Pungli Pelan Tapi Pasti Akan Bunuh Angkutan Umum

9 tahun ago kesimpulan 0

+ Biaya kir resmi Rp65.000, melejit menjadi Rp140.000 atau naik115,38%
+ Rp1.000-Rp2.000 per kendaraan per putaran jalan untuk aparat Dinas Perhubungan
+ Kutipan uang setiap ada penumpang yang naik di suatu tempat untuk preman jalanan

(kesimpulan) Sekitar 60% angkutan kota di Kota Depok, Jawa Barat, terancam gulung tikar pada tahun 2009. Semakin maraknya pungli dan tidak adanya perhatian pemerintah kota untuk membantu pengusaha jasa angkutan menjadi faktor yang mencekik nafas kehidupan angkutan kota. Bendahara Koperasi Agung Bakti (KAB) Kota Depok Hulman Marpaung, Senin, 20 Juli 2009, mengatakan bahwa sebanyak 990 unit dari 1.650 unit angkutan kota dari delapan perusahaan angkutan kota yang diwadahinya akan berhenti operasi pada tahun 2009.

Biaya tinggi yang harus ditanggung membuat pengusaha sulit mengembangkan diri, sebagai contoh biaya kir yang seharusnya Rp65.000, melejit menjadi Rp140.000, atau naik 115,38% per kendaraan per tahun. Selain itu, setiap kendaraan juga diharuskan membayar retribusi trayek sebesar Rp100 ribu per tahun. Pengeluaran biaya tersebut belum termasuk kutipan Rp1.000-Rp2.000 per kendaraan di putaran jalan. Katanya, uang tersebut disetorkan ke aparat di Kantor Dinas Perhubungan Kota Depok. Jumlah ini belum lagi untuk preman-preman yang meminta uang kalau ada penumpang yang naik di suatu tempat.

Hulman juga menyayangkan sikap Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail yang terkesan tidak memberikan perhatian khusus bagi pengembangan koperasi di Kota Depok. Padahal masih banyak koperasi yang perlu dibantu, baik dari segi permodalan maupun pembinaan manajemen. Bantuan itu diperlukan agar badan usaha itu benar-benar menjadi tiang utama perekonomian bangsa.

Para pengusaha angkutan kota yang menjadi anggota Koperasi Agung Bakti (KAB) Kota Depok mengharapkan agar pemkot memberikan pinjaman modal untuk peremajaan angkutan. Pemerintah kota diharapkan menyokong agar tidak ada hambatan dalam memperoleh anggaran peremajaan kendaraan.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pasar Kota Depok, Achmad Soleh mengatakan pihak pemkot tidak bisa berbuat banyak untuk membantu mengucurkan pinjaman modal bila tidak ada jaminan. Pemerintah Kota tidak bisa berbuat banyak kalau koperasi tersebut tidak bisa memberikan jaminan. Menurut pihaknya, pemkot bisa menjadi mediator antara koperasi dan bank atau lembaga jasa keuangan lainnya untuk memperoleh pinjaman bersifat khusus yang besarnya antara Rp5 juta hingga Rp50 juta untuk pengembangan koperasi. (Media Indonesia, Pungli Membunuh Angkutan Umum Depok, Selasa 21 Juli 2009)

Iklan