Rancangan Undang Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dan Peraturan Pemerintah Perbantuan TNI pada Polisi Akan Atur Kontraterorisme

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Jakarta, Senin 10 Agustus 2009, mengatakan bahwa pelibatan TNI dalam operasi kontraterorisme bisa menggunakan kesepakatan antara Panglima TNI dan Kapolri untuk mengatasi kekosongan aturan. Antara TNI dan Polri berjalan dengan baik, terutama setelah Pak Kapolri, dua hari setelah pelantikan, langsung mendatangi Panglima TNI dan mereka sepakat ada aturan pelibatan. Kesepakatan tersebut dibuat untuk menghadapi setiap situasi di lapangan.

Secara tegas, penanganan aksi terorisme menempatkan polisi di depan. Namun, tetap dimungkinkan TNI sewaktu-waktu berada di depan polisi dalam kondisi tertentu. Bagaimana batasannya, tergantung kesepakatan di lapangan. Selama menunggu Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) dan Peraturan Pemerintah Perbantuan TNI pada Polisi, ada kesepakatan antara Panglima TNI dan Kapolri hingga ke tingkatan paling bawah untuk penanganan terorisme. Batasannya tergantung di lingkup masing-masing.

Dalam kontraterorisme, polisi adalah penjurunya. Ini tidak terlepas dari fungsi polisi sebagai bagian dari sistem peradilan. Terkait dengan aturan formal pelibatan TNI dalam penanganan terorisme, masih diolah di kantor Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Draf RUU Kamnas terdiri dari Sembilan bab dan 102 pasal. Sejumlah bab atau pasal krusial antara lain terkait dengan ruang lingkup, fungsi, dan kondisi keamanan nasional (Bab II Pasal 4-16), serta terkait dengan eskalasi kondisi (Bab III Pasal 17-31) meliputi kategori tertib sipil, tanggap darurat bencana, darurat sipil, darurat militer, dan keadaan perang. Sementara itu, dalam Bab IV tentang Penyelenggaraan Keamanan Nasional (Pasal 32-73), beberapa di antaranya mengatur soal keamanan individu, keamanan masyarakat, keamanan dalam negeri, keamanan negara, keamanan global, serta pertahanan negara.

Ketua Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) Agum Gumelar mendesak penuntasan RUU Kamnas. Hal itu guna mengantisipasi perkembangan agar tidak sampai tidak terkontrol. Selain itu, kerja sama antara TNI dan Polri diyakini bisa menghadapi ancaman itu. Khususnya, berkaitan dengan operasi intelijen. Dalam menangani terorisme ini, harus melibatkan seluruh unsur, termasuk unsur angkatan bersenjata. Karena itu, tidak ada salahnya jika TNI selalu mendukung atas dasar permintaan polisi.

Teror itu berada di tempat gelap, sedangkan aparat di tempat terang. Untuk hadapi ancaman ini perlu gawe erat keduanya, terutama operasi intelijen. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menyatakan aturan pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang seperti penanganan terorisme, sangat diperlukan (Media Indonesia, Pelibatan TNI Bisa Pakai Kesepakatan, Selasa 11 Agustus 2009)



Iklan