Pungli Angkutan Truk di Jembatan Timbang Penyebab Utama Kerusakan Jalan

9 tahun ago kesimpulan 0

+ Jembatan timbang menjadi sumber pungutan liar bagi aparat
+ Organda: Tidak masalah toleransi muatan nol persen asal adil
+ Di Sumsel, meski muatan tidak berlebih, aparat tetap lakukan pungli Rp50.000
+ Kerusakan jalan negara: Ada unsur kesengajaan untuk peroleh proyek perbaikan jalan

(kesimpulan) Kerusakan jalan nasional di banyak titik ternyata lebih disebabkan oleh melintasnya truk-truk dengan beban berlebih. Artinya, toleransi nol bagi kendaraan berbeban berlebihan yang ditetapkan Menteri Perhubungan diabaikan. Jembatan timbang yang ada tidak berfungsi optimal, antara lain menjadi sumber pungutan liar bagi aparat. Jalan lintas pantai utara Jawa dibangun dengan kualitas muatan sumbu terberat 10 ton. Sementara jalan lintas timur Sumatera umumnya hanya dengan muatan sumbu terberat 8 ton. Daya angkut kendaraan, mestinya, mematuhi kualifikasi kekuatan jalan. Padahal, penambahan beban sumbu pada dua roda di satu as (sumbu) menjadi dua kali beban standar akan mengakibatkan pertambahan daya rusak 16 kali. Jika beban sumbu menjadi 3 kali, daya rusak menjadi 81 kali.

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Binsar Tua Siregar mengatakan, bahwa masih sulit menerapkan ketentuan kelebihan muatan nol persen. Para pengusaha muatan masih keberatan karena pembatasan muatan nol persen mengakibatkan biaya transportasi naik. Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Jatim, HB Mustafa mengatakan, toleransi nol persen menambah biaya transportasi sebesar 30-50 persen. Pengusaha angkutan sebenarnya tidak masalah dengan ketentuan itu. Namun, Organda mengharapkan Dinas Perhubungan tidak pilih kasih dalam menindak armada truk. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Sumatera Utara, Winarno juga mengakui sebagian jalan negara di Sumut rusak akibat truk logging dengan muatan yang melebihi ketentuan. Kerusakan tersebut terjadi, antara lain, di ruas jalur tengah Sumatera antara ruas Sidikalang-Dolok Sanggul dan ruas Siborongborong-Porsea.

Di Sumatera Selatan, sepanjang tahun 2009, Dinas Perhubungan mengaku mendenda 50 truk yang kedapatan mengangkut muatan berlebih di jembatan timbang Pematang Panggang. Penerapan denda, mengacu Peraturan Daerah Sumsel Nomor 5 Tahun 2002, sebesar Rp200 per kilogram bagi kendaraan kelebihan muatan di atas 15 persen dan denda Rp150 per kilogram untuk kelebihan muatan kurang dari 15 persen.

Di sisi lain, puluhan sopir di ruas jalan lintas timur Sumsel mengeluhkan retribusi atas jumlah berat yang diizinkan di jembatan timbang Pematang Panggang. Seorang sopir asal Lampung yang membawa telur ke Palembang seberat 2 ton, meski muatan tidak berlebih, dia harus membayar Rp50.000. Sejumlah sopir dan awak truk mengakui sampai sekarang masih terjadi praktik pungutan liar. Pungli ini tidak hanya atas awak kendaraan yang membawa muatan berlebih, tetapi juga kendaraan yang muatannya tidak melanggar jumlah berat yang diizinkan.

Seorang sopir asal Kayu Agung, yang baru saja melintasi jembatan timbang Pematang Panggang membawa muatan pasir dan batu ke Kota Bandar Lampung, mengaku menjadi korban pungli. Ia sempat protes karena petugas meminta Rp50.000, padahal muatannya tidak berlebih karena kurang dari 1 ton. Bagi sopir, nilai pungutan ini jelas memberatkan. Sopir juga tidak bisa begitu saj a mengajukan klaim ganti rugi pungli kepada majikannya. Mengingat pungutan tetap diberlakukan dalam kondisi muatan apa pun, para sopir memutuskan lebih baik membawa muatan yang selalu berlebih. Alasannya, dengan muatan yang lebih banyak, hasil yang diperoleh bisa lebih besar. Kalau hasilnya lebih banyak, nilai pungutan tidak terasa berat.

Pengawasan Lemah

Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Departemen Perindustrian Budi Darmadi mengatakan, untuk mencegah kendaraan berbeban berlebih di jalan harus dengan memperketat pengawasan, baik dari polisi maupun dinas perhubungan. Lebih baik dua instansi itu mengetatkan pengawasan. Dari sisi industri transportasi, sebenarnya, saat keluar dari pabrik, truk dalam kondisi standar dan sesuai aturan. Maka, muatan sumbu terbesarnya takkan mampu lebih dari 10 ton. Persoalannya, ada sejumlah bengkel modifikasi yang mampu memperbesar dan meninggikan bak truk. Belum lagi mereka bisa memodifikasi suspensi dan ban truk agar mampu mengangkut beban berat.

Hartono Gani, konsultan transportasi, mengatakan, kerusakan jalan sebetulnya tetap ada solusinya. Bukan sekadar memperbaiki jalan, tetapi menghukum pemilik barang yang biasanya perusahaan besar. Mereka biasanya mengirim barang secara borongan kepada pemilik truk. Ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, bagaimana bisa menimbang truk bila sering kali fasilitasnya tidak optimal. Hanya tujuh dari 17 jembatan timbang di Jawa Tengah, misalnya, yang mampu menimbang truk trailer yang panjangnya 18 meter. Belum lagi, kerusakan jalan negara yang berlarut-larut ditengarai ada unsur kesengajaan karena menjadi alasan proyek yang menyedot banyak uang negara. Bayangkan, untuk ruas jalan negara sepanjang 20 kilometer, bisa menghasilkan Rp2,5 miliar per tahun.

Sudah saatnya diakhiri memperlakukan jalan negara sebagai sumber proyek. Kerusakan jalan negara menguntungkan bagi pemerintah daerah. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jateng, Kris Nugroho mengakui, sejak diberlakukan toleransi kelebihan muatan untuk truk besar dan kecil, memang ada pemasukan cukup besar dari beroperasinya 17 jembatan timbang yang tersebar di Jateng. Pengoperasian jembatan timbang itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan lalu lintas jalan raya. Pemerintah Provinsi Jateng memperoleh pendapatan Rp31 miliar atau 85 persen dari target Rp36 miliar (Kompas, Jembatan Timbang Tak Berfungsi Optimal, Selasa 4 Agustus 2009)

Iklan