PT Pos Indonesia Digugat Rp.1 Triliun Karena Memotong Gaji Pegawai Untuk Golkar

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) PT Pos Indonesia digugat salah seorang karyawannya, Sumargono, senilai Rp.1 triliun di Pengadilan Negeri Bandung. Dasar gugatan tersebut karena PT Pos Indonesia telah melakukan memotong gaji tanpa hak untuk disumbangkan ke Golkar semenjak tahun 1988. Padahal karyawan Kantor Pusat PT Pos di Jalan Cilaki, Bandung, tersebut tidak pernah mendaftarkan diri, terdaftar, apalagi menjadi pengurus Golkar.

Penasihat hukum penggugat, Musa Darwin Pane, menyatakan bahwa tuntutan yang dilayangkan berupa ganti kerugian sesuai kerugian yang dialami penggugat yaitu materiil Rp.20.900 dan imateriil Rp.1 triliun.

Penasehat hukum penggugat menjelaskan bahwa bukti adanya pungutan untuk Golkar diperoleh dari surat keterangan penghentian pembayaran yang dikeluarkan Kantor Pusat Pos di Bandung. Saat itu penggugat hendak dipindahtugaskan ke Kantor Pos dan Giro Besar I Yogyakarta pada akhir tahun 1994. Surat tersebut satu-satunya bukti yang dimiliki dan digunakan sebagai dasar untuk menggugat.

Dalam tabel perincian gaji, tunjangan, dan potongan gaji, tercantum item potongan atas gaji sebesar Rp.2.400 untuk Golkar Kota Madya Bandung. Adapun total gaji dan tunjangan bersih penggugat sendiri pada waktu itu sebesar Rp.402.825, setelah dipotong berbagai macam.

Sidang perdana gugatan tersebut semestinya sudah digelar, tapi ditunda karena pihak tergugat yaitu PT Pos Indonesia tidak hadir di persidangan. Akhirnya, majelis hakim yang diketuai Asban Panjaitan akan melayangkan surat panggilan kepada tergugat yaitu Direktur Utama PT Pos.

Manajer Komunikasi PT Pos Indonesia R. Joesman Kartaprawira mengakui pemotongan gaji karyawan memang terjadi pada saat Orde Baru berkuasa. Pada waktu itu setiap pegawai badan usaha milik negara (BUMN) secara otomatis masuk jalur birokrasi untuk Golkar. Namun, dia menyatakan pemotongan dilakukan transparan karena tercantum dalam slip gaji. Namun, Joesman mengatakan bahwa saat ini tidak ada potongan untuk partai politik mana pun.

Terkait dengan gugatan yang dilayangkan Sumargono, PT Pos Indonesia berencana akan terus maju. ”Silakan berargumen di pengadilan, kami akan terus maju,” kata Joesman (Sumber: Koran Tempo, PT Pos Digugat Rp 1 Triliun, Sabtu 13 Juni 2009).


Iklan