Rancangan Undang Undang Pembangunan Perdesaan (RUU Perdesaan) Diharapkan Dapat Atasi Masalah Pembangunan Perdesaan

9 tahun ago kesimpulan 0

(kesimpulan) Rancangan Undang-Undang Pembangunan Perdesaan (RUU Perdesaan) yang saat ini masih dibahas di DPR akan memberi peluang bagi perdesaan untuk memperoleh alokasi anggaran pembangunan yang memadai. Bahkan, bila diberlakukan, setiap desa bisa mendapat hingga Rp3 miliar dari APBN tahunan langsung ke rekening desa.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pembangunan Perdesaan DPR RI, Sumaryoto memperkirakan aturan ini disahkan menjadi undang-undang (UU) sekitar pertengahan September 2009, karena pembahasan di DPR sudah selesai dan bahkan surat presiden sudah keluar dan telah menunjuk ernpat menteri untuk secepatnya mengajukan draf kepada DPR RI.

Dengan menunjuk Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri PU, dan Menteri Hukum dan HAM untuk melaksanakan tindak lanjut pembahasan, khususnya dalam pengajuan draf kepada DPR RI. RUU Pembangunan Perdesaan diharapkan memacu pembangunan di perdesaan. Bila UU tersebut disahkan, alokasi anggaran untuk perdesaan diharapkan melonjak menjadi 10%-20% dengan mekanisme dana langsung masuk rekening kas desa. Kalau ABPN sekarang Rp1.022,6 triliun dengan memberikan 10% saja maka setiap desa akan mendapat Rp1,5 miliar-Rp2 miliar. Akan tetapi, bila 20%, yang diperoleh sekitar Rp3 miliar. Hingga sekarang ada sekitar 71 ribu desa di Indonesia.

Bila alokasi anggaran tersebut bisa langsung masuk desa, maka program bantuan langsung tunai (BLT) sudah tidak ada lagi. Regulasi pembangunan desa sejauh ini belum banyak diatur secara jelas dan masih bersifat top-down atau sentralistik. Masyarakat belum banyak dilibatkan secara nyata dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan. Demikian juga dengan pembiayaan bagi pembangunan perdesaan yang masih minim dan tersebar di tiap sektor.

RUU Pembangunan Perdesaan diharapkan mampu memecahkan permasalahan pembangunan di perdesaan agar warga dapat mewujudkan perdesaan yang maju, adil, makmur, sejahtera, serta meningkatkan peran masyarakat sebagai subjek dalam setiap proses dan tahapan pembangunan. (Media Indonesia, RUU Perdesaan Disahkan Desa Dapat RP3 Miliar, Rabu 8 Juli 2009)

Iklan