi tersebut terjadi karena mulai awal semester II hingga akhir Desember 2008, harga komoditas mengalami kenaikan. Jika bandingannya semester II 2008, ekspor yang per bulannya US$12 miliar masih jauh, sekarang ini saja masih US$8,5 miliar.

Jika melihat berbagai situasi tersebut maka menjadi tugas bagi para capres dan cawapres yaitu SBY-Boediono yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, dan JK-Wiranto yang menargetkan 8%. Tentu saja pasangan Mega-Prabowo memiliki tugas yang paling berat, karena menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas 2 digite atau minimal >10%.

Kita akan menunggu kerja keras pasangan pres-wapres terpilih. Apapun istilahnya, neoliberalisme ataupun neokomunisme, dalam praktek dapat mewujudkan target yang ambisius (=tidak realitis) tersebut terwujud. Atau kampanye hanya akan tinggal retorika dan terlalu mahal ongkos demokrasi jika cuma untuk mengumbar janji kosong siang bolong.

Sumber

Kompas, Berpacu Dalam Janji Pertumbuhan, Senin 1 Juni 2009

Media Indonesia, Menakar Program Ekonomi Capres, Kamis 11 Juni 2009.

Media Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi 7% di 2010 Terlalu Ambisius, Kamis 11 Juni 2009.